Ir. Martinus Putuhena dikenal sebagai insinyur sipil lulusan Technische Hoogeschool (THS) Bandung dan tercatat sebagai putra Maluku pertama yang menyandang gelar insinyur dari perguruan tinggi tersebut.
Martinus Putuhena pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam beberapa kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selain itu, ia juga memegang berbagai jabatan penting di bidang pemerintahan, pembangunan, dan administrasi negara, termasuk perannya sebagai Perdana Menteri ke-6 Negara Indonesia Timur.
Latar Belakang Keluarga
Martinus Putuhena lahir di Saparua, Maluku, pada tanggal 27 Mei 1901, ia berasal dari kampung Ihamahu, sebuah perkampungan nelayan di wilayah Maluku. Ia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana yang menggantungkan kehidupan pada hasil laut.
Sebagai anak sulung dari keluarga nelayan, sejak usia dini ia telah dikenalkan pada tanggung jawab membantu orang tua, terutama dalam pekerjaan melaut yang menjadi sumber penghidupan utama keluarga.
Pada masa kecilnya, kondisi pendidikan di kampung Ihamahu masih sangat terbatas. Di kampung tersebut tidak terdapat Sekolah Belanda, sementara sekolah terdekat berjarak sekitar lima kilometer dari tempat tinggalnya.
Karena kondisi ekonomi keluarga dan kewajiban membantu ayahnya, pada awalnya Martinus tidak direncanakan untuk melanjutkan pendidikan formal. Namun, kedua pamannya, yang merupakan adik-adik dari ayahnya, menyarankan agar Martinus mendapat pendidikan yang lebih layak. Atas desakan merekalah Martinus akhirnya disekolahkan di Saparoeasche School di Saparua.
Pendidikan
Pendidikan formal Martinus Putuhena dimulai di Saparoeasche School di Saparua, setingkat sekolah dasar. Untuk mengikuti pendidikan tersebut, ia tidak tinggal di kampung halamannya di Ihamahu, melainkan dititipkan di rumah kedua bibinya di Tiouw, yang lokasinya tidak jauh dari sekolah.
Di luar jam sekolah, ia tetap menjalani berbagai tugas rumah tangga, seperti mencari kayu di hutan serta mengambil air dari perigi negeri untuk keperluan sehari-hari, termasuk minum, memasak, mencuci, dan mandi.
Selama menempuh pendidikan dasar, ia tidak mengalami kesulitan akademik. Pada tahun ketujuh, ia lulus dan memperoleh diploma Het Klein Ambtenaar Examen dengan catatan zeer goed (sangat baik).
Setelah lulus pendidikan dasar, Martinus dihadapkan pada dua pilihan pendidikan lanjutan yang sama-sama menyediakan beasiswa, yakni Kweekschool (Sekolah Guru) atau MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), setingkat sekolah menengah pertama.
Martinus memilih melanjutkan ke MULO di Tondano, Minahasa, dan tinggal di asrama selama masa pendidikannya. Pada tahun ketiga, ia lulus dengan pujian pada tahun 1919. Prestasi tersebut membawanya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke AMS (Algemeene Middelbare School) afdeling B (IPA) di Yogyakarta.
AMS afdeling B di Yogyakarta pada masa itu dipandang setara dengan tingkat akhir Hoogere Burgerschool, sekolah menengah bagi orang Belanda dan elite pribumi. Martinus menyelesaikan pendidikannya di AMS pada tahun 1923.
Selama berada di Yogyakarta, pada awalnya Martinus tinggal di rumah seorang kerabat ayahnya yang bersuami orang Belanda, namun kemudian memilih pindah ke pondokan lain. Setelah lulus dari AMS, ia berkeinginan melanjutkan pendidikan ke Belanda untuk mengambil jurusan kedokteran.
Upaya untuk memperoleh beasiswa dari Ambonsch Studie Fonds tidak berhasil karena pada saat itu tidak tersedia bantuan untuk studi di Belanda. Lembaga tersebut hanya bersedia memberikan dukungan apabila ia melanjutkan pendidikan ke THS (Technische Hoogeschool) di Bandung.
