Kabinet Halim menjabat selama rentang waktu dari 21 Januari 1950 hingga 6 September 1950. Kabinet ini merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, yang pada saat itu merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat.
Secara bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Mohammad Hatta mengurus pemerintahan di ibu kota RIS, Jakarta. Sementara itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, Assaat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sedangkan Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat.
Dalam konteks politik yang rumit tersebut, Kabinet Halim berperan dalam menjalankan tugasnya di tengah dinamika Republik Indonesia pada masa itu.
Kabinet Halim terbentuk atas dasar ketegangan antara Partai Masyumi dan PNI, sehingga Abdul Halim dipilih sebagai formatur.
Pada awalnya, Halim menolak tawaran tersebut karena ia menganggap pembentukan negara tidaklah prinsipil jika tidak diikuti dengan perbaikan kondisi rakyat. Namun, karena situasi yang mendesak, Halim akhirnya menerima tawaran tersebut.
Dengan demikian, Kabinet Halim terbentuk dengan fokus utama pada pembentukan Negara Kesatuan, menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Susunan Kabinet Halim
Jabatan | Foto | Pejabat | Waktu Menjabat | Partai |
---|---|---|---|---|
Presiden | Ir. Soekarno | 18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967 | ||
Wakil Presiden | Mohammad Hatta | 18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956 | ||
Perdana Menteri | Abdul Halim | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Wakil Perdana Menteri | Abdul Hakim Harahap | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Dalam Negeri | Susanto Tirtoprodjo | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Kehakiman | AG Pringgodigdo | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Penerangan | Wiwoho Purbohadidjojo | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Keuangan | Lukman Hakim | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Pertanian | Sadjarwo Djarwonagoro | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | Barisan Tani Indonesia (BTI) | |
Menteri Perdagangan dan Perindustrian | Tandiono Manu | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan | Mananti Sitompul | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Perburuhan | Ma’as | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Sosial | Hamdani | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Pembangunan Masyarakat | Sugondo Djojopuspito | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | S. Mangunsarkoro | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Kesehatan | Sutopo | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | ||
Menteri Agama | Fakih Usman | 21 Januari 1950 – 6 September 1950 |
Program Kerja Kabinet Halim
Program kerja Kabinet Halim meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kabinet bertekad untuk meneruskan perjuangan dalam mencapai Negara Kesatuan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang mencakup seluruh kepulauan Indonesia.
Selanjutnya, mereka akan terus melaksanakan Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik, serta memperhatikan kepentingan politik buruh dan tani.
Selain itu, kabinet ini berkomitmen untuk mendemokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan dengan memberikan ruang lebih besar bagi hak-hak demokratis, termasuk hak berserikat dan menyatakan pendapat.
Untuk mengamankan proses demokrasi, mereka juga akan menyelenggarakan pemilihan umum baik untuk Dewan Perwakilan Republik Indonesia maupun Dewan Perwakilan Daerah.
Sebelum pelaksanaan pemilu, dewan perwakilan daerah akan diperbaharui untuk mencerminkan perubahan politik yang terjadi.
Kabinet juga akan fokus pada rehabilitasi para korban perjuangan dan mengembalikan bekas anggota tentara atau laskar ke masyarakat.
Selain itu, mereka akan memajukan pembangunan budaya di masyarakat serta menjamin kebebasan beragama sesuai dengan ketentuan dalam UUD Pasal 29.
Terakhir, pemerintah akan mengupayakan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengajaran rakyat.