I Gusti Ketut Pudja: Tokoh PPKI dan Pahlawan Nasional

I Gusti Ketut Pudja adalah seorang tokoh perjuangan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili wilayah Sunda Kecil. Ia berperan dalam perumusan dasar negara dan persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Masa Kecil dan Pendidikan

I Gusti Ketut Pudja lahir pada tanggal 19 Mei 1908 di Sukasada, Singaraja, Bali. Ayahnya Bernama I Gusti Nyoman Raka dan ibunya Bernama Jero Ratna Kusuma. Ayahnya merupakan seorang punggawa raja yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan.

Pendidikan I Gusti Ketut Pudja pertama tidak disekolah, ayahnya memanggil guru untuk mengajar anak-anaknya, termasuk Pudja. Saat itu sekolah tidak cukup dikenal masyarakat Bali. Pudja belajar membaca, menulis dan berhitung dengan seorang mantri (opium regie) di Sukasada.

Terlahir dalam keluarga terpandang di Bali, ia diajarkan nilai-nilai luhur dan adat istiadat sejak kecil, sehingga membuatnya selalu patuh, hormat dan sopan pada adat istiadat dan tradisi.

Pada tahun 1915, I Gusti Ketut Pudja yang merupakan anak seorang punggawa diterima bersekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS) Singaraja dengan mudah, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di HIS Singaraja pada tahun 1922.

Setamatnya dari HIS Singaraja, I Gusti Ketut Pudja melanjutkan sekolahnya ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Malang. Pudja cukup rajin dalam belajar sehingga ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di MULO pada tahun 1926.

I Gusti Ketut Pudja kemudian melanjutkan pendidikannya ke Algemene Middelbare School (AMS) Bandung, ia mengambil jurusan A-II Western Klassieke. Pudja berhasil menyelesaikan sekolahnya di tahun 1929.

Pudja melanjutkan Pendidikannya ke Rechts Hoge School te Batavia (Sekolah Hukum), ia berhasil menyelesaikannya dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum). Setelah selesai dan mendapat gelar, ia pulang ke Bali. Keluarganya sangat bangga dengan pencapaian Pudja saat itu, apalagi saat itu Pudja merupakan orang Bali pertama yang menyandang gelar Meester in de Recten.

Masa Hindia Belanda

Pada bulan Januari 1935, I Gusti Ketut Pudja bekerja di Kantor Residen Bali dan Lombok. Gajinya saat itu sebesar 50 gulden, saat itu ia masih lajang.

Ayahnya kemudian memilihkan jodoh untuk Pudja, Terpilihlah I Gusti Ayu Made Mirah yang masih sepupu Pudja. Pesta pernikahannya dilakukan dengan megah dan menggunakan adat tradisional Bali.

Pada tahun 1936, I Gusti Ketut Pudja di tempatkan di Raad van Kerta (bagian Pengadilan). Pada saat itu di Bali, pengadilan dibagi menjadi dua yaitu Landraad (pengadilan negara) yang menyelesaikan peradilan permohonan banding dan Raad van Kerta yang mengurus peradilan tingkat pertama, peradilan ini mengurusi perkara-perkara kecil dan juga mengatur tata tertip kerajaan.

I Gusti Ketut Pudja saat itu mengurusi revisi urusan Raad van Kerta di seuluruh Bali dan juga mengurusi tanah bekas Kerajaan Badung, Tabanan dan Klungkung yang dijadikan sebagai Ambtsvelden (tanah bakti) untuk para kepala desa.

Masa Jepang

Pada Februari 1942, Rikugun (Angkatan Darat Jepang) menduduki Bali tanpa perlawanan dari Tentara Belanda, I Gusti Ketut Pudja yang saat itu bagian dari Raad van Kerta diminta untuk membatu Jepang Menyusun pemerintahan. Pudja diangkat oleh Kapten Kanamra menjadi Redjikan Dairi yang bertugas menjalankan pemerintahan keresidenan di Singaraja.

Pada Mei 1942, Kaigun (Angkatan Laut Jepang) memegang kekuasaan di Bali setelah Rikugun meninggalkan Bali. Seluruh pemerintahan masih mengikuti peninggalan Belanda akan tetapi istilah-istilahnya diganti dengan menggunakan Bahasa Jepang. Pada bulan Juli 1942, I Gusti Ketut Pudja diangkat menjadi Giyosei Komon (Penasihat Umum).

