Want to Partnership with me? Book A Call

Popular Posts

  • All Post
  • Biografi
  • Lembaga
  • Penghargaan
  • Peristiwa
    •   Back
    • Pemimpin
    • Agama
    • Seniman
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Bintang
    • Satyalancana
    • Lencana Internasional
    •   Back
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    •   Back
    • Kabinet
    •   Back
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer
    •   Back
    • Perang
    • Pemberontakan

Categories

Edit Template

Kabinet Natsir: Prestasi, Tantangan, dan Kejatuhan

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembentukan kabinet ini terjadi pada tanggal 6 September 1950 dan berlangsung mulai tanggal 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951.

Munculnya kabinet ini merupakan hasil dari pembubaran RIS dan upaya mencari solusi bagi bentuk pemerintahan yang sesuai untuk Indonesia yang baru berusia 5 tahun saat itu.

Awalnya, kabinet ini terbentuk atas koalisi antara partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, seiring berjalannya waktu, PNI memutuskan untuk memisahkan diri karena tidak diikutsertakan dalam pembentukan struktur kabinet. 

Sebagai gantinya, partai yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 tersebut bergabung dengan oposisi bersama Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak).

Susunan Kabinet Natsir

JabatanFotoPejabatWaktu MenjabatPartai
PresidenSoekarnoIr. Soekarno18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967PNI
Wakil PresidenMohammad Hatta 500Mohammad Hatta18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956Non Partai
Perdana MenteriMohammad NatsirMohammad Natsir7 September 1950 – 21 Maret 1951Masyumi
Wakil Perdana MenteriSri Sultan Hamengkubuwana IX7 September 1950 – 21 Maret 1951Non Partai
Menteri Luar NegeriMohamad RoemMohammad Roem7 September 1950 – 21 Maret 1951Masyumi
Menteri Dalam NegeriAssaatAssaat7 September 1950 – 21 Maret 1951Non Partai
Menteri PertahananAbdul Halim7 September 1950 – 17 Desember 1950Non Partai
Menteri Pertahanan (ad interim)Mohammad NatsirMohammad Natsir17 Desember 1950 – 21 Maret 1951Masyumi
Menteri Kehakiman Wongsonegoro7 September 1950 – 21 Maret 1951Persatuan Indonesia Raya
Menteri PeneranganMelkias Agustinus Pellaupessy7 September 1950 – 21 Maret 1951Non Partai
Menteri KeuanganSjafruddin PrawiranegaraSjafruddin Prawiranegara7 September 1950 – 21 Maret 1951Masyumi
Menteri PertanianTandiono Manu7 September 1950 – 21 Maret 1951Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Menteri Perdagangan dan PerindustrianSoemitro DjojohadikoesoemoSoemitro Djojohadikoesoemo7 September 1950 – 21 Maret 1951Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Menteri PerhubunganDjuanda Kartawidjaja (500x500)Djuanda Kartawidjaja7 September 1950 – 21 Maret 1951Non Partai
Menteri Tenaga dan Pekerjaan UmumHerman Johannes7 September 1950 – 21 Maret 1951Persatuan Indonesia Raya
Menteri PerburuhanPandji Suroso7 September 1950 – 21 Maret 1951Partai Indonesia Raya (Parindra)
Menteri SosialFredericus Soetrisno Harjadi7 September 1950 – 21 Maret 1951Partai Katoik
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan KebudayaanBahder Djohan7 September 1950 – 21 Maret 1951Non Partai
Menteri AgamaWahid Hasjim7 September 1950 – 21 Maret 1951Masyumi
Menteri KesehatanJohannes LeimenaJohannes Leimena7 September 1950 – 21 Maret 1951Partai Kristen Indonesia
Menteri NegaraHarsono Tjokroaminoto7 September 1950 – 31 Desember 1950Partai Sarekat Islam indonesia

Program Kerja Kabinet Natsir

Program kerja Kabinet Natsir meliputi beberapa aspek penting. Pertama, mereka bertujuan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. 

Selanjutnya, fokus mereka adalah mencapai konsolidasi pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dalam UUD Sementara 1950. 

Selain itu, kabinet ini juga berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman dengan menggiatkan berbagai upaya. 

Mereka juga berupaya untuk mengembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi nasional yang sehat, serta menjalankan prinsip keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.

Selanjutnya, kabinet ini menaruh perhatian khusus pada pembangunan perumahan rakyat dan meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan dan pendidikan. 

Mereka juga bertekad untuk menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memfasilitasi reintegrasi mantan anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.

