Idham Chalid: Santri dan Politikus yang Hebat

Dr. (H.C.) K.H. Idham Chalid (27 Agustus 1921 – 11 Juli 2010) adalah figur penting dalam sejarah Indonesia. Selain sebagai tokoh agama dan pemimpin organisasi besar Nahdlatul Ulama (NU), beliau juga dikenal sebagai deklarator dan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagai Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama terlama dari tahun 1956 hingga 1984, peran serta beliau dalam NU sangatlah signifikan.

Idham Chalid merupakan salah satu politisi berpengaruh di Indonesia pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri di Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda, beliau juga memiliki pengalaman sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. 

Bahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, beliau menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Interim, dan Ketua DPA.

Pada tanggal 19 Desember 2016, sebagai penghargaan atas jasanya, Pemerintah Republik Indonesia memilih untuk mengabadikan sosok Idham Chalid di pecahan uang kertas rupiah baru, dengan pecahan Rp. 5.000,-.

Awal Kehidupan dan Pendidikan

Idham lahir di Satui, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1922. Orang tuanya berasal dari Amuntai dan Setui, sehingga Idham lahir di Setui. Ayahnya, H. Muhammad Chalid, adalah seorang penghulu. Dia memiliki empat saudara, dua laki-laki dan dua perempuan.

Ketika berumur sekitar enam tahun, Idham bersama keluarganya berpindah ke desa kelahiran ayahnya di Amuntai-Hulu Sungai Utara. Tempat tinggal baru mereka berada di daerah Tangga Ulin, di mana keluarga telah tinggal dari generasi ke generasi. Keputusan untuk pindah diambil setelah mereka mengalami serangan yang membuat mereka merasa tidak lagi aman tinggal di tempat sebelumnya.

Di Amuntai, Idham menunjukkan kecerdasan dan bakatnya. Dia masuk ke kelas II saat mendaftar di Sekolah Rakyat (SR) Amuntai. Kemampuan berpidatonya juga terlihat sejak itu. 

Temannya, H. Napiah, menceritakan bahwa Idham dengan percaya diri berpidato di depan teman-temannya pada usia sekitar 12 tahun. Sejak itu, Idham semakin sering berpidato di depan banyak orang dan menjadi pembicara ulung. Pada tahun 1935, dia menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Setelah itu, Idham melanjutkan studinya di Madrasah al Rasyidiyyah, sebuah institusi pendidikan Islam yang didirikan oleh Tuan Guru H. Abdurrasyid. Sekolah ini mengalami perkembangan dan peningkatan, termasuk dalam sistem pendidikan dan penggunaan peralatan belajar.

Idham juga terpengaruh oleh pengajar dari Pondok Modern Gontor, seperti ustadz Arif Lubis, yang memberikan pengaruh “modern” bagi sekolah tersebut. Ini memperkaya pengetahuan dan keterampilan Idham, termasuk kemampuan bahasa Arab, Inggris, dan Jepang.

Tahun 1938, Idham dan beberapa temannya dikirim ke Pondok Modern Gontor Ponorogo untuk melanjutkan pendidikan. Di sana, Idham menyelesaikan pendidikan guru agama Islam dalam lima tahun. Dia juga mengembangkan kemampuan berbahasa Jepang dan menjadi pengajar bahasa ini. 

Pada tahun 1943, Idham pindah ke Jakarta untuk melanjutkan studinya, dan setahun berikutnya dia mulai mengajar di Gontor serta menjabat sebagai wakil direktur. Di Gontor, kesadarannya akan organisasi semakin bertumbuh, dan dia terlibat secara aktif dalam gerakan kepanduan.

Perjuangan 

Pada tahun 1945, setelah kembali ke Kalimantan Selatan, Idham diminta untuk menjadi kepala di Madrasatur Rasyidiyyah, sekolah tempatnya dulunya belajar. Sejak tahun 1944, sekolah itu kekurangan kepala sekolah selama hampir satu tahun karena pengawasan Jepang yang semakin ketat. 

Idham, yang telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman di luar daerah, membawa semangat perubahan ke sekolahnya. Dia mengubah nama sekolah menjadi Normal Islam Amuntai. 

Perubahan ini mencerminkan perubahan dalam sistem pengajaran yang sesuai dengan yang dia pelajari di PM Gontor. Kepala sekolah sebelum Idham, H. M. Arif Lubis, yang juga lulusan Normal Islam Padang, telah memperkenalkan sistem ini sebelumnya.

