Sam Ratulangi: Gubernur Sulawesi dan Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, adalah seorang politikus, jurnalis, dan matematikawan Indonesia. Lahir pada 5 November 1890 di Tondano, Sulawesi Utara, ia adalah putra dari keluarga aristokrat Minahasa yang berpengaruh. 

Sam Ratulangi menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama ketika ia sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Gubernur pertama Sulawesi setelah proklamasi kemerdekaan. 

Selain itu, ia juga diakui sebagai matematikawan terkemuka, menjadi doktor ilmu pasti pertama dari Indonesia yang meraih gelar di Universitas Zurich, Swiss.

Sam Ratulangi aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional, baik di dalam maupun luar negeri, serta dikenal atas keberaniannya memperjuangkan kesetaraan hak antara bangsa Indonesia dan kolonial Belanda. Perjuangannya yang konsisten terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa menjadikan Sam Ratulangi kemudian diakui melalui gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 1958.

Latar Belakang dan Kehidupan Awal

Sam Ratulangi lahir pada 5 November 1890 di Tondano, sebuah kota kecil di tepi Danau Tondano, Sulawesi Utara. Ia berasal dari keluarga aristokrat Minahasa yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. 

Ayahnya, Jozias Ratulangi, adalah seorang pendidik yang diutus oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menempuh pendidikan guru di Amsterdam. Setelah kembali ke Indonesia, Jozias menjadi kepala sekolah di Hoofdenschool, sekolah khusus para pembesar pribumi di Indonesia Timur. 

Ibunya, Agustina Gerungan, juga berasal dari keluarga terpandang dan merupakan putri dari seorang majoor atau kepala distrik.

Sebagai bagian dari keluarga yang berpendidikan dan memiliki kedudukan penting, Sam Ratulangi mendapat akses ke pendidikan berkualitas. Pendidikan dasarnya dimulai di Europese Lagere School (ELS) di Tondano, sebuah sekolah yang umumnya hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa atau pribumi yang memiliki status sosial tinggi. 

Pendidikan di ELS menjadi dasar bagi pengembangan intelektual Sam Ratulangi, yang kemudian mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam dan luar negeri.

Pendidikan dan Karier Akademik

Sam Ratulangi memulai perjalanan pendidikannya di Batavia pada usia 14 tahun dengan memasuki School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA), sebuah sekolah kedokteran untuk pribumi. 

Namun, setelah beberapa waktu, Sam memutuskan untuk mengubah tujuannya karena merasa tidak tertarik dengan kurikulum kedokteran yang dia anggap kurang memuaskan. 

Sam Ratulangi kemudian beralih ke bidang teknik dan melanjutkan pendidikan di Koninlijke Wilhelmina School di Batavia, ia mengabil jurusan Teknik Mesin dan ia lulus pada tahun 1908.

Pada tahun 1912, Sam Ratulangi berangkat ke Belanda untuk menempuh studi di Vrije Universiteit van Amsterdam. Di sana, ia mengambil jurusan Ilmu Alam, khususnya Matematika dan Fisika. Namun, setelah mengalami kendala administratif terkait ijazahnya, Sam melanjutkan studi ke Universitas Zurich di Swiss. 

Di Universitas Zurich itu, ia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya dan meraih gelar Doktor der Natur-Philosophie pada tahun 1919 dengan disertasi berjudul Kurven-Systeme in Vollstandigen Figuren, menjadikannya salah satu doktor ilmu pasti pertama dari Indonesia.

Kiprah Politik dan Pergerakan Nasional

Selama masa studinya di Eropa, Sam Ratulangi terlibat aktif dalam berbagai organisasi pergerakan yang menjadi wadah bagi pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. 

Sam Ratulangi menjadi anggota dalam organisasi Indische Vereeniging, sebuah perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang kemudian menjadi cikal bakal Perhimpunan Indonesia, Sam kemudian dipercaya sebagai ketua organisasi pergerakan ini.

Pada tahun 1918, Sam Ratulangi mendirikan Pan-Asia Société Asiatique des Étudiants di Zurich, sebuah organisasi solidaritas lintas ras dan bangsa Asia yang memperjuangkan kesetaraan dan kemerdekaan negara-negara di Asia.

Di samping aktivitas organisasinya, Sam Ratulangi juga aktif dalam dunia jurnalistik. Tulisan-tulisannya sering kali muncul di berbagai media Belanda seperti De Indier dan Rotterdamsch Handelsblad, di mana ia mengangkat isu-isu pergerakan nasional, kolonialisme, dan masa depan Indonesia. 

Aktivitas jurnalistik ini memberikan kontribusi besar dalam menyebarluaskan gagasan-gagasannya serta memperluas jaringan pergerakan di kalangan intelektual Eropa dan Asia.

