Achmad Tahir merupakan tokoh yang dikenal sebagai perwira militer, diplomat, hingga menteri pada masa Orde Baru. Lahir pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Achmad Tahir melewati berbagai fase dalam sejarah bangsa, mulai dari pendudukan Jepang, Revolusi Kemerdekaan, konflik mempertahankan kedaulatan negara, hingga masa pembangunan.
Achmad Tahir tidak hanya aktif dalam perjuangan bersenjata, terutama saat Pertempuran Medan Area, ia juga aktif dalam berbagai bidang lain seperti diplomasi, pembangunan telekomunikasi, pengembangan pariwisata, serta pembinaan veteran.
Latar Belakang
Achmad Tahir lahir pada 27 Juni 1924 di Kisaran, Asahan, Oostkust van Sumatra, Hindia Belanda. Ia merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara dalam sebuah keluarga sederhana. Ayahnya, Haji Achmad, berasal dari Salatiga, Jawa Tengah, dan bekerja sebagai masinis kereta api di Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Sementara itu, ibunya, Hj. Siti Kalsum, merupakan perempuan berdarah Melayu yang berasal dari Serdang, Sumatera Utara.
Kondisi ekonomi keluarga tergolong sederhana karena penghasilan sang ayah sebagai pekerja kereta api harus mencukupi kebutuhan keluarga yang besar. Sejak kecil, Achmad Tahir tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan kedisiplinan dan nilai-nilai keagamaan. Setelah menyelesaikan kegiatan sekolah setiap hari, ia diwajibkan mengaji, mengerjakan berbagai pekerjaan rumah, seperti menimba air dari sumur dan membelah kayu bakar, sehingga terbentuk sikap mandiri dan bertanggung jawab sejak dini.
Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong Achmad Tahir untuk mulai bekerja sejak masih belia. Ia pernah menjadi pemungut bola (ball boy) di sebuah lapangan tenis dengan upah bulanan sebesar 3,5 gulden. Selain itu, ia juga berjualan rokok dan permen di Bioskop Oranje, Medan. Pekerjaanny itu membantu perekonomian keluarga, dan juga memberinya kesempatan menonton film tanpa dikenai biaya.
Riwayat Pendidikan
Umum
Achmad Tahir memulai pendidikan formalnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) di Medan dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1938. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO-B) di Medan dan lulus pada tahun 1941, tepat sebelum pecahnya Perang Pasifik. Pendidikan yang ditempuh pada masa kolonial Belanda membekalinya kemampuan berpikir sistematis serta penguasaan beberapa bahasa asing yang kemudian berguna dalam karier militer maupun diplomatiknya.
Setelah Indonesia merdeka, Achmad Tahir sempat melanjutkan pendidikan di SMA-B Bukittinggi pada tahun 1948. Namun, pendidikannya tidak dapat diselesaikan karena pecahnya Agresi Militer Belanda II yang kembali menuntut keterlibatannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Di tengah kesibukannya sebagai perwira tinggi TNI, Achmad Tahir tetap menaruh perhatian pada pendidikan. Ia melanjutkan studi di Fakultas Sosial Politik Universitas Jayabaya, Jakarta, dan berhasil meraih gelar Sarjana Muda pada tahun 1972.
Militer
Achmad Tahir mulai menempuh pendidikan militer ketika bergabung dalam Latihan Opsir Gyugun pada tahun 1943. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang tersebut memberikan bekal mengenai kepemimpinan, disiplin, dan taktik kemiliteran yang kemudian menjadi dasar perjalanan kariernya sebagai prajurit.
Setelah Indonesia merdeka, ia terus meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai jenjang pendidikan militer. Pada tahun 1952, ia mengikuti Latihan Candradimuka sebagai bagian dari pengembangan kemampuan kepemimpinan di Angkatan Darat. Empat tahun kemudian, ia mengikuti Kursus Atase Militer yang membekalinya dengan pengetahuan hubungan militer dan diplomasi internasional.
Achmad Tahir mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung pada tahun 1960. Pendidikan ini semakin memperkuat kapasitasnya dalam bidang strategi, kepemimpinan, dan manajemen organisasi militer, yang kemudian menjadi bekal dalam berbagai penugasan di tingkat nasional maupun internasional.
Karier Militer
Setelah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang membentuk Tentara Sukarela (Gyugun) sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan serangan Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Achmad Tahir untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kemiliteran.
Pada tahun 1943, ketika berusia 19 tahun, Achmad Tahir mengikuti Latihan Opsir Gyugun. Selama menjalani pendidikan itu, ia menerima pelatihan yang menekankan disiplin, kepemimpinan, serta taktik infanteri. Meskipun Gyugun dibentuk untuk mendukung kepentingan militer Jepang, pendidikan yang diterimanya kemudian menjadi bekal ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan membutuhkan perwira-perwira yang mampu memimpin perjuangan bersenjata.
