Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang dipimpin oleh perdana menteri Ali Sastroamidjojo dan dibantu oleh Wongsonegoro, terbentuk setelah Kabinet Wilopo mengundurkan diri pada 3 Juni 1953 karena menghadapi beberapa masalah.
Pergantian kabinet sering terjadi saat Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal atau parlementer karena adanya persaingan antargolongan dalam sistem multipartai.
Akibatnya, kebanyakan kabinet hanya bertahan sebentar. Namun, tidak semua kabinet memiliki masa jabatan yang pendek. Salah satunya adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang berhasil memimpin selama lebih dari dua tahun, dari Juli 1953 hingga Agustus 1956. Masa pemerintahan kabinet ini merupakan yang kedua terpanjang setelah Kabinet Djuanda.
Kabinet ini berhasil memperoleh dukungan dari berbagai partai, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Indonesia Raya (PIR). Semua partai pendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo I memiliki minimal satu wakil yang menduduki posisi penting secara struktural.
Berikut adalah daftar partai pendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo I:
- Partai Nasional Indonesia
- Persatuan Indonesia Raya
- Nahdlatul Ulama
- Partai Rakyat Nasional
- Sarikat Kerakyatan Indonesia
- Partai Syarikat Islam Indonesia
- Partai Buruh
- Barisan Tani Indonesia
- Partai Sosialis Indonesia
- Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo I
| Jabatan | Foto | Pejabat | Waktu Menjabat | Partai |
|---|---|---|---|---|
| Presiden |  | Ir. Soekarno | 18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967 |  |
| Wakil Presiden |  | Mohammad Hatta | 18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956 |  |
| Perdana Menteri |  | Ali Sastroamidjojo | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
| Wakil Perdana Menteri I | Wongsonegoro | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 |  |
|
| Wakil Perdana Menteri II | Zainul Arifin Pohan | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 |  |
|
| Menteri Luar Negeri | Sunario Sastrowardoyo | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
|
| Menteri Dalam Negeri | Hazairin | 1 Agustus 1953 – 23 Oktober 1954 | |
|
| Menteri Dalam Negeri (ad interim) | Zainul Arifin Pohan | 23 Oktober 1954 – 19 November 1954 | |
|
| Menteri Dalam Negeri | R. Sunarjo | 19 November 1954 – 24 Juli 1955 | |
|
| Menteri Perekonomian | Iskak Tjokroadisurjo | 1 Agustus 1953 – 8 November 1954 | |
|
| Roosseno Soerjohadikoesoemo | 8 November 1954 – 24 Juli 1955 | |
||
| Menteri Keuangan | Ong Eng Die | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
|
| Menteri Pertahanan |  | Iwa Kusumasumantri | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
| Menteri Kehakiman | Djody Gondokusumo | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 |  |
|
| Menteri Penerangan |  | Ferdinand Lumban Tobing | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | Serikat Kerakyatan Indonesia |
| Menteri Perhubungan | Abikusno Tjokrosujoso | 1 Agustus 1953 – 14 September 1953 |  |
|
| Menteri Pertanian | Eny Karim | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
|
| Menteri Perhubungan | Suchjar Tedjasukmana | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 |  |
|
| Menteri Perhubungan (ad interim) | Roosseno Soerjohadikoesoemo | 29 September 1953 – 23 Oktober 1954 |  |
|
| Menteri Perhubungan (ad interim) | | Ali Sastroamidjojo | 23 Oktober 1954 – 19 November 1954 | |
| Menteri Perhubungan |  | Adenan Kapau Gani | 19 November 1954 – 24 Juli 1955 | |
| Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga | Roosseno Soerjohadikoesoemo | 1 Agustus 1953 – 12 Oktober 1953 | |
|
| Mohammad Hasan | 12 Oktober 1953 – 24 Juli 1955 | |
||
| Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan |  | Mohammad Yamin | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
| Menteri Perburuhan | Sutan Muchtar Abidin | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 |  |
|
| Menteri Pertanian | Sadjarwo Djarwonagoro | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | Barisan Tani Indonesia (BTI) | |
| Menteri Agama | Masjkur | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
|
| Menteri Kesehatan (ad interim) | | Ferdinand Lumban Tobing | 1 Agustus 1953 – 12 Oktober 1953 | Serikat Kerakyatan Indonesia |
| Menteri Kesehatan | Lie Kiat Teng | 12 Oktober 1953 – 24 Juli 1955 |  |
|
| Menteri Sosial | Pandji Suroso | 1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955 | |
|
| Menteri Urusan Kesejahteraan Negara | Soedibjo | 1 Agustus 1953 – 14 September 1953 | |
|
| Menteri Urusan Kesejahteraan Negara (ad interim) | Wongsonegoro | 29 September 1953 – 23 Oktober 1954 | |
|
| Menteri Urusan Kesejahteraan Negara | Sirajuddin Abbbas | 23 Oktober 1954 – 24 Juli 1955 |  |
|
| Menteri Urusan Agraria | Mohammad Hanafiah | 1 Agustus 1953 – 19 November 1954 | |
|
| I Gusti Gde Rake | 19 November 1954 – 24 Juli 1955 | |
Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Bidang Keamanan
Mengembangkan kembali struktur politik untuk mengembalikan rasa aman dan ketentraman, sehingga memungkinkan pengambilan tindakan yang kuat dan memotivasi partisipasi aktif masyarakat.