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1919, Sam mengajar di Princes Juliana School, Yogyakarta sampai tahun 1922. Karena ia seorang pribumi, ada banyak orang Belanda saat itu yang tidak suka jika anak mereka diajar oleh pribumi, meskipun yang mengajar berpendidikan tinggi seperti Sam Ratulangi.

Karena permasalahan itu, pada tahun 1922, Sam pindah ke Bandung dan mendirikan perusahaan dagang yang bernama Algemeene Levensverziekering Maatschappij Indonesia, sebuah usaha dibidang asuransi. Perusahaanya bertahan hingga tahun 1924.

Pada akhir tahun 1923, Sam Ratulangi kembali ke Minahasa. Di sana, Sam menjabat sebagai Sekretaris Dewan Minahasa pada priode 1924 sampai 1927. Selama menjabat sebagai Sekretaris Dewan, ia banyak membantu kepentingan rakyat, salah satu usahanya ialah mendesak pihak Belanda untuk menghapuskan kerja paksa di Minahasa.

Sam Ratulangi kemudian terpilih sebagai anggota Volksraad pada tahun 1927, selama menjadi anggota Volksraad Sam memperjuangkan untuk menghapuskan perbedaan politik, ekonomi dan pendidikan antara Pribumi dan Belanda.

Pada tahun yang sama tepatnya pada 16 Agustus 1927, Sam Ratuangi bersama dr. Tumbelaka mendirikan partai politik yang bernama Partai Persatuan Minahasa.

Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan

Pada masa pendudukan Jepang, Sam Ratulangi tetap berjuang secara diam-diam demi kemerdekaan Indonesia. Ia diundang untuk bergabung sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1945, yang bertugas merumuskan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Sebagai anggota PPKI, Ratulangi turut berkontribusi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, yang kelak menjadi fondasi sistem pemerintahan Indonesia. 

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ia diangkat oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Gubernur pertama Sulawesi, sebuah posisi penting dalam menjaga stabilitas dan integrasi wilayah Indonesia pasca kemerdekaan.

Pengasingan Belanda dan Perjuangan di Serui

Namun, masa jabatan Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi tidak berlangsung lama. Pada 5 April 1946, Belanda menangkapnya bersama enam tokoh lainnya, yang dijuluki “Tujuh Oknum Berbahaya” oleh pihak kolonial. 

Ratulangi dan rekan-rekannya kemudian diasingkan ke Serui, Papua. Meskipun berada di pengasingan, semangat perjuangan Ratulangi tidak pernah padam. 

Di Serui, ia mendirikan Perkumpulan Kemerdekaan Irian, sebuah organisasi yang bertujuan memobilisasi dukungan rakyat Papua untuk melawan kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Upaya ini menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap kemerdekaan Indonesia serta persatuan seluruh wilayah Nusantara.

Setelah Perjanjian Renville pada 1948, Sam Ratulangi dipulangkan ke Indonesia dan bergabung kembali dengan pemerintah di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Salah satu peran pentingnya setelah kembali adalah upayanya untuk mengintegrasikan Negara Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ratulangi, bersama 549 pemuka masyarakat Sulawesi, menyusun dan menandatangani Petisi Ratulangi yang menyatakan bahwa Sulawesi merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu upaya besar dalam memperkokoh keutuhan wilayah Indonesia dan memperkuat semangat nasionalisme di wilayah timur Indonesia.

Akhir Kehidupan

Kondisi kesehatan Sam Ratulangi mulai menurun drastis selama masa pengasingannya di Bangka setelah ia ditangkap oleh Belanda pasca Agresi Militer II pada 18 Desember 1948. Dalam kondisi yang semakin melemah, ia tetap setia pada cita-cita perjuangannya bagi Indonesia yang merdeka dan bersatu. 

Sayangnya, Sam Ratulangi tidak sempat menyaksikan sepenuhnya hasil perjuangannya karena wafat pada 30 Juni 1949 dalam usia 59 tahun. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Tondano, Sulawesi Utara, tempat ia dimakamkan dengan penuh penghormatan.

Sebagai pengakuan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempersatukan bangsa Indonesia, Sam Ratulangi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia pada 10 November 1958. Gelar ini menjadi simbol penghormatan tertinggi bagi kontribusinya dalam sejarah Indonesia.

Gelar Pahlawan Nasional yang dianugerahkan kepada Sam Ratulangi bukan hanya sekadar penghargaan atas perjuangannya, tetapi juga pengakuan atas dampak dan kontribusinya yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. 

Sebagai seorang intelektual dan pemimpin yang progresif, Ratulangi tidak hanya berperan dalam memajukan pendidikan dan politik, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan, kemerdekaan, dan persatuan bangsa Indonesia. Pemikirannya yang visioner serta keterlibatannya dalam pergerakan nasional membuatnya dikenang sebagai salah satu tokoh kunci dalam proses pembentukan Republik Indonesia.