Sjafruddin Prawiranegara: Presiden Indonesia yang terlupakan

Sjafruddin Prawiranegara, tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, memiliki peran signifikan dalam sejarah bangsa. Dilahirkan pada 28 Februari 1911 di Cianjur, Jawa Barat, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan nasional, termasuk sebagai anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. 

Pengalaman lainnya mencakup jabatannya sebagai Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Syafruddin Prawiranegara dikenal sebagai sosok cerdas dan berpengaruh yang berperan dalam kemajuan ekonomi Indonesia pada periode awal kemerdekaan.

Masa Muda dan Pendidikan Sjafruddin Prawiranegara

Syafruddin lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Anyer Kidul, Kabupaten Serang, Keresidenan Banten. Sjafruddin merupakan campuran Minang dan Sunda, Ibunya adalah Minangkabau, dan ayahnya bersuku sunda, Raden Arsyad Prawiraatmadja, adalah jaksa di Serang dan kemudian camat di Jawa Timur. 

Dari pihak ibu, buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, diasingkan ke Banten karena terlibat Perang Padri. Ketika Syafruddin baru berusia satu tahun, orangtuanya bercerai, dan dia diasuh oleh ibu tirinya, baru diperkenalkan kepada ibunya sendiri saat berusia tujuh tahun.

Perjalanan pendidikan Syafruddin dimulai dari Europeesche Lagere School (setara SD) di Serang pada 1925, lalu Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (setara SMP) di Madiun pada 1928, dan Algemeene Middelbare School (setara SMA) di Bandung pada 1931. 

Ia melanjutkan ke Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan meraih gelar Meester in de Rechten (setara dengan Sarjana Hukum) pada 1939. 

Selama masa studinya, Syafruddin turut mendirikan perkumpulan mahasiswa Unitas Studiorum Indonesiensis, yang dianggap sebagai alternatif apolitis terhadap Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia yang bersifat radikal dan pro-kemerdekaan.

Setelah lulus, Syafruddin bekerja sebagai redaktur di surat kabar Soeara Timur dan mengepalai Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) antara 1940 dan 1941. Sikap nasionalisnya mulai terlihat saat ia menolak tuntutan “moderat” dalam Petisi Soetardjo tahun 1936. Ia kemudian bekerja di kantor pajak di Kediri sebelum pendudukan Jepang, juga mendirikan organisasi bantuan korban perang.

Pada masa pendudukan, Syafruddin menjadi kepala kantor pajak di Kediri sebelum dipindahkan ke Bandung. Di bawah pendudukan Jepang, pandangannya tentang kemerdekaan Indonesia semakin kuat, bergabung dengan gerakan bawah tanah. 

Pertemuan dengan Sutan Sjahrir membuatnya sering dianggap bagian dari kelompok perlawanan Sjahrir, meskipun dia menolak keterlibatan tersebut. Melalui program pendidikan ulama di sekitar Bandung, ia bersama Mohammad Natsir mengkritik kebijakan pemerintahan militer Jepang.

Karir Politik

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Syafruddin terpilih sebagai salah satu dari 15 anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 17 Oktober 1945, sebelum terbentuknya Masyumi sebulan kemudian. Sebelumnya, ia merupakan anggota KNI Pariangan. 

Masuk Masyumi pada tahun 1946, padahal ada tawaran untuk bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Alasannya, sebagai seorang Islam, Syafruddin memilih Masyumi meskipun saat itu belum berpengalaman dalam organisasi Islam. 

Peran pentingnya dalam mengakhiri monopoli partai nasional dalam pembentukan Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yang mengubah fungsi KNIP sebagai badan legislatif sehari-hari, mendekatkan Indonesia ke sistem parlementer, serta menciptakan citra pemerintahan yang demokratis dalam politik luar negeri.

Kedekatannya dengan Sjahrir membawa Syafruddin menjadi Menteri Muda Keuangan di Kabinet Sjahrir II dan kemudian menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Sjahrir III. Dia juga menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Hatta I. 

Meskipun ditawari menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir I, Syafruddin menolak karena merasa kurang berpengalaman. Namun, setelah melihat cara kerja Menteri Keuangan Panji Surachman Cokroadisuryo, ia merasa lebih cocok untuk jabatan tersebut.

Di bidang keuangan, Syafruddin berperan besar dalam menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) dengan meyakinkan Mohammad Hatta untuk menerbitkan mata uang sendiri guna mendanai perlawanan melawan Belanda serta menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia. 

Sebagai Menteri Keuangan pertama yang mendistribusikan mata uang Indonesia pada akhir tahun 1946, ia ikut serta dalam konferensi Economic Council for Asia and the Far East di Manila, Filipina pada 1947.

