Kabinet Djuanda / Kabinet Karya, Pencapaian dan Akhir Kabinet

Kabinet Djuanda, sebagai kabinet ketujuh era demokrasi liberal, dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja dari September 1957 hingga Juli 1959. Dalam sejarah, kepemimpinan Djuanda bertahan paling lama selama 14 bulan, membuatnya mencatat prestasi tersebut dibandingkan kabinet lain. 

Era demokrasi liberal Indonesia hanya berlangsung singkat, yakni 1950 hingga 1959, dan Kabinet Djuanda menandai penutupannya sebelum beralih ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli 1959. 

Kabinet Djuanda, dikenal sebagai kabinet zaken, diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai, termasuk dalam tiga kabinet zaken selama masa demokrasi liberal. 

Djuanda diakui oleh Daniel S. Lev sebagai sosok administrator ideal yang tidak terikat pada partai politik dan mampu menjalankan program kerja kabinetnya dengan dukungan parlemen, menunjukkan keahlian diplomasi dan ketidakberpihakan pada kepentingan partai politik dan kelompok militer.

Susunan Kabinet Djuanda / Kabinet Karya

Jabatan	Foto	Pejabat	Waktu Menjabat	Partai
Presiden		Ir. Soekarno	18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967
Perdana Menteri		Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Wakil Perdana Menteri I		Hardi	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Wakil Perdana Menteri II		Idham Chalid	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Wakil Perdana Menteri III		Johannes Leimena	29 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Luar Negeri		Subandrio	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Dalam Negeri		Sanusi Hardjadinata	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Pertahanan		Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Kehakiman		Gustaaf Adolf Maengkom	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Penerangan		Soedibjo	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Keuangan		Sutikno Slamet	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Pertanian		Sadjarwo Djarwonagoro	9 April 1957 – 6 Juli 1959	Barisan Tani Indonesia (BTI)
Menteri Perdagangan		Soenardjo	9 April 1957 – 25 Juni 1958
		Rachmat Muljomiseno	25 Juni 1958 – 6 Juli 1959
Menteri Perindustrian		F.J. Inkiriwang	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Perhubungan		Soekardan	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Pelayaran		Mohammad Nazir	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga		Pangeran Mohammad Nur	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Perburuhan		Samjono	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Sosial		Johannes Leimena	9 April 1957 – 24 Mei 1957
		Muljadi Djojomartono	25 Mei 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Prijono	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Agama		Muhammad Ilyas	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Kesehatan		Azis Saleh	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Agraria		R. Sunarjo	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan		A.M. Hanafi	9 April 1957 – 25 Juni 1958
Menteri Negara Urusan Veteran		Chaerul Saleh	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah		Ferdinand Lumban Tobing	9 April 1957 – 6 Juli 1959
Menteri Negara Urusan Stabilitasi Ekonomi		Dadang Suprajogi	25 Juni 1958 – 6 Juli 1959
Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil-Militer		Muhammad Wahib Wahab	25 Juni 1958 – 6 Juli 1959
Menteri Negara Urusan Transmigrasi		Ferdinand Lumban Tobing	25 Juni 1958 – 6 Juli 1959
Menteri Negara Urusan Stabilitasi Ekonomi		A.M. Hanafi	25 Juni 1958 – 6 Juli 1959
Menteri Negara Urusan Stabilitasi Ekonomi		Mohammad Yamin	25 Juni 1958 – 6 Juli 1959

Pencapaian Kabinet Djuanda / Kabinet Karya 

Kabinet Djuanda beroperasi dalam fase transisi dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Tugasnya yang sangat berat melibatkan penanggulangan kerusuhan di berbagai daerah, upaya memulihkan Irian Barat, dan penanganan masalah ekonomi yang memprihatinkan. Untuk mengatasi tantangan ini, Kabinet Karya merancang program bernama Pancakarya, yang mencakup:

1. Pembentukan Dewan Nasional.
2. Normalisasi situasi republik.
3. Pencabutan persetujuan KMB.
4. Perjuangan untuk Irian Barat.
5. Pempercepat proses pembangunan.

Dewan Nasional dibentuk sebagai lembaga baru yang bertujuan menghimpun dan menyampaikan aspirasi kekuatan nonpartai dalam masyarakat. Meski dewan ini sudah terbentuk, negara semakin menghadapi kesulitan. Pergolakan di berbagai daerah terus mengganggu hubungan antara pusat dan daerah, memperparah kondisi perekonomian nasional.

Untuk mengatasi kerusuhan di daerah, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 10-14 September 1957. Munas membahas pembangunan nasional dan daerah, angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan antara pusat dan daerah, serta antarkelompok masyarakat, berhasil diatasi dengan baik. Sebagai tindak lanjut Munas, Munap diselenggarakan pada Desember 1957.

Munap merumuskan rencana pembangunan sesuai harapan daerah. Namun, upaya pemerintah untuk menangani masalah pembangunan terhambat oleh peristiwa nasional, seperti Peristiwa Cikini, yakni upaya pembunuhan Presiden Soekarno pada 30 November 1957.

Kabinet Karya mencatat prestasi mengatur ulang batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam aturan sebelumnya, laut teritorial mencakup 6 mil dari garis dasar saat air surut. Penerapan aturan tersebut akan menciptakan wilayah laut bebas, seperti Laut Jawa dan Laut Flores. Melalui Deklarasi Djuanda, terbentuk Kesatuan Wilayah Indonesia, di mana lautan dan daratan dianggap sebagai satu kesatuan.

Akhir Kabinet Djuanda / Kabinet Karya

Terwujudnya Demokrasi Terpimpin terjadi saat dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Ini terjadi karena Konstituante terlalu lama untuk menyusun Undang-undang Dasar, yang diharapkan tetapi mereka tidak dapat lagi bersidang. Sebagai hasilnya, muncul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan membubarkan Konstituante.

Pada saat yang sama, Kabinet Kerja diumumkan, dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin secara jelas mengatur peran partai politik, dengan melarang pejabat tinggi negara menjadi anggota partai politik. Hanya PKI yang tetap memiliki kekuatan untuk mendekati Soekarno. Dengan kekuasaan besar yang dimiliki Soekarno sebagai Presiden, demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi parlementer.