Hubungan Antar Alat Kekuasaan Negara
Meningkatkan hubungan antara berbagai lembaga kekuasaan Negara.
Pemilihan Umum
Melaksanakan pemilihan umum dengan segera untuk memilih anggota dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kemakmuran dan Keuangan
- Menitikberatkan pada kebijakan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat umum.
- Memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kebutuhan petani dan warga kota.
- Mempercepat upaya penempatan bekas pejuang dan pengangguran dalam proyek pembangunan.
- Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana negara.
Organisasi Negara
- Mengembangkan kebijakan desentralisasi dengan menyempurnakan perundang-undangan dan mendukung pembentukan daerah otonomi hingga tingkat terendah.
- Merancang struktur pemerintahan yang efisien dan pembagian sumber daya yang rasional, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai.
- Melawan korupsi di dalam birokrasi.
Perburuhan
Menyusun perundang-undangan perburuhan untuk mencapai tingkat ketenagakerjaan yang optimal.
Perundang-undangan
Mempercepat pembentukan perundang-undangan nasional, khususnya dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan.
Politik Luar Negeri
- Melaksanakan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, dengan tujuan mewujudkan perdamaian dunia.
- Menata hubungan antara Indonesia dan Belanda berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan Konferensi Meja Bundar, dan mencabut perjanjian yang merugikan rakyat dan negara.
- Berjuang dan berusaha mengembalikan integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan secepat mungkin.
Kebijaksanaan Pemerintah
Mencari penyelesaian bagi perselisihan politik yang tidak dapat diatasi di dalam kabinet dengan mengajukan keputusannya kepada parlemen.
Prestasi Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Selama masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, terdapat beberapa prestasi yang berhasil dicapai. Berikut adalah tiga keberhasilan yang dapat diidentifikasi:
Penyelesaian persiapan pemilu 1955
Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil merampungkan persiapan untuk pemilihan umum (pemilu). Melalui pelaksanaan program kerja yang berjalan dengan baik, pemilu pertama direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955.
Peningkatan hubungan dengan Cina
Selama pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan hubungan dengan Cina. Hubungan yang bersahabat tersebut berpengaruh pada kebijakan yang diambil oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Salah satunya adalah implementasi sistem ekonomi baru yang dikenal sebagai Ali-Baba oleh Menteri Perekonomian Iskaq Cokrohadisuryo. Sistem ekonomi ini melibatkan kerja sama antara pengusaha pribumi dan pengusaha Tionghoa.
Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA)
Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dianggap sebagai keberhasilan utama Kabinet Ali Sastroamidjojo I, terutama dalam bidang politik luar negeri. Konferensi ini memiliki arti penting bagi negara-negara di kawasan Asia-Afrika.
Selain itu, Konferensi ini memicu peristiwa penting lainnya, seperti upaya Australia dan Amerika untuk mengakhiri kebijakan apartheid di negara mereka, serta mendapatkan dukungan diplomasi dari negara-negara Asia-Afrika untuk usaha menyatukan Irian Barat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Akhir Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 hanya bertahan selama dua tahun. Meskipun mencapai prestasi gemilang, Ali akhirnya harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno karena Mosi Tidak Percaya dari Masyumi.
Beberapa masalah menyebabkan kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Pertama, terjadi konflik antara PNI dan NU. Konflik ini membuat NU menarik dukungannya dan menterinya dari kabinet.
Kedua, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwirjo mempengaruhi kabinet. Pemberontakan ini meluas hingga ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah, menyampaikan berbagai masalah.
Ketiga, konflik internal antara kabinet dan TNI-AD. Partai dianggap melakukan intervensi politik terhadap Angkatan Darat setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Masalah ini bermula dari Kabinet Wilopo dan tidak dapat diatasi oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Akibat permasalahan ini, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955 dan digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap.
Demikian penjelasan singkat tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ali Sastroamidjojo kemudian akan kembali memimpin kabinet sebagai perdana menteri setelah Kabinet Burhanudin Harahap dengan nama Kabinet Ali sastroamidjojo II.