Kemampuan Idham dalam mengorganisir dan semangatnya untuk beraktivitas terlihat ketika dia membantu membangun jaringan pesantren yang disebut Ittihad al Ma’ahid al Islamiyyah (IMI) atau Ikatan Sekolah-sekolah Islam. Jaringan ini dibangun saat kekuasaan Jepang di Hindia Belanda sedang goyah. 

Idham melihat peluang bagi perguruan Islam yang tersisa untuk bangkit kembali. IMI didirikan untuk mempersatukan dan membangun kerja sama di antara perguruan Islam. Tujuannya adalah agar umat Islam dapat maju dan menyebarkan ajaran Islam serta pengetahuan umum. Idham diangkat menjadi Ketua Umumnya, dengan Normal Islam sebagai pusat kegiatan.

Sebagai langkah berikutnya, setahun kemudian, Idham bergabung dengan Serikat Muslimin Indonesia (Sermi) sebagai Anggota Pengurus Besar dan Komisaris Daerah Hulu Sungai Utara dan Selatan. Sermi adalah organisasi politik dari kalangan masyarakat muslim yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi. 

Karena mayoritas penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam, Sermi mendapat sambutan luas. Organisasi ini secara diam-diam membentuk Laskar Saifullah untuk menyambut pengiriman senjata dari Pulau Jawa guna melawan Belanda.

Pada tahun 1947, Idham menjadi bagian dari Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK), sebuah kelompok bawah tanah yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Salah satu pemimpinnya adalah Brigadir Jenderal Hassan Basry, yang sebelumnya menjadi murid Idham di Gontor.

Setelah itu, organisasi ini digabungkan menjadi ALRI divisi IV, di mana Idham menjabat sebagai Penasehat Staf Umum. Keterlibatannya di SOPIK menyebabkan dia ditangkap oleh tentara NICA pada 27 Maret 1949 dengan tuduhan menjadi penasihat, pelatih, dan penggerak gerilya.

Tuduhan ini muncul karena keterkaitannya dengan Hassan Basry dan ditemukannya foto dirinya bersama anggota KRI di Amuntai, yang juga dituduh sebagai bagian dari gerakan bawah tanah Gerpindom. Pada tahun 1948, Idham dan Hassan Basry mendirikan Fonds Nasional Indonesia Kalimantan (Fonik) di Banjarmasin.

Kegiatan Politik

Pada tahun yang sama, Idham diusulkan oleh Badan Koordinasi Partai-partai Republiken (SKI, Sermi, Gappika) sebagai Anggota Dewan Daerah Banjar untuk daerah pemilihan Amuntai Utara. Ini terjadi saat Belanda mengadakan plebisit untuk mendirikan Negara Kalimantan, yang akhirnya gagal karena calon yang didukungnya kalah dalam plebisit tersebut. 

Pada bulan Maret 1950, Idham ditunjuk sebagai anggota Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), mengambil alih posisi anggota yang sebelumnya terpilih oleh Dewan Daerah Banjar namun pembatalannya. Setelah itu, dia menjadi anggota Parlemen Sementara Negara Kesatuan sampai tahun 1955, mewakili Kalimantan.

Idham kemudian menjadi anggota Parlemen Sementara (DPRS) 1950 sebagai wakil Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, Idham memilih untuk terlibat dengan NU. Dia aktif dalam melakukan konsolidasi di NU, termasuk menjadi anggota Majelis Pertimbangan Politik PBNU, yang bertugas memantau perkembangan politik di tanah air dan memberikan analisis untuk disampaikan kepada PBNU sebagai saran atau usul. 

Idham sering menemani Wahab Chasbullah, Rais ‘Aam PBNU, dalam kunjungan ke cabang-cabang NU. Hubungan dekat dengan Wahab membantu kemajuan Idham dalam bidang organisasi, debat, dan pidato.

Idham memulai langkahnya di Jakarta dengan aktif bergabung dalam gerakan Pemuda Ansor, dan kemudian menjabat sebagai ketua PB Ma’arif. Pada tahun 1952, ia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PBNU, dan dua tahun berikutnya, berhasil terpilih sebagai Wakil Ketua. Ketika kampanye Pemilu 1955 berlangsung, ia menjabat sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu).

Pemilu 1955 adalah ujian pertama bagi NU yang baru keluar dari Masyumi. Pada tahun 1956, lima Menteri termasuk Wakil Perdana Menteri diberikan kepada NU dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan jabatan Wakil Perdana Menteri diberikan kepada Idham.

