RE Martadinata : Jaya Di Laut Gugur Di Udara

Kepala Staf Operasi

Saat menjabat sebagai Kepala Staf Operasi V (Divisi Perencanaan), Martadinata secara aktif terlibat dalam upaya menyelesaikan masalah internal ALRI. 

Salah satu isu yang dia tangani adalah mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas antara Markas Besar ALRI di Yogyakarta dan Markas Tertinggi ALRI di Lawang, yang terbentuk karena inisiatif para pemuda pelaut di Jawa Timur. 

Ia berharap agar perwira-perwira senior di kedua markas tersebut dapat bekerja bersama dalam satu struktur organisasi tunggal. Pada bulan Januari 1947, Dewan Angkatan Laut (DAL) dibentuk untuk menangani masalah ini.

Sekolah Angkatan Laut

Tugas berikutnya yang diemban Martadinata adalah mendirikan Sekolah Angkatan Laut (SAL) di Kalibakung, Tegal, yang kemudian dilanjutkan dengan penugasan sebagai Kepala Pendidikan dan Latihan di Sarangan, Magetan pada tahun 1948, yang dikenal sebagai Special Operation (SO). 

KSAL Subijakto mempercayakan Martadinata untuk mengatur serta memimpin SO, menganggapnya sebagai lembaga pendidikan tingkat lanjut untuk perwira angkatan laut. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk mempersiapkan perwira laut dalam memimpin armada kapal-kapal cepat yang dirancang untuk melewati blokade Belanda.

Pasukan Republik dapat terus memperoleh persediaan senjata dan amunisi untuk mempertahankan kemerdekaan. Lokasi pendidikan SO terletak di Telaga Sarangan, di lereng Gunung Lawu, Jawa Timur.

WAKASAL dan Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya

Dia kemudian kembali ke Jawa pada Oktober 1949 dan pada tahun 1950 diangkat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya. Pada saat itu, Republik Indonesia dan Belanda telah mencapai gencatan senjata.

Sebagai bagian dari perjanjian, Belanda memberikan peralatan militernya kepada Angkatan Perang RI. Kapal Perang HrMS Morotai diberikan nama RI Hang Tuah, dan Martadinata ditunjuk sebagai komandan. 

Sebagai bagian dari perjanjian, Belanda memberikan peralatan militernya kepada Angkatan Perang RI. Kapal Perang HrMS Morotai diberikan nama RI Hang Tuah, dan Martadinata ditunjuk sebagai komandan. 

RI Hang Tuah merupakan kapal perang terbesar saat itu dan digunakan untuk operasi-operasi militer dalam menumpas pemberontakan gerombolan Andi Azis di Ujung Pandang dan RMS di Maluku.

Panglima Angkatan Laut

Pada tahun 1959, terjadi ketegangan internal di ALRI, di mana beberapa perwira, dipimpin oleh Mayor Laut Yos Soedarso dan Mayor (KKO) Ali Sadikin, mengajukan permohonan penggantian kepemimpinan KSAL yang saat itu dipegang oleh Laksamana Madya R. Soebijakto. 

Upaya ini dikenal sebagai Gerakan 1959, yang bertujuan untuk mencapai pergantian kepemimpinan secara damai dan tanpa kekerasan, dengan menghadap langsung ke Presiden Soekarno.

Awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Namun, ketika melihat dukungan besar dari sebagian besar staf ALRI terhadap gerakan tersebut, Presiden Soekarno akhirnya memanggil Laksamana Madya R. Soebijakto untuk membahas masalah ini. 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengusulkan KSAL untuk diganti, dan Soebijakto mengusulkan Kolonel Laut R.E. Martadinata sebagai penggantinya karena dianggap netral. Martadinata saat itu memimpin satuan ALRI yang mengawasi pembuatan kapal ALRI yang dipesan di Italia.

Setelah ditunjuk sebagai KSAL, Martadinata berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berselisih di dalam ALRI, menjaga keutuhan organisasi tersebut. Selama masa kepemimpinannya, ALRI mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam konteks meningkatnya konfrontasi dengan Belanda terkait Irian Barat. 

Dengan dicanangkannya Trikora, ALRI memperkuat diri dengan pembelian peralatan tempur dari Rusia, termasuk kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat tempur. 

Namun, pada tahun 1965, terjadi lagi pergolakan internal di ALRI, yang dikenal sebagai Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR). Gerakan ini, mirip dengan Gerakan 1959, mengajukan keluhan kepada Presiden Sukarno mengenai kinerja yang menurun dalam ALRI dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Martadinata. 

Gerakan ini dianggap melanggar ketentuan militer dan, atas saran Letnan Jenderal Ahmad Yani, hampir 150 perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk J.E. Habibie dan Pongky Soepardjo, dipecat dari dinas ALRI.

Tugas Terakhir

Pada tahun 1965, saat terjadi pemberontakan G30S/PKI, R.E. Martadinata, yang menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut, segera mengutuk gerakan tersebut dan menyatakan dukungan ALRI untuk bekerjasama dengan Angkatan Darat dalam menumpas G30S/PKI. 

Tetapi Presiden Soekarno tidak setuju dengan tindakannya, jadi ia dicopot dari jabatannya sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Laut dan digantikan oleh Laksamana Muda Muljadi. Martadinata kemudian ditunjuk sebagai duta besar berkuasa penuh untuk Pakistan.

Untuk menyambut ulang tahun ABRI ke-21, Martadinata kembali ke Indonesia bersama tiga tamu dari Pakistan, termasuk Kolonel Laut Maswar dan istrinya, serta Nyonya Rouf, istri Deputi I Kepala Staf Angkatan Laut Pakistan. 

Pada tanggal 6 Oktober 1966, mereka melakukan perjalanan menggunakan helikopter Alouette II milik ALRI yang dikemudikan oleh Letnan Laut Charles Willy Kairupan. Sayangnya, dalam perjalanan helikopter menabrak bukit di Riung Gunung, menyebabkan kematian seluruh penumpang dan pilot, termasuk Laksamana Laut R.E. Martadinata. 

Sebagai penghormatan atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah RI kemudian menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Martadinata berdasarkan Surat Keputusan RI No 106/TK/1975.