Selama tahun-tahun awal kemerdekaan, Syafruddin mengkritik kelompok pemuda yang dianggapnya tidak realistis dalam menekan pemerintah. Kolomnya di surat kabar Berita Indonesia pada Februari 1946 mendukung pendekatan Realpolitik Sjahrir yang pragmatis dan realistis, menegaskan perlunya persenjataan untuk Tentara Republik Indonesia. Ia bahkan mengutuk dorongan kepada para pemuda untuk berperang hanya dengan bambu runcing.

PDRI

Setelah Perjanjian Renville ditandatangani, gencatan senjata antara militer Belanda dan Indonesia berlangsung. Namun, setelah Agresi Militer Pertama yang dilakukan Belanda tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan rencana darurat. 

Mereka merencanakan pemerintahan cadangan di wilayah Sumatra Tengah mengikuti saran Letkol Daan Jahja, karena wilayah Jawa Tengah dianggap terlalu padat. Mohammad Hatta, Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan, mulai memindahkan pejabat dan perwira militer ke Bukittinggi sebagai langkah awal pada Mei 1948.

Pada November 1948, Hatta bersama Syafruddin pergi ke Bukittinggi dan mempersiapkan dasar-dasar pemerintahan darurat. Namun, saat perundingan berlangsung di Yogyakarta, Hatta harus kembali ke sana, meninggalkan Syafruddin di Bukittinggi dengan instruksi membentuk pemerintahan darurat jika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. 

Kedatangan Hatta ke Bukittinggi direncanakan, tetapi Agresi Militer Kedua Belanda pada Desember 1948 mengubah rencana tersebut. Soekarno, Hatta, dan banyak pejabat pemerintah Indonesia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Syafruddin diberitahu tentang hal ini oleh Kolonel Hidajat Martaatmadja, membuatnya ragu karena tidak yakin memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahan.

Syafruddin mengadakan rapat dengan Gubernur Sumatra Teuku Muhammad Hasan dan Mohammad Nasroen, tetapi saat pesawat tempur Belanda muncul di Bukittinggi, rapat itu terpaksa diakhiri. Mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, dan pada 22 Desember, Syafruddin mengumumkan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). 

Dalam struktur PDRI, Syafruddin menjabat sebagai Ketua yang merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. Setelah pengumuman ini, mereka bergerak ke Pekanbaru dan Aceh.

Rombongan Syafruddin menghadapi kesulitan dalam perjalanan, dan karena serangan Belanda di sejumlah kota, mereka memutuskan berpencar di Sungai Dareh dan berkumpul lagi di Bidar Alam. Dengan adanya pemancar radio milik Angkatan Udara RI, Syafruddin bisa berkomunikasi dengan pemimpin daerah, pasukan gerilya di bawah Sudirman, dan dengan dunia internasional. 

Sjafruddin juga mengatur badan yang mengawasi perdagangan dari pantai timur Sumatra. Syafruddin hampir tewas dalam Peristiwa Situjuah di mana beberapa pemimpin Indonesia tewas.

Keberadaan PDRI di bawah Syafruddin memungkinkan kepemimpinan yang menyatukan kelompok-kelompok pejuang yang melanjutkan perang gerilya di Jawa dan Sumatra. PDRI juga berkomunikasi dengan diplomat Indonesia di PBB, menghadapi Belanda dalam perundingan. 

Namun, Syafruddin merasa diabaikan dalam proses perundingan karena mandat pemerintah ada pada PDRI, bukan pada tokoh di Bangka. Meskipun begitu, pada akhirnya, Syafruddin menerima hasil Perjanjian Roem-Roijen demi persatuan nasional, dan pada Juli 1949, ia mengembalikan mandatnya sebagai Ketua PDRI ke Soekarno.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan

Setelah kembali ke Yogyakarta, Syafruddin diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sumatra dalam Kabinet Hatta II, ditempatkan di Banda Aceh. Dalam situasi dimana kekuasaan dan komunikasi pemerintah pusat lemah di Sumatra, Syafruddin diberi otoritas besar untuk menjalankan tugasnya. 

Dia sering didesak oleh para pemimpin daerah Aceh untuk memisahkan Aceh sebagai provinsi tersendiri dari Sumatera Utara. Pada Mei 1949, Syafruddin menunjuk Daud Beureu’eh sebagai gubernur militer Aceh. 

Namun, desakan untuk membentuk provinsi tersebut berakhir dengan pencabutan keputusan tersebut oleh pemerintah pusat selama Kabinet Natsir, yang memicu reaksi keras dari para tokoh Aceh.

Selama periode Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Kabinet Natsir, Syafruddin kembali menjadi Menteri Keuangan. Dia mengusulkan klausul yang akan menunjuk Hatta sebagai Perdana Menteri dalam kasus krisis politik, usulan yang mendapat dukungan Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). 