Terakhir, Kabinet Natsir memprioritaskan upaya penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang sesingkat mungkin. 

Dengan demikian, mereka memiliki rentang program kerja yang luas dan beragam untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara pada saat itu.

Pencapaian Kabinet Natsir

Meskipun baru berdiri selama kurang dari setahun, Kabinet Natsir mampu mengimplementasikan program-program dan kebijakannya dengan berhasil. Capaian kabinet ini termasuk keberhasilan dalam berbagai bidang, antara lain:

Dalam ranah ekonomi, Kabinet Natsir mengenalkan Sumitro Plan yang mengalihkan orientasi ekonomi dari yang semula kolonial menjadi nasional.

Mereka juga menetapkan prinsip bebas aktif sebagai dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Selain itu, Indonesia menjadi anggota PBB selama masa kepemimpinan Kabinet Natsir.

Tidak hanya itu, kabinet ini juga menjadi inisiator dalam perundingan pertama antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat.

Kegagalan Kabinet Natsir

Meskipun terdapat keberhasilan dalam sebagian program kerja Kabinet Natsir, namun tidak dapat dielakkan bahwa terdapat pula sejumlah masalah dan kegagalan yang terjadi. Beberapa kegagalan kabinet ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan program kerja yang tidak berhasil, antara lain:

Dalam pelaksanaan Sumitro Plan, meskipun pengusaha nasional diberikan bantuan kredit, namun ternyata terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya sehingga tidak mencapai sasarannya secara tepat.

Selain itu, upaya Kabinet Natsir dalam memperjuangkan dan menyelesaikan konflik antara Irian Barat dan Belanda mengalami kegagalan, dimana usaha tersebut tidak berhasil mencapai titik terang.

Tidak hanya itu, kegagalan Kabinet Natsir juga tercermin dari munculnya konflik horizontal di Indonesia. Berbagai pemberontakan tersebar hampir di seluruh wilayah, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Gerakan Andi Azis, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). 

Ini menjadi bukti bahwa meskipun ada pencapaian, namun tantangan yang dihadapi oleh kabinet ini juga cukup besar.

Akhir Kabinet Natsir

Faktor-faktor yang memicu kejatuhan Kabinet Natsir bermula dari tahap awal pembentukannya. Awalnya, partai koalisinya, PNI, tidak dimasukkan dalam struktur kabinet tersebut, sehingga PNI memilih untuk menjadi oposisi bersama PKI dan Murba.

Ketika Kabinet Natsir mulai menjalankan program kerjanya, berbagai kritik dilontarkan oleh kelompok oposisi terhadap kebijakan yang diambil. 

Mosi Hadikusumo yang diajukan oleh PNI adalah salah satu masalah utama yang dihadapi Kabinet Natsir. Mosi tersebut meminta Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 yang mengatur pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.

Namun, saat mosi tersebut diajukan, lembaga-lembaga perwakilan daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1950 oleh Kabinet Hatta

PNI mengusulkan penggantian peraturan tersebut dengan undang-undang baru yang lebih demokratis, karena menurut mereka, PP No. 39 Tahun 1950 dianggap tidak demokratis karena pemilihan lembaga perwakilan daerah dilakukan secara bertingkat.

Setelah pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo akhirnya disetujui. Hal ini menyebabkan Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Kabinet Natsir mengundurkan diri, dan juga menghambat hubungan antara kabinet dan parlemen. 

Akhirnya, pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir jatuh dan mandatnya diserahkan kepada Presiden Sukarno.

Share Article:

arsipmanusia.com

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he. Me or produce besides hastily up as pleased. 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baru Terbit

  • All Post
  • Biografi
  • Lembaga
  • Penghargaan
  • Peristiwa
    •   Back
    • Pemimpin
    • Agama
    • Seniman
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Bintang
    • Satyalancana
    • Lencana Internasional
    •   Back
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    •   Back
    • Kabinet
    •   Back
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer
    •   Back
    • Perang
    • Pemberontakan

Jenderal AH Nasution

Jenderal Abdul Haris Nasution, lahir pada 3 Desember 1918, adalah sosok kunci dalam sejarah Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara.

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

About

Arsip Manusia

Arsip Manusia, blog biografi tokoh terkenal, dibuat Maret 2023. Kami membagikan cerita inspiratif dan menerima kontribusi tulisan dari penulis luar setelah seleksi ketat. Konten bebas politik, kebencian, dan rasisme; saat ini tanpa bayaran.

Team

Asset 2
Scroll to Top