Want to Partnership with me? Book A Call

Popular Posts

  • All Post
  • Biografi
  • Lembaga
  • Penghargaan
  • Peristiwa
    •   Back
    • Pemimpin
    • Agama
    • Seniman
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Bintang
    • Satyalancana
    • Lencana Internasional
    •   Back
    • Perang
    • Pemberontakan
    • Konflik
    • Diplomasi
    •   Back
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    •   Back
    • Kabinet
    •   Back
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer

Categories

Edit Template

Kabinet Kerja Jokowi: Susunan Kabinet dan Program Kerja

Kabinet Kerja merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Komposisi kabinet ini didasarkan pada kehadiran para profesional yang direkomendasikan oleh partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, termasuk PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura, serta kemudian PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung. 

Susunan kabinet ini diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014, dan dilantik sehari berikutnya. Penampilan pelantikan kabinet ini juga mencerminkan kesan profesionalisme, dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin acara tersebut di taman belakang Istana Negara, didampingi oleh para menteri yang mengenakan seragam kemeja putih. 

Pembentukan Kabinet Kerja

Salah satu janji yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi selama masa kampanye Pilpres 2014 adalah komitmen untuk membentuk kabinet yang didominasi oleh profesional, dengan mengurangi praktik bagi-bagi kursi menteri kepada mitra koalisi. 

Jokowi juga menegaskan akan menerapkan sistem seleksi calon menteri yang serupa dengan metode lelang jabatan yang telah ia terapkan saat menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam konteks ini, Jokowi menegaskan bahwa kehadiran menteri yang berasal dari partai politik tidak akan dihindari sepenuhnya, namun tetap akan memberikan prioritas pada profesionalisme. 

Selain itu, janji tersebut juga tercermin dalam proporsi komposisi kabinet antara anggota partai politik dan non-partai politik. Jumlah menteri yang berasal dari latar belakang politik tidak mendominasi struktur kabinet, dengan hanya 15 dari total 34 jabatan menteri diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang politik, sementara sisanya diisi oleh profesional non-partai politik. 

Sebelum pengumuman resmi susunan kabinet, Presiden Jokowi melakukan langkah-langkah penting dalam rangka pencegahan korupsi. Pada 17 Oktober 2014, Jokowi mengirimkan daftar nama calon menteri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga hari sebelum pelantikannya sebagai Presiden RI. KPK melakukan pemeriksaan terhadap calon-calon tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. 

Dalam laporan tersebut, delapan calon menteri dianggap bermasalah oleh KPK. Jokowi menerima rekomendasi KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan mengajukan perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. 

Proses seleksi calon menteri dilakukan secara tertutup antara tanggal 22-25 Oktober 2014, melalui panggilan ke Istana Negara dan komunikasi telepon dengan calon menteri. Pengumuman kabinet yang awalnya dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda hingga 24 Oktober setelah menerima rekomendasi baru dari KPK dan PPATK. 

Akhirnya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober 2014 di halaman belakang kompleks Istana Negara, sehari setelah pelantikan kabinet tersebut. Langkah-langkah pencegahan korupsi yang diambil sebelum pengumuman kabinet menunjukkan komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam memastikan kebersihan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Susunan Kabinet Kerja

Sesuai dengan program dan prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terjadi beberapa perubahan dalam struktur kabinet, yang mencerminkan penekanan pada efisiensi dan peningkatan kinerja pemerintahan. 

Salah satu perubahan utama adalah pemindahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari bawah koordinasi Menko Perekonomian langsung ke bawah Presiden. 

Perubahan ini menandakan penekanan yang lebih besar pada perencanaan pembangunan nasional sebagai prioritas langsung dari Presiden, dengan harapan meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam implementasi program-program pembangunan. 

