Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Tokoh Pluralisme dan Demokrasi Indonesia

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal sebagai ulama Nahdlatul Ulama (NU), cendekiawan Muslim, budayawan, sekaligus politikus yang menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Gus Dur juga aktif dalam pengembangan pemikiran Islam, demokrasi, hak asasi manusia, dan kehidupan masyarakat.

Gus Dur menjadi konsisten memperjuangkan nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, persamaan hak warga negara, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya dan etnis di Indonesia. Berasal dari lingkungan pesantren, ia berhasil menggabungkan tradisi keislaman dengan pemikiran modern sehingga dikenal sebagai tokoh yang menjembatani nilai-nilai agama dengan prinsip demokrasi dan kemanusiaan.

Dengan semua gagasan dan perjuangannya itu, Gus Dur dikenang sebagai tokoh pluralisme, guru bangsa, serta  cendekiawan Muslim paling berpengaruh di Asia Tenggara. 

Latar Belakang

Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur, dengan nama lengkap Abdurrahman Addakhil. Terdapat dua versi mengenai tanggal kelahirannya. Secara administratif ia tercatat lahir pada 7 September 1940, sedangkan berdasarkan penelusuran kalender Hijriah dan keterangan keluarga, ia diyakini lahir pada 4 Agustus 1940. Nama Addakhil berasal dari bahasa Arab yang berarti “sang penakluk”, sebuah nama yang diberikan sebagai doa dan harapan bagi perjalanan hidupnya di masa depan.

Sejak kecil, ia lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” merupakan gelar kehormatan dalam tradisi pesantren, khususnya di Jawa Timur, yang diberikan kepada putra seorang kiai atau ulama terkemuka. Sementara itu, “Dur” merupakan singkatan dari nama Abdurrahman. Panggilan ini kemudian melekat dalam hidupnya dan menjadi nama yang lebih dikenal masyarakat dibandingkan nama lengkapnya.

Gus Dur merupakan putra pertama dari enam bersaudara pasangan K.H. Abdul Wahid Hasyim dan Nyai Hj. Sholehah (Solichah). Ayahnya merupakan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus pahlawan nasional, sedangkan ibunya berasal dari keluarga ulama terkemuka di Jawa Timur.

Dari garis ayah, Gus Dur merupakan cucu Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai salah satu ulama berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Sementara dari garis ibu, ia merupakan cucu K.H. Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang sekaligus tokoh dalam perkembangan NU.

Sebagai anak sulung, Gus Dur tumbuh bersama lima saudara, yaitu Aisyah Wahid, Salahuddin Wahid (Gus Sholah), Umar Wahid, Lily Chodijah Wahid, dan Hasyim Wahid. 

Masa Kecil

Pada tahun-tahun awal, Gus Dur tinggal bersama keluarga di Jombang, Jawa Timur, dan menyaksikan secara langsung semangat perjuangan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada akhir tahun 1949 ketika ayahnya, K.H. Abdul Wahid Hasyim, diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Jabatan tersebut mengharuskan seluruh keluarga pindah ke Jakarta untuk mengikuti pusat pemerintahan. Di ibu kota, Gus Dur mulai menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) KRIS kemudian melanjutkan pendidikan di SD Matraman Perwari. 

Sejak kecil, Gus Dur dibiasakan membaca berbagai jenis bacaan, mulai dari karya sastra, majalah, surat kabar, hingga buku-buku bertema sejarah, politik, dan kebudayaan. Kebiasaan membaca ini menumbuhkan rasa ingin tahu sekaligus membentuk kemampuan berpikir kritis Gus Dur.

Selain itu, ayahnya juga menyediakan guru privat untuk mengajarkan bahasa Belanda. Paparan terhadap beragam pemikiran dari dalam maupun luar dunia Islam membuatnya menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan serta mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.

Kehidupan Gus Dur berubah secara drastis ketika ayahnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas pada 19 April 1953 di Cimahi, Jawa Barat. Saat itu, kendaraan yang ditumpangi keluarga mengalami kecelakaan setelah berusaha menghindari sebuah truk di tengah kondisi jalan yang licin akibat hujan. K.H. Abdul Wahid Hasyim mengalami luka parah dan meninggal dunia, sedangkan Gus Dur berhasil selamat.