Pada Muktamar NU ke-21 di Medan pada bulan Desember 1956, Idham terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, mengalahkan Mohammad Dachlan. Prestasinya yang pesat sangat mengagumkan mengingat latar belakangnya yang berbeda dari para pengurus PBNU lainnya. Dia memimpin NU selama delapan periode selama hampir tiga dekade.

Pada tahun 1956 hingga 1957, Indonesia mengalami pergolakan politik. Dalam pembentukan Kabinet selanjutnya, Idham dipilih kembali sebagai wakil NU dalam Kabinet pimpinan Djuanda sebagai Wakil Perdana Menteri. 

Setelah Sukarno mengumumkan Dekrit pada bulan Juli 1959, Idham diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), badan yang memberikan pertimbangan kepada presiden dan pemerintah, dan pada saat itu, lebih berpengaruh daripada parlemen.

Pada tahun 1960, Idham menjadi Wakil Ketua MPRS, yang tugasnya antara lain adalah menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Peranannya dalam penyusunan GBHN didasarkan pada pidato-pidato Presiden Sukarno dan pertimbangan MPRS. 

Posisi Wakil Perdana Menteri Kedua juga dipegangnya pada tahun 1966 dalam Kabinet Dwikora, meskipun hanya untuk empat bulan. Jabatan ini adalah jabatan terakhirnya di masa Orde Lama.

Orde Baru

Meskipun Idham memiliki keterkaitan dengan masa Orde Lama, pemerintah Orde Baru tetap menganggapnya penting dengan memberikannya jabatan dalam Kabinet dua kali. Pertama, sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat dari tahun 1967 hingga 1970, dan kedua, sebagai Menteri Sosial dari tahun 1970 sampai 1971.

Pemilu pertama di era Orde Baru diadakan pada tahun 1971. Ini adalah pemilu kedua dan terakhir bagi Nahdlatul Ulama karena pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan penyederhanaan partai yang lebih ekstrem daripada yang dilakukan oleh Sukarno. NU akhirnya bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1973.

Meskipun demikian, keputusan ini merugikan NU karena perolehan suaranya tetap stabil atau bahkan naik sedikit dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Namun, penggabungan dengan PPP menjadi kenyataan yang harus diterima oleh mayoritas politisi NU, termasuk Idham Chalid, tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan anggota PBNU lainnya. 

Meskipun ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan NU, keputusan tersebut diambil untuk beradaptasi dengan kondisi baru daripada melakukan perlawanan aktif. Idham Chalid memegang posisi presiden partai hingga tahun 1989.

Selanjutnya, Idham terpilih sebagai Ketua DPR dan MPR setelah Pemilu 1971 untuk masa bakti 1971-1977. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Ketua DPA, yang meskipun memiliki status kehormatan, tidak memiliki pengaruh besar dalam politik negara.

Di era Orde Baru, NU tidak lama menjadi partai karena harus bergabung kembali ke dalam PPP. Idham pernah menjabat sebagai presiden partai untuk waktu yang cukup lama. Posisinya sebagai Ketua Umum PBNU kemudian digantikan oleh Gus Dur pada tahun 1984. Setelah itu, Idham Chalid mundur dari dunia politik hingga beliau meninggal pada 11 Juli 2010.

Wafat

Pada tanggal 11 Juli 2010, K.H. Dr. Idham Chalid meninggal dengan tenang pada usia 88 tahun. Penulis hadir saat prosesi pemakaman jenazahnya dari rumah duka di kompleks Perguruan Darul Maarif Cipete Jakarta Selatan menuju tempat pemakaman di Cisarua Bogor. 

Upacara pemakaman dilaksanakan dengan penghormatan militer di Kompleks Pondok Pesantren Anak Yatim Darul Quran Cisarua Bogor.

Pada tanggal 7 November 2011, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.H. Dr. Idham Chalid sebagai penghargaan atas kontribusinya yang besar terhadap negara dan bangsa. 

Selain Idham Chalid, gelar Pahlawan Nasional juga diberikan kepada dua tokoh Islam terkemuka lainnya, yaitu Prof. Dr. Hamka dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Perjuangan dan pengabdian Idham Chalid, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, layak dijadikan teladan oleh para pemimpin bangsa dan generasi muda saat ini. Kisah pengabdian seorang politisi yang juga santri dapat menjadi inspirasi di tengah minimnya teladan yang autentik.