Berikut adalah daftar menteri yang menjabat dalam Kabinet Kerja:

JabatanFotoPejabatWaktu MenjabatPartai
Presiden
PresidenJoko Widodo27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019PDI-P
Wakil PresidenJusuf Kalla27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Golongan Karya
Menteri koordinator
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananTedjo Edhy Purdijatno27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015Partai Nasdem
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananLuhut Binsar Pandjaitan12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016Golongan Karya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananWiranto27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Partai Hanura
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianSofyan Djalil27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015Non Partai
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianDarmin Nasution12 Agustus 2015 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber DayaIndroyono Soesilo27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015Non Partai
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber DayaRizal Ramli12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016Non Partai
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber DayaLuhut Binsar Pandjaitan27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Golongan Karya
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanPuan Maharani27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019PDI-P
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Pelaksana tugas)
Darmin Nasution1 Oktober 2019 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri
Menteri Sekretaris NegaraPratikno27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Dalam NegeriTjahjo Kumolo27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019PDI-P
Menteri Luar NegeriRetno Marsudi27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri PertahananRyamizard Ryacudu27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaYasonna Laoly27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019PDI-P
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Pelaksana tugas)
Tjahjo Kumolo1 Oktober 2019 – 20 Oktober 2019PDI-P
Menteri KeuanganBambang Brodjonegoro27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Non Partai
Menteri KeuanganSri Mulyani27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Energi dan Sumber Daya MineralSudirman Said27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Non Partai
Menteri Energi dan Sumber Daya MineralArcandra Tahar27 Juli 2016 – 15 Agustus 2016Non Partai
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(Pelaksana tugas)
Luhut Binsar Pandjaitan15 Agustus 2016 – 14 Oktober 2016Golongan Karya
Menteri Energi dan Sumber Daya MineralIgnasius Jonan14 Oktober 2016 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri PerindustrianSaleh Husin27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Partai Hanura
Menteri PerindustrianAirlangga Hartarto27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Golongan Karya
Menteri PerdaganganRachmad Gobel27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015Non Partai
Menteri PerdaganganThomas Trikasih Lembong12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016Non Partai
Menteri PerdaganganEnggartiasto Lukita27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Partai Nasdem
Menteri PertanianAmran Sulaiman27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananSiti Nurbaya Bakar27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Partai Nasdem
Menteri PerhubunganIgnasius Jonan27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Non Partai
Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Kelautan dan PerikananSusi Pudjiastuti27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri KetenagakerjaanHanif Dhakiri27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Partai Kebangkitan Bangsa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiMarwan Ja’far27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Partai Kebangkitan Bangsa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiEko Putro Sandjojo27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Partai Kebangkitan Bangsa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatBasuki Hadimuljono27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri KesehatanNila Moeloek27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Pendidikan dan KebudayaanAnies Baswedan27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Non Partai
Menteri Pendidikan dan KebudayaanMuhadjir Effendy27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiMohamad Nasir27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri SosialKhofifah Indar Parawansa27 Oktober 2014 – 17 Januari 2018Partai Kebangkitan Bangsa
Menteri SosialIdrus Marham17 Januari 2018 – 24 Agustus 2018Golongan Karya
Menteri SosialAgus Gumiwang Kartasasmita24 Agustus 2018 – 20 Oktober 2019Golongan Karya
Menteri AgamaLukman Hakim Saifuddin27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019PPP 98-Sekarang
Menteri PariwisataArief Yahya27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Komunikasi dan InformatikaRudiantara27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahAnak Agung Gede Ngurah Puspayoga27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019PDI-P
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakYohana Yembise27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiYuddy Chrisnandi27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Partai Hanura
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiAsman Abnur27 Juli 2016 – 15 Agustus 2018Partai Amanat Nasional
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiSyafruddin15 Agustus 2018 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalAndrinof Chaniago27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015Non Partai
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalSofyan Djalil12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016Non Partai
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBambang Brodjonegoro27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan NasionalFerry Mursyidan Baldan27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016Partai Nasdem
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan NasionalSofyan Djalil27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Badan Usaha Milik NegaraRini Soemarno27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019Non Partai
Menteri Pemuda dan OlahragaImam Nahrawi27 Oktober 2014 – 20 September 2019Partai Kebangkitan Bangsa
Menteri Pemuda dan Olahraga
(Pelaksana tugas)
Hanif Dhakiri20 September 2019 – 20 Oktober 2019Partai Kebangkitan Bangsa
Setingkat Menteri
Jaksa Agung
(Pelaksana tugas)
Andhi Nirwanto21 Oktober 2014 – 20 November 2014Non Partai
Jaksa AgungMuhammad Prasetyo20 November 2014 – 21 Oktober 2019Non Partai
Panglima Tentara Nasional IndonesiaMoeldoko30 Agustus 2013 – 8 Juli 2015Partai Hanura
Panglima Tentara Nasional IndonesiaGatot Nurmantyo8 Juli 2015 – 8 Desember 2017Non Partai
Panglima Tentara Nasional IndonesiaHadi Tjahjanto8 Desember 2017 – 17 November 2021Non Partai
Kepala Kepolisian Republik IndonesiaSutarman25 Oktober 2013 – 16 Januari 2015Non Partai
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)
Badrodin Haiti17 Januari 2015 – 13 Juli 2016Non Partai
Kepala Kepolisian Republik IndonesiaTito Karnavian13 Juli 2016 – 22 Oktober 2019Non Partai
Sekretaris KabinetAndi Widjajanto3 November 2014 – 12 Agustus 2015Non Partai
Sekretaris KabinetPramono Anung12 Agustus 2015 – 20 Oktober 2019PDI-P