Jepang yang mengalami kemunduran di Perang Dunia II, membuat rencana untuk menarik simpati rakyat Indonesia, rencan itu seperti memberikan janji kemerdekaan dan memberikan beberapa posisi penting di isi oleh rakyat Indonesia.

Pada Agustus 1943, I Gusti Ketut Pudja ditunjuk sebagai Syu Kaigi (Badan Pertimbangan Daerah) yang sebagai wakil bidang pemerintahan.

Menuju Kemerdekaan

Pada 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritzu Jumbi Iinkai (PPKI), sebagai ganti dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/Dokuritzu Jumbi Cosakai (BPUPKI).

21 Anggota telah dipilih, I Gusti Ketut Pudja di tunjuk sebagai salah satu dari anggota PPKI itu, ia mewakili Sunda Kecil karena dianggap paling banyak mengetahui permasalahan di Sunda Kecil karena pernah menjabat sebagai Giyosei Komon di Sunda Kecil.

Sidang pertama PPKI dijadwalkan pada pukul 9.30 tanggal 16 Agustus 1945, akan tetapi sidang itu tidak dapat terlaksana karena Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua tidak dapat hadir pada sidang itu. Soekarno dan Hatta saat itu diculik golongan muda di Rengasdengklok.

Meski sempat tertunda, sidang PPKI akhirnya dapat terlaksana pada pukul 00.30 di rumah Laksamana Tadasyi Maeda. Pada sidang inilah naskah proklamasi disusun.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 10.30 Pembacaan Teks Proklamasi dilaksanakan, I Gusti Ketut Pudja turut hadir saat itu.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan rapat untuk membahas susunan pemerintahan dan dasar-dasar negara.

Diambil kesimpulan dari sidang PPKI ini bahwa, penetapan dan pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan dan megesahkan Undang-undang Dasar 1945, menetapkan dan mengesahkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, dan Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional untuk sementara waktu.

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI resmi dibubarkan oleh Soekarno, karena dianggap tugas badan ini telah selesai. Dengan begitu, tugas I Gusti Ketut Pudja juga telah selesai dalam mewakili Sunda Kecil dalam PPKI.

Gubernur Sunda Kecil

Pada 22 Agustus 1945, I Gusti Ketut Pudja secara langsung ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjabat sebagai Gubernur di Provinsi Sunda Kecil, saat itu wilayah Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Kepulauan Flores dan Kepulauan Timor. Ia menjabat sebagai Gubernur Sunda Kecil sampai tanggal 29 Januari 1946.

Setelah penunjukan itu, I Gusti Ketut Pudja Kembali ke Bali pada tanggal 23 Agustus 1945, ia membawa berita Kemerdekaan Indonesia dan membawa mandat untuk mengangkat Ida Bagus Putra Manuaba sebagai ketua Komite Nasional Indonesia untuk Sunda Kecil.

Pada awal menjadi Gubernur Sunda Kecil, tidak ada perubahan besar yang dilakukan Pudja. Hal itu dikarenakan Jepang masih tetap berkuasa di Sunda Kecil ditambah lagi ada beberapa daerah yang masih dikendalikan oleh Kolonial Belanda.

I Gusti Ketut Pudja yang didukung oleh pemuda membuat tuntutan kepada jepang untuk tidak mengibarkan Bendera Jepang dan diganti dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, Pengaturan Waktu diubah menjadi Waktu Indonesia, tidak ada lagi pembatasan jam malam dan pemadaman lampu, dan tenaga administrasi harus dikembalikan dan diisi oleh Bangsa Indonesia sendiri.

Tuntutan itu ditolah oleh Jepang, hal ini membuat kemarahan para pemuda, akan tetapi tidak bisa melawan dikarenakan senjata sudah tidak ada dan mereka belum memiliki pondasi yang kuat.

Untuk itu dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Bali pada tanggal 31 Agustus 1945 yang dipimpin oleh I Made Putu di Singaraja.

Untuk menyatukan kerajaan-kerjaan yang ada di Bali, Ketut Pudja dan Manuaba keliling kedaerah Bali mendatangi kerajaan satu persatu, memberitahu tentang Kemerdekaan Indonesia dan mengajak untuk Bersatu, tidak hanya Bali, ia juga mengutus orang untuk ke Lombok dan Sumbawa Besar dengan misi yang sama.