Meskipun sempat merasa kecewa, Martinus akhirnya memutuskan melanjutkan studi ke THS Bandung dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1927 dengan gelar Insinyur Sipil dalam masa studi tepat empat tahun. Dengan pencapaian tersebut, ia tercatat sebagai putra Maluku pertama yang menjadi alumnus THS Bandung.
Selama menempuh pendidikan di THS, Martinus menjalin hubungan dekat dengan Soekarno, yang telah lebih dahulu menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Ia beberapa kali diundang ke rumah Soekarno dan diperkenalkan dengan istrinya, Inggit Garnasih.
Dalam kehidupan mahasiswa, Martinus juga bergabung dalam Algemeene Study Club yang dibentuk oleh Soekarno bersama rekan-rekannya. Meskipun tidak terlalu tertarik pada politik praktis, ia tetap terlibat dalam aktivitas organisasi dengan menjalankan tugas pengamanan selama rapat berlangsung, terutama untuk mengawasi kemungkinan kehadiran intelijen Belanda.
Selain itu, selama masa kuliah di Bandung, Martinus Putuhena turut terlibat dalam pembangunan Gedung Sate, yang pada masa Hindia Belanda dikenal sebagai Gouvernements Bedrijven, sebuah proyek yang melibatkan mahasiswa Indonesia dalam proses pembangunannya.
Berkeluarga
Pada tahun 1928, Martinus Putuhena menikah dengan Maria Helena van den Berg, seorang perempuan Indonesia kelahiran Solo. Sejak menikah, kehidupan pribadinya mengalami perubahan, di mana ia dikenal menjadi lebih ceria dan mudah bergaul.
Istrinya dikenal memiliki kepribadian periang, ramah, dan supel, sehingga keduanya dapat berbaur dengan lingkungan pergaulan elite pada masa itu. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai tiga orang putri, yaitu Maria Albertina (Tineke), Carolina Barbalina (Corry), dan Antoinette Julia (Tony). Masing-masing putri kemudian membangun kehidupan keluarga sendiri dan dikaruniai keturunan.
Maria Albertina (1930–2019) menikah dengan C.P.F. Luhulima dan dikaruniai lima orang anak, yakni June, Jimmy, Daisy, Nancy, dan Jacky, sebelum kemudian bercerai dan menikah kembali dengan Jopie Matulessy.
Carolina Barbalina (1933–2013) menikah dengan Sukendro Wardojo dan memiliki tiga orang anak, yaitu Danny, Retti, dan Vita.
Sementara itu, Antoinette Julia (1936–1993) menikah dengan Hien Djie dan dikaruniai tiga orang anak, yakni Steve, Ellen, dan Duane.
Istri pertama Martinus Putuhena, Maria Helena van den Berg, wafat pada 2 November 1956. Ia dimakamkan di pemakaman St. Petrus Banden, Kerkhoflaan, Den Haag.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1960, Martinus Putuhena menikah kembali dengan Leentje Hendrika Betsy Wattimena, seorang janda yang telah memiliki lima orang anak dari pernikahannya dengan almarhum M. A. Tetelepta.
Karier Pada Masa Hindia Belanda dan Jepang
Setelah menyelesaikan pendidikan di THS (Technische Hoogeschool) Bandung pada 4 Mei 1927, Martinus Putuhena memulai kariernya sebagai pegawai pada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga (Departement van Verkeer en Waterstaat) pemerintah Hindia Belanda.
Penugasan pertamanya adalah mengawasi pembangunan gedung Kantor Pos Besar di Bandung. Ia menjalankan tugas tersebut selama sekitar lima tahun dan selama itu pula tetap menjalin hubungan dengan Soekarno, yang sesekali ia kunjungi atau temui dalam berbagai kesempatan.
