Kabinet Kerja Jokowi: Susunan Kabinet dan Program Kerja

Kabinet Kerja merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Komposisi kabinet ini didasarkan pada kehadiran para profesional yang direkomendasikan oleh partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, termasuk PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura, serta kemudian PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung. 

Susunan kabinet ini diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014, dan dilantik sehari berikutnya. Penampilan pelantikan kabinet ini juga mencerminkan kesan profesionalisme, dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin acara tersebut di taman belakang Istana Negara, didampingi oleh para menteri yang mengenakan seragam kemeja putih. 

Pembentukan Kabinet Kerja

Salah satu janji yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi selama masa kampanye Pilpres 2014 adalah komitmen untuk membentuk kabinet yang didominasi oleh profesional, dengan mengurangi praktik bagi-bagi kursi menteri kepada mitra koalisi. 

Jokowi juga menegaskan akan menerapkan sistem seleksi calon menteri yang serupa dengan metode lelang jabatan yang telah ia terapkan saat menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam konteks ini, Jokowi menegaskan bahwa kehadiran menteri yang berasal dari partai politik tidak akan dihindari sepenuhnya, namun tetap akan memberikan prioritas pada profesionalisme. 

Selain itu, janji tersebut juga tercermin dalam proporsi komposisi kabinet antara anggota partai politik dan non-partai politik. Jumlah menteri yang berasal dari latar belakang politik tidak mendominasi struktur kabinet, dengan hanya 15 dari total 34 jabatan menteri diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang politik, sementara sisanya diisi oleh profesional non-partai politik. 

Sebelum pengumuman resmi susunan kabinet, Presiden Jokowi melakukan langkah-langkah penting dalam rangka pencegahan korupsi. Pada 17 Oktober 2014, Jokowi mengirimkan daftar nama calon menteri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga hari sebelum pelantikannya sebagai Presiden RI. KPK melakukan pemeriksaan terhadap calon-calon tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. 

Dalam laporan tersebut, delapan calon menteri dianggap bermasalah oleh KPK. Jokowi menerima rekomendasi KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan mengajukan perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. 

Proses seleksi calon menteri dilakukan secara tertutup antara tanggal 22-25 Oktober 2014, melalui panggilan ke Istana Negara dan komunikasi telepon dengan calon menteri. Pengumuman kabinet yang awalnya dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda hingga 24 Oktober setelah menerima rekomendasi baru dari KPK dan PPATK. 

Akhirnya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober 2014 di halaman belakang kompleks Istana Negara, sehari setelah pelantikan kabinet tersebut. Langkah-langkah pencegahan korupsi yang diambil sebelum pengumuman kabinet menunjukkan komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam memastikan kebersihan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Susunan Kabinet Kerja

