Kabinet Darurat: Menyelamatkan Indonesia Melalui PDRI

Pada tanggal 22 Desember 1948, di Sumatera Barat, terbentuklah Kabinet Darurat yang menjadi elemen krusial dalam narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang telah dimulai pada 17 Agustus 1945. 

Kabinet Darurat ini hadir sebagai tanggapan konkret terhadap penangkapan Soekarno, Moh. Hatta, dan pemimpin Republik Indonesia lainnya di Yogyakarta, yang terjadi seiring dengan agresi kedua yang dilancarkan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. 

Peristiwa ini mencatatkan dirinya sebagai salah satu episode penting dalam perjalanan perjuangan Republik Indonesia menghadapi usaha Belanda untuk menguasai kembali tanah air.

Sebagai entitas pemerintahan darurat yang terbentuk, kepemimpinan Kabinet Darurat dipegang oleh Menteri Kemakmuran, Mr. Sjafrudin Prawiranegara. 

Proses pembentukan kabinet ini dipicu oleh mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno melalui surat telegram, meskipun surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan penerima. 

Berkolaborasi dengan tokoh-tokoh utama Republik Indonesia di Sumatera Barat, seperti Tengku Mohammad Hassan, Soetan Mohammad Rasjid, dan lainnya, Kabinet Darurat mampu menjaga keberlangsungan dan bahkan memperkuat posisinya di tingkat internasional.

Pada intinya, Kabinet Darurat yang muncul pada 22 Desember 1948 di Sumatera Barat adalah representasi dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi tantangan berat yang dihadapi oleh Republik Indonesia pada saat itu. 

Pemerintahan darurat ini tidak hanya menjadi landasan organisasi dan koordinasi di tingkat nasional, tetapi juga berhasil mempertahankan martabat Republik Indonesia di panggung internasional.

Susunan Kabinet Darurat

Jabatan	Foto	Pejabat	Waktu Menjabat	Partai
Ketua PDRI		Sjafruddin Prawiranegara	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Wakil Ketua Pemerintahan Darurat		Teuku Muhammad Hasan	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Wakil Ketua Pemerintahan Darurat		Soesanto Tirtoprodjo	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Dalam Negeri		Teuku Muhammad Hasan	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Dalam Negeri		Sukiman Wirjosandjojo	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Luar Negeri (ad interim)		Sjafruddin Prawiranegara	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Luar Negeri		AA Maramis	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Pertahanan		Sjafruddin Prawiranegara	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Menteri Kehakiman		Lukman Hakim	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Kehakiman		Soesanto Tirtoprodjo	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Keuangan		Lukman Hakim	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Menteri Kemakmuran		Indratjahja	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Kemakmuran		IJ Kasimo	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Perhubungan		Indratjahja	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Menteri Keamanan (Jabatan dihapuskan pada perombakan kabinet)		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Pekerjaan Umum		Mananti Sitompul	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Menteri Kesehatan		Mananti Sitompul	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Kesehatan		Sukiman Wirjosandjojo	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Teuku Muhammad Hasan	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Menteri Sosial (Digabungkan dengan Menteri Pemburuhan pada perombakan kabinet)		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Agama		Teuku Muhammad Hasan	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Agama (ad interim)		Masjkur	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Penerangan		Sjafruddin Prawiranegara	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Perburuhan (Bernama Menteri Perburuhan dan Sosial pada perombakan kabinet)		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Menteri Pembangunan dan Pemuda		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948 – 31 Maret 1949
Menteri Pembangunan dan Pemuda		Soesanto Tirtoprodjo	31 Maret 1949 – 13 Juli 1949
Sekretaris Pemerintah Darurat		Mardjono Danoebroto	19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Komisariat PDRI untuk Jawa
Menteri Kehakiman		Soesanto Tirtoprodjo	16 Mei 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Penerangan		Soesanto Tirtoprodjo	16 Mei 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Persediaan Makanan Rakya		IJ Kasimo	16 Mei 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Agama		Masjkur	16 Mei 1949 – 13 Juli 1949
Menteri Urusan Dalam Negeri		Raden Pandji Soeroso	16 Mei 1949 – 13 Juli 1949

Tantangan Kabinet Darurat

Agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, yang berhasil menguasai Yogyakarta dan Bukittinggi serta menahan para pemimpin Republik Indonesia, menjadi pemicu terbentuknya Kabinet Darurat di Halaban pada tanggal 22 Desember 1948. 

Pembentukan Kabinet Darurat ini oleh Sjafruddin Prawiranegara merupakan langkah strategis dari para pemimpin Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengalihkan pusat kekuasaan ke suatu lokasi di Sumatra. 

Perencanaan pembentukan Kabinet Darurat sendiri telah disusun sebelumnya melalui Dewan Siasat Militer, sebagai respons terhadap potensi serangan dari pihak Belanda.

Kabinet Darurat beserta komponennya yang terbentuk di Halaban pada 22 Desember 1948 segera menyusun taktik untuk menghadapi pasukan Belanda yang mulai menguasai Bukittinggi. Taktik ini terdiri dari dua aspek utama, yakni taktik perang dan upaya diplomasi. 

Taktik perang mencakup pembentukan komisariat pemerintahan di wilayah Sumatera dan Jawa, serta pendirian komando militer di bawah kendali gubernur militer dengan melibatkan perangkat desa, kecamatan, dan kabupaten. 

Di sisi lain, upaya diplomasi dilakukan oleh perwakilan Kabinet Darurat di luar negeri guna membangun dukungan internasional. 

Langkah ini melibatkan pengutarakan tindakan agresi militer Belanda di forum PBB dan konferensi New Delhi, sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan solidaritas dunia terhadap perjuangan Republik Indonesia.

Kabinet Darurat, dengan kebijakan taktik yang diterapkan, menunjukkan kesiapan dalam menghadapi situasi krisis dan berupaya membangun dukungan baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Kesatuan upaya antara aspek perang dan diplomasi mencerminkan ketangguhan Republik Indonesia dalam menyikapi tantangan berat yang dihadapi, membuktikan keberanian dan ketahanan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Akir Kabinet Darurat