Kepergian sang ayah merupakan pukulan besar bagi Gus Dur yang saat itu baru berusia 12 tahun. Masa-masa setelah peristiwa tersebut turut memengaruhi perkembangan emosionalnya, bahkan ketika menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta ia sempat tidak naik kelas.

Melihat kondisi tersebut, ibunya, Nyai Hj. Sholehah, memutuskan memindahkan Gus Dur ke Yogyakarta agar ia dapat belajar dalam lingkungan yang lebih kondusif. Keputusan ini menjadi titik balik yang membantu Gus Dur menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya sekaligus melanjutkan perjalanan intelektualnya.

Pendidikan

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Jakarta dan pendidikan menengah pertama di Yogyakarta, Gus Dur melanjutkan proses belajarnya melalui jalur pendidikan agama yang menjadi tradisi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Masa pendidikannya tidak hanya berlangsung di sekolah formal, tetapi juga di berbagai pesantren yang dikenal sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmu keislaman.

Pada tahun 1957, Gus Dur mulai menimba ilmu di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, di bawah bimbingan K.H. Chudhari. Di pesantren ini ia mendalami berbagai disiplin ilmu agama sekaligus mengenal tradisi tasawuf dan praktik-praktik spiritual Islam Jawa. Berkat kecerdasan dan daya ingatnya yang kuat, ia mampu menyelesaikan kurikulum yang umumnya ditempuh selama empat tahun hanya dalam waktu dua tahun.

Setelah itu, pada tahun 1959 Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, yang diasuh oleh K.H. Wahab Chasbullah. Selain menjadi santri, ia juga dipercaya mengajar sebagai ustaz sekaligus memimpin madrasah di lingkungan pesantren. 

Di sela-sela kegiatannya di Tambakberas, Gus Dur juga rutin belajar di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, kepada K.H. Ali Maksum untuk memperdalam sastra Arab klasik. Pengalaman belajar di berbagai pesantren ini memperkaya penguasaannya terhadap ilmu agama sekaligus membentuk cara berpikirnya yang terbuka terhadap berbagai tradisi keilmuan Islam.

Pada tahun 1963, Gus Dur memperoleh beasiswa dari Departemen Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, sistem administrasi kampus mewajibkannya mengikuti kelas persiapan bahasa Arab karena pendidikan pesantren di Indonesia belum diakui setara. 

Pada tahun 1966, ia pindah ke Universitas Baghdad, Irak, untuk melanjutkan studi di bidang agama dan sastra. Lingkungan akademik Baghdad yang lebih terbuka terhadap berbagai aliran pemikiran memberikan ruang bagi Gus Dur untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Setelah beberapa tahun menempuh pendidikan, ia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1970.

Setelah lulus dari Universitas Baghdad, Gus Dur berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Leiden, Belanda. Namun, rencana ini tidak dapat terwujud karena ijazah yang diperolehnya dari Baghdad tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh universitas itu.

Selama berada di Eropa, ia memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi sejumlah negara, termasuk Jerman dan Prancis. Gus Dur mempelajari secara langsung perkembangan pemikiran, budaya, dan kehidupan masyarakat Eropa.

Karier dan Aktivitas Awal

Pada tahun 1971, Gus Dur memilih mengabdikan dirinya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pesantren. Pengalaman belajar di berbagai negara tidak membuatnya menjauh dari tradisi pesantren. 

Pada tahun 1974, Gus Dur mulai mengajar di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang. Selain mengajar, ia juga dipercaya memberikan pengajian Kitab Al-Hikam pada tahun 1975. 

Di lingkungan pendidikan tinggi, Gus Dur juga pernah menjabat sebagai dosen sekaligus Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy’ari, Jombang, pada periode 1974–1977. 

Selain berkiprah di bidang pendidikan, Gus Dur juga aktif dalam dunia jurnalistik dan pemikiran publik. Sepulang dari luar negeri, ia bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), sebuah lembaga yang menghimpun para intelektual Muslim progresif di Indonesia.

Melalui LP3ES, Gus Dur menjadi penulis utama majalah Prisma, yang pada masa itu dikenal sebagai media yang membahas isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aktivitasnya di LP3ES juga membawanya berkeliling ke berbagai pesantren di Pulau Jawa untuk mengamati secara langsung kondisi kehidupan masyarakat serta perkembangan pendidikan Islam.