Pengalaman selama mengikuti pelatihan Gyugun membentuk kemampuan dasar Achmad Tahir sebagai seorang pemimpin militer. Bekal pengetahuan, kedisiplinan, dan pengalaman organisasi yang diperolehnya menjadi landasan awal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, organisasi Gyugun dibubarkan untuk mencegah para anggotanya melakukan perlawanan bersenjata. Achmad Tahir bersama sejumlah mantan perwira segera mengambil langkah untuk mempertahankan organisasi dan jaringan yang telah terbentuk.
Bersama tiga belas mantan perwira Gyugun lainnya, Achmad Tahir membentuk Panitia Penolong Pengangguran Heiho dan Gyugun. Organisasi tersebut secara resmi bertujuan membantu bekas anggota Heiho dan Gyugun yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menghimpun kembali para pemuda terlatih agar tetap memiliki koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi situasi yang berkembang setelah Proklamasi Kemerdekaan.
Organisasi tersebut kemudian menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI) wilayah Sumatera Timur. Melalui organisasi ini, Achmad Tahir memimpin konsolidasi para pemuda untuk mengambil alih berbagai kantor pemerintahan dan melucuti persenjataan tentara Jepang yang masih berada di Medan.
Pertempuran Medan Area
Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) ke Belawan pada 9 Oktober 1945 mengubah situasi keamanan di Sumatera Utara. Meskipun Sekutu menyatakan bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang, kehadiran NICA menimbulkan kekhawatiran karena bertujuan mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.
Ketegangan memuncak pada 13 Oktober 1945 setelah terjadi insiden di Jalan Bali, Medan, ketika seorang anggota Belanda merampas dan menginjak lencana Merah Putih milik seorang pemuda Indonesia. Peristiwa itu memicu kemarahan rakyat dan menjadi awal pecahnya Pertempuran Medan Area. Di bawah kepemimpinan Achmad Tahir, para pejuang dan laskar rakyat melakukan perlawanan terhadap pasukan Sekutu dan NICA dengan memanfaatkan senjata hasil rampasan maupun persenjataan sederhana.
Dalam pertempuran tersebut, Achmad Tahir memimpin berbagai operasi perlawanan terhadap pasukan lawan. Ketika Sekutu mengerahkan kekuatan militer yang lebih besar, termasuk dukungan pesawat tempur dan artileri, ia memilih menarik pasukannya secara teratur ke Pematangsiantar pada April 1946. Langkah ini untuk mengubah strategi dari pertempuran terbuka menjadi perang gerilya di pedalaman Sumatera Utara sehingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan dapat terus berlangsung.
Perang Gerilya dan Agresi Militer Belanda
Setelah mundur dari Medan, Achmad Tahir tetap memimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada periode 1946 – 1947, ia dipercaya sebagai Komandan Polisi Tentara Sumatera dengan tugas menertibkan berbagai laskar bersenjata agar berada di bawah komando Angkatan Perang Republik Indonesia.
Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947, Achmad Tahir kembali memimpin perjuangan melalui perang gerilya di berbagai wilayah Sumatera. Bersama pasukannya, ia menerapkan berbagai strategi untuk menghambat gerak pasukan Belanda, termasuk taktik bumi hangus terhadap sejumlah fasilitas yang berpotensi dimanfaatkan oleh lawan.
Pada masa Agresi Militer Belanda II, Achmad Tahir menjabat sebagai Kepala Staf Komando Sumatera. Dalam posisi itu, ia menjaga kelangsungan sistem komando, komunikasi, dan logistik militer yang menopang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
TNI
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, perjalanan karier Achmad Tahir berlanjut di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Ia menduduki berbagai jabatan staf di Markas Besar Angkatan Darat, mulai dari Kepala Bagian Umum Dinas Personalia Angkatan Darat, Asisten Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat, hingga Kepala Seksi III Staf Umum TNI Angkatan Darat.
Pada tahun 1960, Achmad Tahir dipercaya menjadi dosen di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Tugas tersebut memberinya kesempatan untuk membina dan mendidik calon-calon perwira tinggi TNI melalui pendidikan strategi dan kepemimpinan militer.
Kariernya terus berkembang ketika diangkat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Bagian Umum dan Darat pada periode 1966 – 1968. Selanjutnya, pada tahun 1969 – 1973, ia menjabat sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan I Sumatera (Pangkowilhan I Sumatera), yang membawahi wilayah pertahanan di seluruh Pulau Sumatera pada masa awal pembangunan nasional.