Namun, dalam rentang waktu ini, pandangan ekonominya yang berpengaruh terasa dalam pemerintahan yang didominasi tokoh-tokoh Masyumi. Salah satu programnya adalah kebijakan yang mewajibkan importir menggunakan sertifikat devisa untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor.

Selain masalah perdagangan, pemerintah Indonesia pada masa itu juga menghadapi tekanan hutang dari masa kolonial. Inflasi merebak di tengah masyarakat karena banyaknya mata uang yang beredar dan tercetak. 

Pada tahun 1950, Syafruddin mengeluarkan kebijakan “Gunting Syafruddin” yang memotong uang kertas tertentu menjadi dua bagian untuk mengurangi inflasi. 

Kebijakan ini menuai kritik dan kontroversi, terutama dari PKI, karena dianggap dilakukan pada saat yang kurang tepat dan berdampak pada karyawan yang masih memegang uang tunai. Meskipun upaya ini menurunkan pasokan uang, inflasi tetap menjadi masalah utama dengan harga pangan dan sandang yang terus naik.

Gubernur BI

Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia mengambil alih De Javasche Bank dengan cara membeli sahamnya, menjadikannya badan pemerintah. Syafruddin sebenarnya tidak sepakat dengan kebijakan ini, merasa bahwa belum cukup banyak orang Indonesia dengan pengalaman perbankan. 

Meskipun demikian, ia akhirnya menjadi gubernur Bank Indonesia (BI), setelah gubernur sebelumnya A. Houwink mengundurkan diri pada tanggal 15 Juli 1951, meski awalnya ia ingin menolak dan beralih ke sektor swasta, namun setuju dengan syarat bahwa pegawai Indonesia akan mendapat upah yang setara dengan pegawai Belanda.

Pandangan ekonomi dan keuangan Syafruddin cukup serupa dengan Houwink, yang menganggapnya sebagai pengganti yang pantas. Dalam laporan tahunannya yang pertama, Syafruddin mempertahankan bahwa BI harus tetap beroperasi sebagai bank umum, mengingat lemahnya pasar modal dan keterbatasan fasilitas perbankan di Indonesia. 

Ia juga menetapkan dalam statuta BI bahwa cadangan emas dan valuta asing minimal 20 persen dari nilai mata uang yang diterbitkan. Meski kebijakan ini dikritik oleh sejumlah ekonom dan ahli keuangan, termasuk Soemitro Djojohadikoesoemo, Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin tetap menganggapnya sebagai kebijakan yang relevan.

PRRI

Pada tahun 1957, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan sementara situasi politik semakin memanas. Perusahaan asing, terutama yang dimiliki oleh Belanda, sering dianggap sebagai pemicu dari kondisi ekonomi yang melemah tersebut. 

Opini masyarakat bergeser dan menentang sikap pro-investasi asing yang diperjuangkan oleh Syafruddin. Selain itu, rencana Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan oleh Soekarno mulai menimbulkan perlawanan dari akar rumput Masyumi, memunculkan konflik antara Masyumi dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang berujung pada keluarnya Masyumi dari koalisi pemerintah pada 8 Januari 1957.

Situasi politik semakin memburuk ketika pada 29 November 1957, Belanda berhasil menghentikan pembahasan Papua Barat di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini mendorong Soekarno untuk memerintahkan serikat buruh dan kesatuan tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. 

Syafruddin menentang proses nasionalisasi ini dan mengkritisi rencana pemerintah secara terbuka, bahkan di depan Soekarno sendiri dalam Musyawarah Nasional Pembangunan. Setelah percobaan pembunuhan terhadap Soekarno di Cikini pada 30 November, Syafruddin dan beberapa tokoh Masyumi lainnya diselidiki karena sejumlah anggota yang terlibat merupakan bagian dari sayap pemuda Masyumi. 

Mereka kemudian merasa terancam dan memutuskan untuk meninggalkan Jakarta pada Januari 1958. Selama di Sumatra, mereka menghadiri pertemuan di Sungai Dareh dengan tokoh militer yang memiliki keinginan memberontak, namun Syafruddin menentang gagasan pemisahan Sumatra dari RI. Rapat tersebut akhirnya menyimpulkan tuntutan pembubaran Kabinet Djuanda dan pembentukan kabinet baru.

Para tokoh tersebut mulai menjalin kontak dengan CIA yang diam-diam mengirimkan senjata dan dana sejak 1957. Pada kunjungannya di Palembang, Sjafruddin bertemu dengan Panglima Kodam Sumatera Selatan, Kolonel Barlian, namun tidak langsung terlibat dalam aksi memberontak.

Setelah ditetapkan bahwa dia kehilangan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin terlibat dalam pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang pada 15 Februari 1958. Di kabinet PRRI, ia menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. 

Namun, konflik antara PRRI dan pemerintah pusat semakin memanas, dan PRRI akhirnya menjadi gerilyawan di hutan Sumatra setelah direbutnya basis mereka oleh pemerintah pusat.