Kemampuannya dalam menulis kemudian mengantarkannya menjadi kolumnis di sejumlah media nasional, seperti Tempo, Kompas, Horizon, dan Budaya Jaya. Tulisan-tulisannya membahas berbagai tema, mulai dari agama, politik, demokrasi, kebudayaan, hingga persoalan sosial. Gaya penulisannya yang kritis, komunikatif, dan sering disertai humor menjadikan Gus Dur sebagai salah satu intelektual publik yang berpengaruh pada masanya.

Ketertarikan Gus Dur terhadap dunia kebudayaan tidak kalah besar dibandingkan kiprahnya di bidang pendidikan dan jurnalistik. Ia memandang kebudayaan sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman.

Pandangan tersebut membawanya dipercaya menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada periode 1982 – 1985. Selama memimpin lembaga ini, Gus Dur aktif mendorong perkembangan seni dan budaya sebagai ruang dialog antarberbagai kelompok masyarakat. Gus Dur juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI) pada tahun 1986 – 1987.

Nahdlatul Ulama (NU)

Perjalanan Gus Dur di Nahdlatul Ulama (NU) dimulai melalui berbagai posisi strategis di tingkat organisasi. Pada tahun 1974, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Umum PBNU atas dorongan pamannya, K.H. Yusuf Hasyim. Jabatan tersebut diembannya hingga tahun 1980.

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 tahun 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Kepemimpinannya mendapat dukungan luas dari kalangan ulama dan warga NU sehingga ia kembali terpilih pada dua muktamar berikutnya. Dengan demikian, Gus Dur memimpin PBNU selama tiga periode berturut-turut hingga tahun 1999.

Selama masa kepemimpinannya, NU mengalami berbagai perubahan, baik dalam bidang organisasi, pendidikan, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Di bawah kepemimpinannya, NU semakin menegaskan diri sebagai organisasi keagamaan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia.

Salah satu gagasan terpenting yang diperjuangkan Gus Dur adalah konsep Kembali ke Khittah 1926, yang dirumuskan bersama K.H. Achmad Siddiq. Melalui gagasan ini, NU memutuskan kembali pada tujuan awal pendiriannya sebagai organisasi sosial-keagamaan dan tidak lagi terlibat secara langsung dalam politik praktis melalui partai politik.

NU lebih memusatkan perhatian pada dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat yang sama, NU juga menerima Pancasila sebagai asas organisasi, sebuah keputusan yang memperkuat hubungan NU dengan negara sekaligus menegaskan komitmennya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada awalnya, hubungan Gus Dur dengan pemerintahan Orde Baru berjalan relatif baik. Namun, seiring meningkatnya praktik otoritarianisme pada masa Presiden Soeharto, ia semakin sering menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat dan membatasi kebebasan sipil.

Salah satu bentuk kritik tersebut terlihat ketika Gus Dur menentang berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, termasuk persoalan penggusuran dan perampasan tanah dalam proyek Waduk Kedung Ombo. 

Pada tahun 1991, Gus Dur bersama sejumlah tokoh lintas agama dan intelektual mendirikan Forum Demokrasi (Fordem). Organisasi ini menjadi wadah bagi para cendekiawan untuk mendorong demokrasi, memperkuat masyarakat sipil, serta menyuarakan kebebasan berpendapat di tengah kuatnya kontrol politik pada masa Orde Baru. 

Karier Politik

Perubahan politik yang terjadi setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membuka ruang bagi lahirnya berbagai partai politik baru di Indonesia. Dalam situasi tersebut, banyak kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menginginkan adanya wadah politik yang dapat menyalurkan aspirasi warga NU tanpa mengubah posisi organisasi sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Atas dorongan para kiai dan tokoh NU, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998. Meskipun tidak menjabat sebagai ketua umum partai, Gus Dur berperan sebagai tokoh sentral sekaligus inspirator dalam pembentukan PKB. Kehadirannya memberikan arah ideologis bagi partai yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan pluralisme.

Sejak awal, Gus Dur menegaskan bahwa PKB bukanlah partai yang hanya mewakili kelompok tertentu, melainkan partai yang terbuka bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun etnis. 