Pada tahun 1933, Martinus Putuhena dipindahkan ke Batavia, kemudian berturut-turut ditempatkan di Purwakarta dan Cirebon. Menjelang kedatangan Jepang ke Hindia Belanda, ia kembali dipindahtugaskan ke wilayah timur, tepatnya ke Mataram, Lombok. Penugasan di berbagai daerah tersebut memperkaya pengalamannya dalam bidang pekerjaan umum dan administrasi pemerintahan.
Ketika Jepang menaklukkan Hindia Belanda pada tahun 1942, Martinus Putuhena termasuk golongan pegawai yang tidak diperlakukan setara dengan orang Belanda (gelijkgesteld), sehingga ia tetap dapat melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga di wilayah Lombok.
Namun, berbagai fasilitas yang sebelumnya ia nikmati dicabut, termasuk rumah dinas yang diambil alih oleh tentara Jepang, sehingga ia harus mencari tempat tinggal lain di pinggiran kota.
Selama masa pendudukan Jepang, ia tidak pernah ditahan, meskipun beberapa kali dipanggil dan diinterogasi. Dalam salah satu peristiwa, ia sempat mengalami hukuman fisik dan intimidasi berat oleh Kempetai, sebelum akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali menjalankan tugasnya.
Masa Revolusi
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Martinus Putuhena mulai terlibat secara langsung dalam pemerintahan dan kehidupan politik nasional.
Ia bergabung dengan Partai Kristen Indonesia dan dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet Sjahrir I, II, dan III.
Kehadirannya di dalam kabinet tersebut sekaligus mewakili Partai Kristen Indonesia dalam pemerintahan Republik Indonesia pada masa awal revolusi.
Selama menjabat sebagai menteri, Martinus Putuhena menjalin hubungan kerja yang baik dengan para tokoh nasional yang tergabung dalam Kabinet Sjahrir. Hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada lingkup kabinet, tetapi juga berkembang dalam kerja sama lintas kementerian.
Salah satu hubungan yang terjalin erat adalah dengan Sri Sultan Hamengkubuwana IX, yang pada Kabinet Sjahrir III menjabat sebagai Menteri Negara. Hubungan profesional ini kemudian berlanjut dalam berbagai penugasan pemerintahan berikutnya.
Selain menjalankan tugas sebagai menteri, Martinus Putuhena juga dipercaya mengemban jabatan strategis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Antara Juli 1947 hingga Desember 1948, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Gedung-gedung Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam kapasitas tersebut, ia terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan Kota Yogyakarta, termasuk perencanaan pembangunan kampus Universitas Gadjah Mada di kawasan Bulaksumur.
Tanah untuk pembangunan kampus tersebut disumbangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX, sementara perencanaan fisik dan tata ruangnya telah diletakkan pada masa itu meskipun pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena keterbatasan biaya.
Negara Indonesia Timur
Martinus Putuhena bukanlah figur baru dalam lingkup pemerintahan Negara Indonesia Timur. Ia tercatat sebagai peserta Konferensi Inter-Indonesia I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 19 – 22 Juli 1949 dan Konferensi Inter-Indonesia II di Jakarta pada 30 Juli – 2 Agustus 1949, mewakili Partai Kristen Indonesia.
Pada 25 Desember 1949, Martinus Putuhena diangkat sebagai Ketua Komisi Militer Urusan Teritorial Negara Indonesia Timur. Komisi ini beranggotakan Letnan Kolonel Mokoginta dan Mayor Nanlohy.
Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Surat Perintah Koordinator Keamanan Nomor 02/KK/1949 yang ditandatangani oleh Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwana IX.
Pembentukan komisi ini berkaitan dengan kondisi khusus di Negara Indonesia Timur, di mana tidak ditempatkan seorang Gubernur Militer Republik Indonesia Serikat, sehingga urusan keamanan dan ketertiban dibebankan kepada komisi tersebut.
Situasi politik dan keamanan di Negara Indonesia Timur pada masa itu berada dalam kondisi yang kompleks. Munculnya kecurigaan sebagian elite terhadap Republik Indonesia, khususnya terhadap TNI yang dianggap didominasi oleh orang-orang Jawa, memicu ketegangan di wilayah tersebut.
Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi gerakan separatis yang dipimpin oleh Christiaan R.S. Soumokil dan didukung oleh bekas anggota KNIL di Maluku, yang pada 25 April 1950 memproklamasikan Republik Maluku Selatan.
Dalam perkembangan berikutnya, ketika delegasi Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Johannes Leimena melakukan upaya perundingan dengan Republik Maluku Selatan, muncul pencalonan Martinus Putuhena untuk menggantikan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Diapari.
Pencalonan tersebut mengharuskan Martinus Putuhena menetap di Makassar untuk mempersiapkan pembentukan kabinet baru. Setelah melalui komunikasi dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, serta memperoleh persetujuan Johannes Leimena, Martinus Putuhena ditetapkan sebagai Perdana Menteri ke-6 Negara Indonesia Timur.
Martinus Putuhena mulai menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada 10 Mei 1950 dengan mandat utama membubarkan Negara Indonesia Timur dan mengintegrasikannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun dorongan untuk pembubaran Negara Indonesia Timur semakin kuat, pelaksanaan tugas tersebut menghadapi tantangan politik dan keamanan yang tidak ringan.
Di berbagai wilayah Indonesia Timur masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak penggabungan dengan Republik Indonesia, sementara di Makassar sendiri masih terdapat tentara KNIL yang memandang Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pihak yang harus dilawan, terutama karena sentimen anti-Jawa yang berkembang pada masa itu.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Martinus Putuhena memilih untuk menempuh langkah-langkah yang hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ia menyesuaikan kebijakan pemerintah Negara Indonesia Timur dengan arah kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat di Jakarta.
Sejak Maret 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mulai mempersiapkan pembentukan negara kesatuan melalui penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara. Pada saat yang sama, negara bagian dan daerah otonom lain juga mulai menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Republik Indonesia.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950, khususnya Pasal 43 dan Pasal 44, memberikan landasan hukum bagi penggabungan tersebut selama didasarkan pada kehendak rakyat yang dinyatakan secara demokratis.
Sebagai bagian dari proses diplomasi dan konsolidasi politik, pada 9 April 1950 diselenggarakan Konferensi Segi Tiga di Jakarta yang melibatkan Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia, dan Negara Indonesia Timur.
Konferensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur harus diselesaikan dalam semangat persatuan bangsa, tanpa paksaan, serta ditentukan secara demokratis oleh rakyatnya.
Selanjutnya, pada 19 Mei 1950, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Mohammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Presiden Negara Indonesia Timur Soekawati dan Perdana Menteri Negara Sumatra Timur Mansur, yang menghasilkan piagam kesepakatan untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia Serikat yang berlandaskan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Di tingkat daerah, Martinus Putuhena secara aktif melakukan pendekatan kepada Parlemen Negara Indonesia Timur, para raja, serta tokoh-tokoh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia Timur. Ia juga berupaya menenangkan pihak-pihak yang ingin segera membubarkan Negara Indonesia Timur agar tidak menimbulkan komplikasi politik dan keamanan.
Meskipun situasi di Makassar belum sepenuhnya aman akibat bentrokan bersenjata antara kelompok pro Republik Indonesia dan sisa-sisa tentara KNIL, proses integrasi tetap berjalan.
Setelah Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 disahkan dan diberlakukan, pembubaran Negara Indonesia Timur dan penggabungannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat direalisasikan, yang secara resmi berlaku pada 17 Agustus 1950.
Pasca 17 Agustus 1950
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri ke-6 Negara Indonesia Timur, Martinus Putuhena kembali ke Jakarta dan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.
Jabatan tersebut diembannya hingga memasuki masa pensiun pada tahun 1956. Dalam kedudukan ini, ia dipercaya menangani berbagai proyek strategis pemerintah, termasuk pengembangan kawasan permukiman baru di Jakarta, khususnya wilayah Kebayoran Baru, yang sebelumnya merupakan proyek peninggalan Pemerintah Hindia Belanda melalui NICA.
Proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan Belanda Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) dan mencakup pembagian wilayah ke dalam blok-blok perencanaan permukiman.
Selain proyek pengembangan Kebayoran Baru, Martinus Putuhena juga terlibat dalam berbagai proyek pembangunan nasional lainnya, antara lain penyediaan air bersih di Jakarta dan pembangunan bendungan besar di Jatiluhur.
Di bidang pendidikan, ia memimpin pembukaan kawasan kampus Universitas Indonesia di Rawamangun untuk mengatasi keterbatasan ruang kuliah.
Dalam rangka pengawasan pembangunan kampus tersebut, dibentuk panitia yang terdiri atas Ir. Martinus Putuhena sebagai wakil Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Prof. Ir. Roosseno sebagai wakil Universitas Indonesia, dan Mr. R. Sugiarto sebagai wakil Kementerian Keuangan.
Pada tahun 1956, meskipun telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri, Martinus Putuhena masih diberikan penugasan penting oleh pemerintah. Ia dikirim ke Belanda untuk melaksanakan pengambilalihan Perusahaan Tambang Timah “Billiton” (NV Gemeenschappelijk Mijnbouw Maatschappij “Billiton”).
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2293/M tertanggal 2 Maret 1956, ia diangkat sebagai perwakilan pemerintah Indonesia sekaligus Ketua Raad van Beheer (Dewan Direktur) perusahaan tersebut. Tugas ini berkaitan dengan berakhirnya masa konsesi perusahaan dan proses pengalihan saham milik pemerintah dan swasta Belanda kepada Pemerintah Indonesia.
Martinus Putuhena menjalankan penugasan tersebut hingga Raad van Beheer dibubarkan pada 28 Februari 1958, seiring berakhirnya konsesi perusahaan. Ia kemudian melanjutkan perundingan untuk pengambilalihan sisa saham swasta Belanda, yang menghasilkan pembentukan PT Tambang Timah sebagai perusahaan nasional.
Setelah menyelesaikan tugas tersebut dan kembali ke Indonesia, pada tahun 1960 ia menetap di Jakarta dan menjalani aktivitas sebagai konsultan dan penasehat teknis di sektor swasta.
Penghargaan
Pada 13 Agustus 1976, Martinus Putuhena dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penganugerahan tersebut dilakukan dalam rangkaian acara resmi peringatan Hari Ulang Tahun ke-31 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas sumbangsihnya yang besar dalam bidang pembangunan, khususnya di sektor pekerjaan umum, serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengangkat nama serta derajat Negara Republik Indonesia di tingkat internasional.
Wafat
Ir. Martinus Putuhena wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, pada 20 September 1982 dini hari dalam usia 81 tahun akibat komplikasi penyakit gula dan tekanan darah tinggi. Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa-jasanya.
Dalam upacara pemakaman tersebut, Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Purnomosidi Hadjisarosa, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan menyampaikan pidato atas nama negara.
Dalam pidatonya disebutkan bahwa almarhum Ir. Martinus Putuhena merupakan seorang pejuang yang konsekuen sepanjang hayatnya, yang mendarmabaktikan diri kepada nusa dan bangsa, khususnya di bidang pekerjaan umum.
Ia dinilai telah berpartisipasi secara berkesinambungan sejak masa perjuangan hingga masa pembangunan, dengan pengabdian dan pemikiran yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat serta mengharumkan nama Republik Indonesia di mata dunia.
Sumber:
- Leirissa, R.Z. “Ir. Martinus Putuhena Karya dan Pengabdiannya” Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nila Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta. 1985.
- “Profil dan Biodata Ir. Martinus Putuhena, Putera Maluku yang Pertama Kali Menyandang Gelar Insinyur” portalmaluku.pikiran-rakyat.com (Diakses pada 13 Januari 2026)
- “Martinus Putuhena” cekricek.id (Diakses pada 13 Januari 2026)
- “Martinus Putuhena” www.geni.com (Diakses pada 13 Januari 2026)