Kepala Staf Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution, mengumumkan amnesti bagi tentara yang bergabung dengan PRRI. Pada akhirnya, pasukan PRRI mulai menyerahkan diri kepada pemerintah pusat pada pertengahan 1961. 

Dalam kondisi semakin terpojok, Syafruddin memutuskan untuk menyerah. Setelah menyatakan gencatan senjata kepada prajurit PRRI, dia menyerahkan diri kepada pemerintah pusat pada 25 Agustus 1961. 

Meskipun awalnya tidak dipenjara, ia akhirnya ditahan tanpa pengadilan pada tahun 1962 dan dibebaskan pada Juli 1966 menjelang akhir pemerintahan Soekarno.

ORBA

Sebelum dibebaskan, pemimpin Masyumi yang sebelumnya dilepaskan mencoba menghidupkan kembali partai tersebut, tetapi upaya ini kandas karena ABRI melarang Masyumi dan PSI. Itu membuat Syafruddin cenderung mengekspresikan dirinya melalui agama, terlibat dalam beberapa organisasi Islam, seperti Korps Mubaligh Indonesia dan Yayasan Pesantren Islam (Al Azhar). 

Selain itu, ia tetap aktif di bidang ekonomi dengan mendirikan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia pada Juli 1967 dan mendukung kebijakan ekonomi Orde Baru yang dipimpin oleh para teknokrat seperti Widjojo Nitisastro dan Mohammad Sadli.

Di sisi politik, Syafruddin menentang pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan bahkan menyatakan bahwa menurutnya, Parmusi lebih buruk daripada PKI. Kritiknya ini membawanya kembali ke penjara pada April 1978. Ia juga menjadi bagian dari tokoh-tokoh yang menandatangani Petisi 50 pada 1980, yang mengkritik hubungan erat ABRI dengan Golkar serta penolakan penggunaan Pancasila sebagai alat politik. 

Pada masa tersebut, kebijakan pemerintah menekankan penggunaan Pancasila sebagai pedoman tunggal bagi semua organisasi, termasuk kelompok keagamaan. Meskipun ia menerima Pancasila sebagai dasar negara dan UUD, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila untuk keseluruhan kelompok masyarakat.

Syafruddin juga ikut menulis “lembaran putih” setelah Peristiwa Tanjung Priok 1984, yang menuduh kebijakan represif pemerintah terhadap kelompok keagamaan dan pemaksaan Pancasila sebagai penyebab kerusuhan. Karena aktivitasnya ini, ia dicekal keluar negeri kecuali untuk keperluan berobat, dan terus mengkritik pemerintah, termasuk diperiksa karena isi khotbah Idul Fitri di Tanjung Priok pada Juni 1985.

Wafat

Syafruddin wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta karena serangan jantung. Sebelumnya, ia telah mengidap bronkitis dan tiba-tiba jatuh sakit di rumahnya sekitar pukul 6 sore pada hari yang sama sebelum kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah. 

Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Kesehatan fisiknya telah melemah dalam beberapa tahun terakhir sebelum kematiannya, dan setelah kematian Hamengkubuwono IX pada tahun 1988, Syafruddin menyatakan dalam surat kepada George McTurnan Kahin bahwa ia merasa akan segera tiada.

Dalam karyanya, Kahin menggambarkan Syafruddin sebagai figur tanpa cela korupsi, dikenal sebagai individu yang jujur, bermoral tinggi, dan selalu transparan. Rosihan Anwar, seorang wartawan, menggambarkan Syafruddin sebagai seorang idealis dengan pemikiran sosialisme berlandaskan agama, mirip dengan sosialisme yang dipegang oleh Sutan Sjahrir. 

Menurutnya, Syafruddin melihat Indonesia seperti ‘dijajah oleh bangsa sendiri’ pada masa tuanya. Rosihan mengaitkan komentarnya ini dengan pengalaman Syafruddin setelah masa PRRI, saat jasanya di PDRI diabaikan dan ketidaktertarikan masyarakat padanya.

Pada 8 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia untuk Syafruddin Prawiranegara. Sebelumnya, pencalonannya ditolak pada tahun 2000 dan 2009, namun setelah penolakan itu, dukungan untuk Syafruddin meningkat terutama setelah Natsir dijadikan pahlawan nasional pada 2008. 

Setelah penyelenggaraan seminar dan peluncuran buku saat peringatan 100 tahun Syafruddin, dukungan tersebut membuat presiden akhirnya menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional. 

Pada tahun 2015, nama Syafruddin diabadikan dalam salah satu gedung kembar kantor Bank Indonesia. Beberapa tokoh politik modern Indonesia juga memberikan dukungan atas pengakuan Syafruddin sebagai Presiden Republik Indonesia kedua.