Mohammad Husni Thamrin: Pejuang Keadilan dan Pahlawan Nasional

Mohammad Husni Thamrin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Lahir di Batavia pada tanggal 16 Februari 1894, Thamrin dikenal sebagai pejuang yang gigih memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. 

Sebagai seorang politikus yang berpengaruh, ia berperan besar dalam membentuk dan memimpin berbagai organisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Batavia. Artikel ini bertujuan untuk mengulas biografi Mohammad Husni Thamrin, mulai dari latar belakang keluarganya, perjalanan pendidikannya, hingga karir politiknya. 

Dengan memahami perjalanan hidup Thamrin, kita dapat menghargai perjuangannya dan inspirasi yang ditinggalkannya bagi generasi mendatang.

Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Mohammad Husni Thamrin

Mohammad Husni Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia, pada tanggal 16 Februari 1894. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang di Batavia, dengan ayahnya, Thamrin Mohamad, yang juga merupakan seorang tokoh masyarakat Betawi. 

Kondisi keluarga yang relatif baik memungkinkan Thamrin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada masa itu. Sejak kecil, Thamrin telah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi, yang membawanya masuk ke sekolah-sekolah Belanda terkemuka.

Thamrin memulai pendidikannya di Bijbelschool, sebuah sekolah dasar berbahasa Belanda, sebelum melanjutkan ke Koning Willem Drie (KW III), salah satu sekolah menengah atas terbaik di Batavia pada masa itu. 

Pendidikan di sekolah-sekolah ini memberikan Thamrin fondasi yang kuat dalam ilmu pengetahuan dan bahasa, serta membuka wawasan tentang dunia luar dan kondisi sosial politik di Hindia Belanda. Pergaulannya dengan teman-teman yang berhaluan sosialis juga mulai membentuk pandangan politiknya, yang kelak menjadi dasar perjuangannya di kancah politik nasional.

Karir Awal Mohammad Husni Thamrin

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Mohammad Husni Thamrin memulai karirnya dengan magang di kantor kepatihan, sebuah pengalaman yang memberinya wawasan mendalam tentang administrasi pemerintahan Hindia Belanda. 

Ia kemudian bekerja di kantor Residen Batavia, di mana ia semakin memahami birokrasi kolonial dan tantangan yang dihadapi masyarakat pribumi. Pengalaman kerjanya semakin berkembang saat ia bergabung dengan kantor pelayaran Hindia-Belanda (KPM), yang memperluas pengetahuannya tentang sektor perdagangan dan logistik.

Saat itu, Thamrin juga mulai bergaul dengan sejumlah intelektual dan aktivis sosialis yang berpengaruh, termasuk Daan Vander Zee, Sam Koperberg, dan E.F.E Douwes Dekker. Persahabatan ini berperan besar dalam membentuk pandangan politiknya. 

Diskusi dan interaksi dengan mereka menanamkan pemahaman tentang keadilan sosial dan pentingnya memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Pandangan ini menjadi dasar kuat bagi Thamrin dalam perjalanan politiknya di masa depan.

Karir Politik Mohammad Husni Thamrin

Karir politik Mohammad Husni Thamrin dimulai pada tahun 1919 ketika ia menjadi anggota Gementeraad, dewan kota Batavia. Sebagai anggota Gementeraad, Thamrin dikenal karena dedikasinya dalam memperjuangkan perbaikan kondisi perkampungan miskin di Batavia. 

Ia juga sering mengkritik kebijakan walikota yang dianggapnya tidak pro-rakyat dan sering kali mengajukan usulan-usulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain perannya di Gementeraad, Thamrin juga mendirikan Perkumpulan Kaoem Betawi, sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat Betawi. 

Organisasi ini berfokus pada pemberdayaan kaum pribumi, dengan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam bidang politik dan sosial. Thamrin memperjuangkan hak-hak pemilihan bagi kaum pribumi, sebuah langkah penting dalam upaya meraih kesetaraan dan keadilan di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Volksraad dan Aktivitas Politik Mohammad Husni Thamrin

Pada tahun 1927, Mohammad Husni Thamrin diangkat sebagai anggota Volksraad, sebuah badan perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memberi suara kepada penduduk pribumi. 

Di Volksraad, Thamrin segera menunjukkan keaktifannya dengan membentuk Fraksi Nasional, sebuah kelompok yang terdiri dari para anggota yang memiliki visi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. 

Melalui Fraksi Nasional, Thamrin berusaha untuk memperjuangkan hak-hak politik dan sosial bagi masyarakat pribumi, serta menentang kebijakan-kebijakan kolonial yang diskriminatif.

Salah satu momen penting dalam karir politik Thamrin di Volksraad adalah pembelaannya terhadap para pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) yang ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Thamrin menggunakan posisinya untuk mengkritik penahanan tersebut dan menyerukan pembebasan mereka, menganggap tindakan pemerintah kolonial sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata terhadap perjuangan nasionalisme Indonesia.

Thamrin juga dikenal karena pidato-pidatonya yang tajam dan kritis di Volksraad. Ia sering kali menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah kolonial, seperti Ponale Sanctie, yang dianggapnya tidak adil bagi rakyat pribumi. 

Selain itu, ia juga mengecam kebijakan ekonomi pemerintah saat depresi 1930-an yang memperburuk kondisi rakyat kecil, serta menentang peraturan yang melarang berdirinya sekolah-sekolah liar yang didirikan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak pribumi. Melalui pidato dan kritiknya, Thamrin terus mendorong perubahan yang lebih adil dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjuangan dan Organisasi Mohammad Husni Thamrin

Mohammad Husni Thamrin terus mengukir sejarah dengan mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939. GAPI dibentuk sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan berbagai organisasi politik berhaluan nasionalis dalam satu gerakan besar yang lebih kuat dan terorganisir. 

Thamrin dan GAPI bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalan diplomasi dan politik. Dengan slogan “Indonesia Berparlemen,” GAPI menuntut hak-hak demokratis bagi rakyat Indonesia, termasuk perwakilan yang lebih adil dalam pemerintahan kolonial dan kebijakan yang berpihak kepada pribumi.

Thamrin juga dikenal karena sikapnya yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Ia secara konsisten mengecam kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pribumi dan menentang tindakan-tindakan yang dianggapnya tidak adil. 

Thamrin secara terbuka mengkritik kebijakan diskriminatif yang menghalangi partisipasi politik dan ekonomi kaum pribumi. Melalui GAPI dan aktivitas politik lainnya, Thamrin terus memperjuangkan hak-hak pribumi dengan tekad yang kuat, menuntut keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhir Hidup Mohammad Husni Thamrin

Menjelang akhir hidupnya, Mohammad Husni Thamrin menghadapi tuduhan berat dari pemerintah kolonial Belanda. Ia dituduh berkolaborasi dengan Jepang, tuduhan yang dianggap sebagai upaya pemerintah kolonial untuk membungkam suara kritis dan pengaruhnya yang semakin besar di kalangan masyarakat pribumi. Akibat dari tuduhan ini, Thamrin dikenakan penahanan rumah pada akhir tahun 1940. Selama dalam penahanan, kondisi kesehatannya memburuk, dan ia tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai.

Mohammad Husni Thamrin meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1941 di rumahnya di Jakarta. Kematian Thamrin merupakan kehilangan besar bagi gerakan nasionalis Indonesia. Namun, perjuangan dan dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi tidak pernah dilupakan. 

Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno secara resmi mengakui Mohammad Husni Thamrin sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Penghargaan ini menegaskan peran penting Thamrin dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta meninggalkan warisan yang terus menginspirasi generasi penerus.