Pemilihan Umum 1999 menjadi pemilu demokratis pertama setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dalam pemilu tersebut, PKB berhasil meraih dukungan yang besar dan menempati posisi ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar. Hasil tersebut menjadikan PKB sebagai salah satu kekuatan politik utama pada awal era Reformasi.

Meskipun PDI-P memperoleh suara terbanyak, proses pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menjelang Sidang Umum MPR, berbagai partai politik membangun koalisi untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin pemerintahan baru.

Pada Sidang Umum MPR tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia setelah memperoleh dukungan mayoritas anggota MPR. Ia mengalahkan Megawati Soekarnoputri dalam proses pemungutan suara dan kemudian dilantik untuk menggantikan B.J. Habibie sebagai kepala negara. Sehari setelah pelantikan presiden, MPR memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Masa Kepresidenan

Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri atas perwakilan berbagai partai politik dan unsur masyarakat. 

Salah satu langkah yang diambil pada awal masa pemerintahannya adalah melakukan reformasi terhadap struktur birokrasi negara. Ia membubarkan Departemen Penerangan yang selama era Orde Baru dikenal sebagai instrumen pengendalian informasi dan pers. 

Selain itu, Gus Dur juga menghapus Departemen Sosial dengan alasan perlunya penyederhanaan birokrasi serta peningkatan efektivitas pemerintahan. Berbagai fungsi pelayanan sosial kemudian dialihkan kepada lembaga lain yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa reformasi.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Gus Dur melanjutkan agenda reformasi yang telah dimulai setelah berakhirnya Orde Baru. Salah satu kebijakannya adalah memisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga Polri berdiri sebagai lembaga yang terpisah dari struktur militer.

Ia juga mendorong berakhirnya praktik dwifungsi ABRI yang selama puluhan tahun menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan politik. 

Salah satu warisan terpenting masa kepresidenan Gus Dur adalah kebijakan yang memperluas pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas, khususnya masyarakat Tionghoa. Ia mencabut berbagai pembatasan yang diberlakukan pada masa Orde Baru terhadap ekspresi budaya dan tradisi Tionghoa di ruang publik.

Melalui kebijakan pemerintahannya, perayaan Tahun Baru Imlek kembali diperbolehkan dilaksanakan secara terbuka setelah sebelumnya dibatasi selama puluhan tahun. Gus Dur juga menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi masyarakat yang merayakannya, yang kemudian berkembang menjadi hari libur nasional pada masa pemerintahan berikutnya.

Selain itu, pemerintah mencabut larangan terhadap praktik keagamaan Konghucu sehingga agama tersebut kembali memperoleh pengakuan dalam kehidupan berbangsa. Berbagai kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah penting dalam menghapus diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa sekaligus memperkuat prinsip persamaan hak bagi seluruh warga negara.

Dalam menghadapi persoalan di Aceh dan Papua, Gus Dur mengedepankan pendekatan dialog dibandingkan penggunaan kekuatan militer. Ia berupaya membuka ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian damai terhadap konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Di Aceh, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan syariat Islam sesuai aspirasi masyarakat setempat serta memulai proses dialog dengan berbagai pihak. Sementara itu, di Papua, Gus Dur memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat lokal, termasuk mengizinkan penggunaan nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya dan membuka ruang bagi ekspresi identitas budaya masyarakat setempat.

Di bidang hubungan luar negeri, Gus Dur menjalankan diplomasi yang aktif dengan memperkuat hubungan Indonesia dengan berbagai negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Dalam berbagai kunjungan kenegaraan, ia berupaya memulihkan citra Indonesia di mata dunia setelah krisis ekonomi dan perubahan politik yang terjadi pada akhir 1990-an.

Sebagai seorang pemimpin yang memiliki jaringan internasional luas, Gus Dur juga aktif membangun dialog antaragama dan kerja sama lintas peradaban. Ia memanfaatkan berbagai forum internasional untuk menyampaikan pentingnya demokrasi, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang damai.

Pemakzulan

Meskipun memulai masa pemerintahannya dengan dukungan koalisi yang cukup luas, hubungan Gus Dur dengan DPR dan sejumlah partai politik pendukung perlahan mengalami ketegangan. Gaya kepemimpinannya yang spontan, sering melakukan pergantian pejabat secara mendadak, serta berbagai keputusan politik yang dianggap kontroversial menimbulkan perbedaan pandangan dengan banyak pihak di parlemen.