Operasi Pembebasan Irian Barat
Pada awal dekade 1960-an, Achmad Tahir turut dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Tahun 1962, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan Komando Mandala sekaligus Kepala Staf Gubernur Militer Indonesia Bagian Timur di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala.
Dalam penugasan itu, Achmad Tahir mengoordinasikan pelaksanaan operasi gabungan yang melibatkan matra darat, laut, dan udara sebagai bagian dari Operasi Trikora. Berbagai operasi infiltrasi untuk menekan posisi militer dan politik Belanda di Irian Barat.
Rangkaian operasi militer dan diplomasi internasional akhirnya mendorong tercapai penyerahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tahun 1963.
Diplomat
Karier diplomatik Achmad Tahir dimulai ketika ia dipercaya menjabat sebagai Atase Militer di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia, pada periode 1956 – 1959.
Pada masa tersebut, Indonesia tengah menghadapi berbagai dinamika politik dan keamanan, termasuk pemberontakan PRRI/Permesta. Sebagai Atase Militer, Achmad Tahir bertugas memperkuat hubungan pertahanan dengan negara sahabat serta memantau perkembangan militer internasional yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia.
Setelah menyelesaikan berbagai penugasan di lingkungan militer, Achmad Tahir dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Spanyol pada periode 1973 – 1975. Ia bertugas mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Spanyol di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Selain bertugas di Spanyol, Achmad Tahir juga diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis pada periode 1973 – 1976. Selama menjalankan tugas itu, ia memperoleh pengalaman mengenai pengelolaan perkotaan, telekomunikasi, dan pembangunan infrastruktur yang kemudian menjadi referensi dalam penugasannya di Indonesia.
Pada tahun 1994, ketika konflik bersenjata melanda kawasan Balkan, khususnya di Bosnia-Herzegovina, Presiden Soeharto menunjuk Achmad Tahir sebagai Duta Besar Keliling Gerakan Non-Blok (GNB) untuk wilayah Eropa. Penugasan itu diberikan untuk mendukung upaya perdamaian di tengah konflik yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama.
Dalam menjalankan misinya, Achmad Tahir mengedepankan pendekatan diplomasi secara langsung melalui berbagai pertemuan dengan pemerintah negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap konflik di kawasan Balkan. Ia melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak di Eropa dan Rusia untuk terciptanya penyelesaian damai serta mengurangi eskalasi konflik yang terjadi di Bosnia.
Birokrat dan Menteri
Pada tahun 1976, ia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan menjabat hingga tahun 1983. Dalam posisi itu, ia membantu pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di sektor transportasi, komunikasi, dan infrastruktur nasional.
Selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Achmad Tahir mengawal berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan sistem komunikasi nasional.
Pada Maret 1983, Achmad Tahir diangkat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dalam Kabinet Pembangunan IV.
Pada pertengahan dekade 1960-an, ia terlibat dalam Dewan Telekomunikasi dan ikut berperan dalam penyusunan Undang-Undang Telekomunikasi Tahun 1964. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pengelolaan sistem telekomunikasi Indonesia serta mempertahankan keanggotaan Indonesia dalam International Telecommunication Union (ITU).
Ketika menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Achmad Tahir mengawal pengembangan Satelit Palapa sebagai sarana komunikasi nasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran satelit itu memperkuat jaringan komunikasi antarpulau.
Di bidang pariwisata, Achmad Tahir mendorong pengembangan berbagai destinasi wisata sebagai sumber devisa nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek yang mendapat dukungannya adalah pengembangan kawasan wisata Ancol Taman Impian di Jakarta, termasuk peresmian taman hiburan Dunia Fantasi (Dufan) pada tahun 1985.
Selain sektor pariwisata, Achmad Tahir juga mengembangkan pelayanan pos. Pada tahun 1983, ia meresmikan Museum Pos dan Giro di Bandung yang kini dikenal sebagai Museum Pos Indonesia. Peresmian museum tersebut merupakan bagian dari upaya melestarikan sejarah perkembangan layanan pos di Indonesia.
Selama menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Achmad Tahir membuat berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat sektor telekomunikasi, meningkatkan kualitas pelayanan pos, serta mengembangkan industri pariwisata nasional.
Kehidupan Pribadi
Dalam kehidupan pribadinya, Achmad Tahir menikah dengan Rooslila Simanjuntak, seorang perempuan berdarah Batak-Minangkabau yang aktif sebagai penyiar Radio Jepang dan wartawan surat kabar Sumatera Shinbun pada masa pendudukan Jepang. Pertemuan keduanya terjadi ketika Achmad Tahir masih menjalani pendidikan sebagai perwira Gyugun.
Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Rooslila ikut dalam perjuangan dengan membawa salinan naskah Proklamasi untuk disampaikan kepada Achmad Tahir di Sumatera. Peran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungannya terhadap penyebarluasan berita kemerdekaan di luar Jakarta.
Keduanya kemudian menikah sekitar tahun 1945 – 1946 dan membangun rumah tangga di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di samping mendampingi suaminya dalam berbagai penugasan, Rooslila juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) pada periode 1982 – 1987 serta turut memperjuangkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan veteran.
Pernikahan Achmad Tahir dan Rooslila Simanjuntak dikaruniai enam orang anak, yaitu Gelora Surya Dharma (Dali Tahir), Hari Indra Utama, Yulia Saprita, Linda Amalia Sari, Adi Putra Darmawan Tahir, dan Chaerul Permata Cita.
Linda Amalia Sari, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pensiun
Setelah menyelesaikan tugasnya di pemerintahan, Achmad Tahir tetap aktif mengabdikan diri kepada para pejuang kemerdekaan melalui Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Sebagai pimpinan organisasi tersebut, ia memberikan perhatian terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan para veteran yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan.
Salah satu program yang digagasnya adalah Gerakan 1000 Veteran, yaitu program pengumpulan dana secara gotong royong dari anggota LVRI melalui penyisihan sebagian kecil tunjangan yang mereka terima setiap bulan. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membantu penyediaan rumah bagi para veteran yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, program tersebut berhasil mendukung pembangunan kompleks perumahan bagi para veteran. Inisiatif tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Achmad Tahir terhadap kesejahteraan para pejuang kemerdekaan setelah mereka menyelesaikan masa pengabdiannya kepada negara.
Selain aktif di lingkungan veteran, Achmad Tahir juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Pancasila Jakarta dan memberikan perhatian terhadap pengembangan dunia pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Di bidang kebudayaan, Achmad Tahir aktif dalam Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI). Sebagai tokoh masyarakat Melayu Sumatera Utara, ia memperoleh gelar adat Tengku Pangeran dari Kesultanan Deli sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap masyarakat Melayu.
Melalui berbagai kegiatan di MABMI, Achmad Tahir turut mendorong pelestarian budaya Melayu, termasuk pengembangan kegiatan seni dan budaya masyarakat.
Wafat
Achmad Tahir wafat pada Sabtu, 17 Agustus 2002, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-57 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, pada usia 78 tahun setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit paru-paru.
Kepergiannya mendapat penghormatan dari berbagai kalangan, termasuk para pemimpin negara, tokoh militer, dan masyarakat. Jenazahnya disemayamkan dengan upacara penghormatan sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada bangsa dan negara.
Nama Achmad Tahir juga diabadikan pada sejumlah fasilitas sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya. Pengabadian tersebut menjadi simbol penghargaan terhadap jasa-jasanya dalam memperkuat pertahanan negara, membangun hubungan diplomatik, mengembangkan sektor telekomunikasi dan pariwisata, serta mendorong kemajuan pembangunan nasional.
Sebagai penghargaan atas pengabdian panjangnya kepada bangsa dan negara, Achmad Tahir menerima berbagai bentuk penghormatan dari pemerintah Indonesia. Salah satu penghargaan tertinggi yang diterimanya adalah kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI (Kehormatan) atau Jenderal Bintang Empat berdasarkan keputusan pemerintah pada 16 Februari 1998.
Sepanjang masa pengabdiannya, Achmad Tahir menerima berbagai bintang kehormatan dan tanda jasa dari pemerintah Indonesia. Penghargaan tersebut antara lain Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena Pratama, serta berbagai Satyalancana yang diberikan atas jasa dan pengabdiannya dalam bidang militer maupun pemerintahan.
Selain penghargaan dari dalam negeri, Achmad Tahir juga memperoleh penghargaan internasional. Di antaranya adalah Grand Officer of the Order of Orange-Nassau dari Kerajaan Belanda serta Grand Cross of the National Order of Merit dari Pemerintah Prancis.
Sumber:
- Barus, Betsyeba Br., dan Artono. “Peranan Achmad Tahir dalam Peristiwa Pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945.” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, vol. 10, no. 3, 2021, pp. 1-8. (Diakses pada 7 Juli 2026)
- “Perajurit Pejuang Sampai Akhir” tokoh.id, 18 Agu 2002. (Diakses pada 7 Juli 2026)
- Sihite, Felicia Gisela Br. “Menilik Jejak Perjuangan Achmad Tahir dalam Pertempuran Medan Area” www.detik.com, 27 Okt 2025. (Diakses pada 7 Juli 2026)
- Adryamarthanino, Verelladevanka, Nibras Nada Nailufar. “Achmad Tahir: Peran dan Perjuangannya” www.kompas.com, 28 Jul 2021. (Diakses pada 7 Juli 2026)