Reshuffle I

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri, termasuk tiga menteri koordinator, serta sekretaris kabinet. Perombakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menghadapi tantangan dan mempercepat implementasi program-program pembangunan.

Berikut adalah detail pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi:

  1. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pergantian ini menandakan fokus pemerintah dalam menguatkan stabilitas politik dan keamanan nasional.
  2. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi guna menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.
  3. Rizal Ramli, yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Penunjukan Rizal Ramli bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sektor kemaritiman sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional.
  4. Thomas Trikasih Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), diangkat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel. Pergantian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perdagangan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
  5. Pramono Anung menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Pergantian ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara departemen dan lembaga pemerintah dalam implementasi kebijakan nasional.
  6. Sofyan Djalil juga mengambil alih posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Andrinof Chaniago, menunjukkan fokus pemerintah dalam meningkatkan perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perombakan ini menunjukkan keseriusan dan responsivitas pemerintah dalam menyesuaikan dan mengoptimalkan kinerja kabinet demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Reshuffle II

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mereshuffle kabinetnya. Dalam perombakan kali ini, dua partai pendukung pemerintah yang baru bergabung, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar, juga turut diumumkan dalam susunan kabinet yang baru. Setelah perombakan kedua ini, proporsi menteri pria dan wanita dalam kabinet menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1.

Pada tanggal 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018. Selain itu, Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo mengangkat Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri karena Partai Amanat Nasional memutuskan untuk tidak mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Agustus 2018, Agus Gumiwang Kartasasmita dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham, yang terjerat kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 dan sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Arcandra Tahar dengan hormat setelah terjadi polemik mengenai dwikewarganegaraan, di mana Arcandra telah tinggal selama 20 tahun di Amerika Serikat dan diduga memiliki paspor Amerika Serikat. 

Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Indonesia, yaitu hanya 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga pengangkatan menteri definitif.

Pada tanggal 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi secara resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.

Reshuffle III

Pada tanggal 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melakukan pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Teten Masduki.

Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Terakhir, pada tanggal 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial, menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perubahan-perubahan dalam susunan kabinet ini mencerminkan responsivitas Presiden Joko Widodo terhadap dinamika politik dan hukum serta komitmennya dalam menjaga integritas pemerintahan.

Share Article:

arsipmanusia.com

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he. Me or produce besides hastily up as pleased. 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baru Terbit

  • All Post
  • Biografi
  • Lembaga
  • Penghargaan
  • Peristiwa
    •   Back
    • Pemimpin
    • Agama
    • Seniman
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Pencipta Lagu
    • Musisi
    • Penyanyi
    • Komedian
    • Aktor
    •   Back
    • Bintang
    • Satyalancana
    • Lencana Internasional
    •   Back
    • Perang
    • Pemberontakan
    • Konflik
    • Diplomasi
    •   Back
    • Islam
    • Kristen
    • Katolik
    • Budha
    •   Back
    • Kabinet
    •   Back
    • Pahlawan
    • Politik
    • Militer

Jenderal AH Nasution

Jenderal Abdul Haris Nasution, lahir pada 3 Desember 1918, adalah sosok kunci dalam sejarah Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara.

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template
Tombol Provinsi Indonesia
Scroll to Top