Situasi semakin rumit karena konfigurasi politik pada masa itu sangat dinamis. Koalisi yang sebelumnya mendukung Gus Dur mulai terpecah, sementara hubungan antara presiden dan DPR semakin memburuk. Berbagai kebijakan pemerintah kerap mendapat penolakan, sehingga menciptakan ketegangan politik yang berlangsung hampir sepanjang masa kepresidenannya.

Konflik politik tersebut semakin memanas setelah muncul dua kasus yang kemudian dikenal sebagai Buloggate dan Bruneigate. Buloggate berkaitan dengan dana nonbujeter Badan Urusan Logistik (Bulog) yang melibatkan salah seorang dekat Presiden. Sementara itu, Bruneigate berhubungan dengan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam yang penggunaannya menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota DPR.

Meskipun tidak pernah terbukti bahwa Gus Dur menikmati atau menggelapkan dana dalam kedua kasus tersebut, kontroversi yang muncul dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah. DPR kemudian menggunakan kasus-kasus tersebut sebagai dasar untuk mengeluarkan memorandum yang berujung pada proses pemakzulan.

Ketegangan antara presiden dan DPR mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2001. Setelah menerima memorandum pertama dan kedua dari DPR, Gus Dur berusaha mempertahankan posisinya dengan berbagai langkah politik dan konstitusional.

Pada dini hari tanggal 23 Juli 2001, ia mengeluarkan sebuah dekrit yang berisi pembekuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengembalian kedaulatan kepada rakyat, serta rencana penyelenggaraan pemilu dalam waktu satu tahun. Namun, dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dari mayoritas kekuatan politik maupun institusi negara sehingga tidak dapat dijalankan secara efektif.

Pada hari yang sama, MPR menggelar Sidang Istimewa dan memutuskan memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Melalui keputusan tersebut, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan dirinya.

Pemakzulan Gus Dur menjadi salah satu peristiwa politik paling penting dalam sejarah Reformasi Indonesia. Meskipun kehilangan jabatan presiden, ia tetap menerima keputusan tersebut tanpa mendorong terjadinya konflik yang lebih luas. Sikapnya tersebut turut membantu menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya perpecahan yang dapat mengganggu proses demokrasi yang sedang berkembang. 

Kehidupan Setelah Kepresidenan

Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Gus Dur tetap aktif dalam kehidupan politik nasional. Ia terus terlibat dalam berbagai kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meskipun sering terjadi perbedaan pandangan dengan sejumlah elite partai mengenai arah organisasi dan kepemimpinan politik.

Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur juga memberikan pandangan mengenai perkembangan demokrasi, pemerintahan, dan kehidupan berbangsa. Pendapatnya tetap mendapat perhatian luas karena dianggap mewakili suara moral yang independen di tengah dinamika politik Indonesia pascareformasi.

Meskipun kondisi kesehatannya terus menurun, ia tetap konsisten menyuarakan pentingnya demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Pada masa inilah reputasinya sebagai tokoh pluralisme dan humanis semakin menguat, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Kehidupan Pribadi

Pada tahun 1971, Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah, seorang perempuan yang dikenal aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pernikahan mereka berlangsung setelah Gus Dur kembali dari perantauannya di Timur Tengah dan Eropa.

Selama mendampingi suaminya, Sinta Nuriyah juga menjadi salah satu sosok yang setia mendampingi Gus Dur selama menghadapi berbagai tantangan, baik ketika menjabat sebagai presiden maupun setelah tidak lagi berada dalam pemerintahan.

Dari pernikahan tersebut, Gus Dur dan Sinta Nuriyah dikaruniai empat orang putri, yaitu Alissa Qotrunnada Wahid, Yenny Zannuba Wahid, Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari Wahid. Keempat putrinya aktif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga politik.

Gus Dur dikenal sebagai pribadi yang sederhana, terbuka, dan memiliki selera humor yang tinggi. Kemampuannya menyampaikan kritik melalui cerita dan humor membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari ulama, akademisi, politisi, hingga masyarakat umum.