Jabatan	Foto	Pejabat	Waktu Menjabat	Partai
Presiden
Presiden		Joko Widodo	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Wakil Presiden		Jusuf Kalla	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri koordinator
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Luhut Binsar Pandjaitan	12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Wiranto	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Sofyan Djalil	27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Darmin Nasution	12 Agustus 2015 – 20 Oktober 2019
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya		Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya		Rizal Ramli	12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya		Luhut Binsar Pandjaitan	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Puan Maharani	27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pelaksana tugas)		Darmin Nasution	1 Oktober 2019 – 20 Oktober 2019
Menteri
Menteri Sekretaris Negara		Pratikno	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Dalam Negeri		Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Luar Negeri		Retno Marsudi	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Pertahanan		Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia		Yasonna Laoly	27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pelaksana tugas)		Tjahjo Kumolo	1 Oktober 2019 – 20 Oktober 2019
Menteri Keuangan		Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Keuangan		Sri Mulyani	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Sudirman Said	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Arcandra Tahar	27 Juli 2016 – 15 Agustus 2016
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Pelaksana tugas)		Luhut Binsar Pandjaitan	15 Agustus 2016 – 14 Oktober 2016
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Ignasius Jonan	14 Oktober 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Perindustrian		Saleh Husin	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Perindustrian		Airlangga Hartarto	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Perdagangan		Rachmad Gobel	27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015
Menteri Perdagangan		Thomas Trikasih Lembong	12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016
Menteri Perdagangan		Enggartiasto Lukita	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Pertanian		Amran Sulaiman	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Perhubungan		Ignasius Jonan	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Perhubungan		Budi Karya Sumadi	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Kelautan dan Perikanan		Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Ketenagakerjaan		Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Marwan Ja’far	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Eko Putro Sandjojo	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Kesehatan		Nila Moeloek	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Anies Baswedan	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Muhadjir Effendy	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi		Mohamad Nasir	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Sosial		Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014 – 17 Januari 2018
Menteri Sosial		Idrus Marham	17 Januari 2018 – 24 Agustus 2018
Menteri Sosial		Agus Gumiwang Kartasasmita	24 Agustus 2018 – 20 Oktober 2019
Menteri Agama		Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Pariwisata		Arief Yahya	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Komunikasi dan Informatika		Rudiantara	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Yohana Yembise	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Asman Abnur	27 Juli 2016 – 15 Agustus 2018
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Syafruddin	15 Agustus 2018 – 20 Oktober 2019
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		Sofyan Djalil	12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		Bambang Brodjonegoro	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional		Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional		Sofyan Djalil	27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Menteri Badan Usaha Milik Negara		Rini Soemarno	27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019
Menteri Pemuda dan Olahraga		Imam Nahrawi	27 Oktober 2014 – 20 September 2019
Menteri Pemuda dan Olahraga (Pelaksana tugas)		Hanif Dhakiri	20 September 2019 – 20 Oktober 2019
Setingkat Menteri
Jaksa Agung (Pelaksana tugas)		Andhi Nirwanto	21 Oktober 2014 – 20 November 2014
Jaksa Agung		Muhammad Prasetyo	20 November 2014 – 21 Oktober 2019
Panglima Tentara Nasional Indonesia		Moeldoko	30 Agustus 2013 – 8 Juli 2015
Panglima Tentara Nasional Indonesia		Gatot Nurmantyo	8 Juli 2015 – 8 Desember 2017
Panglima Tentara Nasional Indonesia		Hadi Tjahjanto	8 Desember 2017 – 17 November 2021
Kepala Kepolisian Republik Indonesia		Sutarman	25 Oktober 2013 – 16 Januari 2015
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)		Badrodin Haiti	17 Januari 2015 – 13 Juli 2016
Kepala Kepolisian Republik Indonesia		Tito Karnavian	13 Juli 2016 – 22 Oktober 2019
Sekretaris Kabinet		Andi Widjajanto	3 November 2014 – 12 Agustus 2015
Sekretaris Kabinet		Pramono Anung	12 Agustus 2015 – 20 Oktober 2019

Reshuffle I

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri, termasuk tiga menteri koordinator, serta sekretaris kabinet. Perombakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menghadapi tantangan dan mempercepat implementasi program-program pembangunan.

Berikut adalah detail pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi:

1. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pergantian ini menandakan fokus pemerintah dalam menguatkan stabilitas politik dan keamanan nasional.
2. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi guna menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.
3. Rizal Ramli, yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Penunjukan Rizal Ramli bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sektor kemaritiman sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional.
4. Thomas Trikasih Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), diangkat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel. Pergantian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perdagangan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Pramono Anung menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Pergantian ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara departemen dan lembaga pemerintah dalam implementasi kebijakan nasional.
6. Sofyan Djalil juga mengambil alih posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Andrinof Chaniago, menunjukkan fokus pemerintah dalam meningkatkan perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perombakan ini menunjukkan keseriusan dan responsivitas pemerintah dalam menyesuaikan dan mengoptimalkan kinerja kabinet demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Reshuffle II

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mereshuffle kabinetnya. Dalam perombakan kali ini, dua partai pendukung pemerintah yang baru bergabung, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar, juga turut diumumkan dalam susunan kabinet yang baru. Setelah perombakan kedua ini, proporsi menteri pria dan wanita dalam kabinet menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1.

Pada tanggal 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018. Selain itu, Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo mengangkat Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri karena Partai Amanat Nasional memutuskan untuk tidak mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Agustus 2018, Agus Gumiwang Kartasasmita dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham, yang terjerat kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 dan sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Arcandra Tahar dengan hormat setelah terjadi polemik mengenai dwikewarganegaraan, di mana Arcandra telah tinggal selama 20 tahun di Amerika Serikat dan diduga memiliki paspor Amerika Serikat. 

Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Indonesia, yaitu hanya 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga pengangkatan menteri definitif.

Pada tanggal 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi secara resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.

Reshuffle III

Pada tanggal 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melakukan pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Teten Masduki.

Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Terakhir, pada tanggal 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial, menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perubahan-perubahan dalam susunan kabinet ini mencerminkan responsivitas Presiden Joko Widodo terhadap dinamika politik dan hukum serta komitmennya dalam menjaga integritas pemerintahan.