Para pemuda juga tidak tinggal diam, muncul organisas pemuda di Denpasar yang Bernama Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan di Singaraja Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO). Tujuan organisasi ini sama yaitu menduung dan mempertahankan Kemerdekaan Indoneia. Dalam Waktu cepat, organisasi ini berhasil mendapat kepercayaan dari para pemuda dan rakyat.

Kedua organisasi pemuda revolusioner ini cukup sibuk, mereka membagi menjadi beberepa bagian. Beberapa kelompok pemuda tinggal di pantai Sanur, Babean Buleleng dan Gilimanuk untuk menjaga penyelundupan dari luar pulau. Kelompok lain nyebrang ke Pulau Jawa untuk menghubungi pemuda-pemuda revolusi di Jawa, kelompok lain mengawasi tentara-tentara Jepang yang masih berada di Bali, kelompok lainnya lagi bertugas untuk membangkitkan semangat rakyat, ada juga yang Menyusun rencana kedepannya, mempersiapkan persenjataan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Komandan BKR Bali, menghadap ke I Gusti Ketut Pudja untuk melaporkan bahwa pemuda dan rakyat sudah bertekat untuk melawan penjajahan Jepang, Komandan BKR pun menyarankan untuk Kembali memberikan ultimatum kepada Jepang.

Ketut Pudja Bersama para pemuda dan rakyat mendesak Cookan untuk menyerahkan kekuasaan secara damai, akan tetapi Cookan meminta Waktu 5 hari untuk memutuskan, Ketut Pudja hanya memberi Waktu 2 hari saja.

Pemberian Waktu ini membuat para pemuda marah, akantetapi Ketut Pudja berhasil menenangkannya. Para pemuda Kembali untuk mengumpulkan massa yang lebih besar lagi.

Pada tanggal 8 Oktober 1945, hari yang disepakati untuk menerima jawaban dari Jepang, para pemuda Bersama rakyat yang mereka kumpulkan datang secara serentak, mereka berbaris secara teratur dengan mengibarkan bendera Merah Putih dan meneriakkan “Merdeka!, Merdeka!, Merdeka!”. Para pemuda sudah bersiap dengan senjatanya seperti bambu runcing dan senjata tajam.

Cookan dan para pembesar Jepang pun menyadari apa arti dari tuntutan rakyat itu, merekapun terpaksa untuk menyetujui ultimatum itu. Penyerahan kekuasaan terjadi secara damai, para pemuda dan rakyat yang berkumpul Kembali dengan perasaan gembira.

Orang Jepang baik itu tantara maupun para pekerja ditempatkan pada suatu tempat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, untuk itu Ketut Pudja menjamin keamanan, makanan dan keperluan mereka sampai ada solusi selanjutnya.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, Ketut Pudja mengadakan rapat di Denpasar bersama Ketua KNI Sunda Kecil dan raja-raja di Bali untuk membahas tentang pembentukan TKR. Dari rapat itu disepakati markas TKR bertempat di Denpasar.

Pada tanggal 1 November 1945, diadakan rapat lanjutan yang dihadiri oleh Pemimpin TKR, Ketua Badan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Pamong Praja, Polisi Umum, dan KNI Badung. Pada pertemuan ini disepakati bahwa I Gusti Ngurah Rai dipilih menjadi ketua TKR Sunda Kecil.

TKR Sunda Kecil mengalami banyak perjuangan seperti saat merebut senjata Tentara Jepang lalu kemudian mendapat serangan dari Tentara NICA yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Semenjak Negara Indonesia Timur yang merupakan bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Januari 1946 maka berakhir pula masa jabatan Gubernur Sunda Kecil I Gusti Ketut Pudja.

Wafat

Pada tanggal 4 Mei 1977, I Gusti Ketut Pudja wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada usia yang ke-69 Tahun. Untuk menghormati jasa-jasa perjuangannya, Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 7 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.113/TK/TH.2011. Gambarnya juga diabadikan pada uang koin pecahan Rp.1.000,- tahun emisi 2016.

Sumber:

• Umar, Rika. (1986). MR. I GUSTI KETUT PUDJA Riwayat Hidup dan Pengabdiannya. Jakarta : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
• “I Gusti Ketut Pudja, Mr” ikpni.or.id (diakses 3 Februari 2025)