Ia juga dikenal sebagai pembaca yang sangat tekun. Ribuan buku dari berbagai bidang pengetahuan menjadi bagian dari kehidupannya. Ketertarikannya pada sastra, filsafat, sejarah, politik, musik, dan sepak bola menunjukkan luasnya minat intelektual yang dimilikinya.

Wafatnya Abdurrahman Wahid

Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, kondisi kesehatan Gus Dur terus menurun. Ia menderita berbagai penyakit, termasuk diabetes melitus, gangguan ginjal, penyakit jantung, serta komplikasi kesehatan lainnya. Selain itu, penglihatannya juga terganggu akibat glaukoma yang menyebabkan kemampuannya melihat semakin berkurang.

Meskipun demikian, ia tetap aktif menghadiri berbagai kegiatan sosial, kebangsaan, dan keagamaan. Semangatnya untuk memperjuangkan toleransi dan kemanusiaan tidak surut meskipun kondisi fisiknya semakin melemah.

Menjelang akhir tahun 2009, kondisi kesehatan Gus Dur memburuk sehingga ia harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Setelah beberapa hari dirawat, ia meninggal dunia pada 30 Desember 2009 dalam usia 69 tahun akibat komplikasi berbagai penyakit yang dideritanya.

Kepergiannya menimbulkan duka mendalam di seluruh Indonesia. Berbagai tokoh nasional, pemimpin agama, dan masyarakat dari berbagai kalangan menyampaikan penghormatan terakhir kepada sosok yang selama hidupnya dikenal sebagai pembela kemanusiaan dan keberagaman.

Jenazah Gus Dur dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi pemakaman tersebut berada di dekat makam ayahnya, K.H. Wahid Hasyim, serta kakeknya, K.H. Hasyim Asy’ari.

Pemakaman dilaksanakan dengan upacara kenegaraan dan dihadiri oleh ribuan pelayat dari berbagai daerah. Kehadiran masyarakat dari beragam latar belakang menunjukkan besarnya penghormatan terhadap jasa dan pengaruh Gus Dur selama hidupnya.

Sejak dimakamkan di Tebuireng, makam Gus Dur berkembang menjadi salah satu tujuan ziarah paling ramai di Indonesia. Ribuan peziarah datang setiap pekan untuk berdoa dan mengenang jasa-jasanya dalam kehidupan keagamaan maupun kebangsaan.

Di kompleks makamnya terdapat sebuah nisan dengan tulisan dalam empat bahasa, yaitu Arab, Indonesia, Inggris, dan Tionghoa. Salah satu tulisan yang paling dikenal berbunyi, “Di Sini Berbaring Seorang Pejuang Kemanusiaan”, sebuah kalimat yang dianggap mewakili nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur sepanjang hidupnya.

Penghargaan 

Atas kontribusinya dalam bidang sosial, keagamaan, dan kebangsaan, Gus Dur menerima berbagai penghargaan dari dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah Bintang Mahaputera Utama, Pin Emas Nahdlatul Ulama, Bapak Tionghoa Indonesia, serta sejumlah penghargaan atas perjuangannya dalam bidang kebebasan pers dan kemanusiaan.

Di tingkat internasional, Gus Dur juga memperoleh apresiasi atas kiprahnya dalam memperjuangkan perdamaian dan dialog antaragama. Salah satu penghargaan paling bergengsi yang diterimanya adalah Ramon Magsaysay Award for Community Leadership pada tahun 1993.

Selain itu, ia juga menerima Global Tolerance Award dan berbagai penghargaan lain yang menegaskan reputasinya sebagai tokoh kemanusiaan dan pluralisme yang dihormati di berbagai negara.

Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan doktoral secara formal, pemikiran dan kontribusi Gus Dur mendapat pengakuan luas dari berbagai perguruan tinggi dunia. Ia menerima sejumlah gelar Doktor Honoris Causa dari universitas di Belanda, Thailand, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Israel, dan beberapa negara lainnya.

Penghargaan akademik tersebut diberikan atas kontribusinya dalam bidang hukum, filsafat, kemanusiaan, politik, serta pengembangan dialog antaragama dan peradaban.

Pada 10 November 2025 Abdurrahman Wahid dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia secara anumerta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025. Gelar tersebut diberikan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya dalam bidang politik, pendidikan Islam, demokrasi, kemanusiaan, dan kehidupan kebangsaan.

Sumber: