Kabinet Sjahrir II, mirip dengan pendahulunya, Kabinet Sjahrir I, mengalami keberlangsungan yang singkat, hanya bertahan selama tujuh bulan dari Tanggal 12 Maret 1946 hingga Tanggal 2 Oktober 1946.
Keberadaan Kabinet Sjahrir II dipicu oleh kejatuhan Kabinet Sjahrir I, yang diakibatkan oleh oposisi yang dilancarkan oleh Organisasi Pemuda Pejuang (OPP) pada sidang KNIP Tanggal 28 Pebruari 1946, yang dipimpin oleh Assaat.
Pada Tanggal 1 Maret 1946, KNIP menggelar sidang kembali untuk menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Hasil sidang tersebut menunjukkan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga pada Tanggal 2 Maret 1946, Sutan Sjahrir kembali ditunjuk sebagai formatur kabinet.
Presiden juga tetap mempercayakan kepemimpinan kabinet kepada Sjahrir pada Tanggal 3 Maret 1946. Untuk mencegah terulangnya peristiwa yang terjadi pada Kabinet Sjahrir I, Sjahrir memutuskan untuk melibatkan beberapa partai politik dalam kabinetnya, membentuk suatu koalisi.
Table of Contents
ToggleSusunan Kabinet Sjahrir II
Jabatan | Foto | Pejabat | Waktu Menjabat | Partai |
---|---|---|---|---|
Presiden | Ir. Soekarno | 18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967 | ||
Wakil Presiden | Mohammad Hatta | 18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956 | ||
Perdana Menteri | Sutan Sjahrir | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Luar Negeri | Sutan Sjahrir | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Luar Negeri | Agus Salim | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Dalam Negeri | Sudarsono | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Pertahanan | Amir Sjarifuddin | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Pertahanan | Arudji Kartawinata | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Kehakiman | Mr. Soewandi | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Kehakiman | Hadi | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Penerangan | Mohammad Natsir | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Keuangan | Surachman Tjokroadisurjo | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Keuangan | Sjafruddin Prawiranegara | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Pertanian dan Persediaan | Zainuddin Rasad | 12 Maret 1946 – 26 Juni 1946 | ||
Menteri Muda Pertanian dan Persediaan | Saksono | 12 Maret 1946 – 26 Juni 1946 | ||
Menteri Perdagangan/Perindustrian | Darmawan Mangunkusumo | 12 Maret 1946 – 26 Juni 1946 | ||
Menteri Kemakmuran | Darmawan Mangunkusumo | 26 Juni 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Kemakmuran | Saksono | 26 Juni 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Perhubungan | Abdoelkarim | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Perhubungan | Djuanda Kartawidjaja | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Pekerjaan Umum | Martinus Putuhena | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Pekerjaan Umum | Herling Laoh | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Sosial | Maria Ulfah Santoso | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Sosial | Abdul Madjid Djojohadiningrat | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Pengajaran | Muhammad Sjafei | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Pengajaran | TSG Mulia | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Agama | Rasjidi | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Kesehatan | Darma Setiawan | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Muda Kesehatan | Johannes Leimena | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 | ||
Menteri Negara Urusan Pemuda | Wikana | 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946 |
Program Kerja Kabinet Sjahrir II
Program Kabinet Sjahrir II terdiri dari beberapa poin utama yang mencerminkan komitmen mereka terhadap pembangunan dan pertahanan Republik Indonesia.
Poin pertama adalah melakukan perundingan dengan dasar pengakuan sepenuhnya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan tekad penuh untuk mengakui dan menghormati kedaulatan negara sepenuhnya.
Poin kedua mencakup persiapan yang komprehensif terhadap rakyat di berbagai bidang seperti politik, ketentaraan, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya tahan negara dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di segala front.
Poin ketiga menekankan pentingnya menyusun pemerintahan yang demokratis di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam struktur pemerintahan, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Poin keempat menunjukkan upaya keras pemerintah dalam menyempurnakan distribusi makanan dan pakaian. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seiring dengan kondisi yang mungkin sulit pada saat itu.
Terakhir, poin kelima menekankan pentingnya pemerintah mengambil tindakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD), khususnya Pasal 33 yang berkaitan dengan perusahaan dan perkebunan.
Pencapain Kabinet Sjahrir II
Selain menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabinet Sjahrir II, terdapat juga sejumlah keberhasilan yang patut dicatat.
Pertama, dalam bidang militer terjadi konsolidasi yang signifikan, yang melibatkan pembentukan TNI Angkatan Udara (TNI AU), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Upaya ini mencerminkan langkah-langkah strategis dalam membangun dan mengorganisir kekuatan militer untuk meningkatkan pertahanan negara.
Keberhasilan lainnya adalah peringatan Hari Kemerdekaan Pertama yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1946. Peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia, menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme di tengah tantangan yang dihadapi.
Selanjutnya, pencapaian positif terjadi dalam upaya perundingan dengan Belanda dan Sekutu pada tanggal 20 September 1967. Proses perundingan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan konflik dan memperkuat hubungan bilateral. Langkah ini menunjukkan upaya aktif untuk mencapai perdamaian dan menjaga stabilitas regional.
Akhir Kabinet Sjahrir II
Berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh Kabinet Sjahrir II termasuk upaya yang terus dilakukan oleh kliek Organisasi Pemuda Pejuang (OPP) untuk menjatuhkan kabinet ini.
Selain itu, pada tanggal 3 Juli 1946, terjadi percobaan kudeta yang melibatkan Jenderal Mayor Sudarsono, Tan Malaka, M Yamin, dan lainnya. Keberadaan berbagai kliek yang ada membuat kabinet ini rentan dan lemah.
Tantangan lainnya muncul dari sisi militer, di mana perang melawan Belanda masih berlanjut di beberapa wilayah seperti Bandung, Bali, Medan, Lombok, Sulawesi, dan sebagainya.
Belanda terus berupaya mempertahankan pengaruhnya dengan cara mendirikan pemerintahan boneka di berbagai daerah, menggunakan strategi “Devide et Impera” (Pecah Belah dan Kuasai).
Berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Sjahrir II terjadi pada tanggal 27 Juni 1946. Pada tanggal tersebut, Sjahrir sebagai Perdana Menteri diculik oleh OPP di bawah pimpinan Tan Malaka. Kemudian, terjadi kudeta yang melibatkan Mayor Jenderal Sudarsono pada tanggal 3 Juli 1946.
Meskipun secara formal kekuasaan Sjahrir telah demisioner sejak tanggal 28 Juni 1946 dan diambil alih oleh Presiden Soekarno, baru pada tanggal 2 Oktober kekuasaan tersebut kembali diserahkan kepada Sjahrir.