Edit Template

Abdul Haris Nasution: Perjalanan Karier dan Pengaruhnya dalam Sejarah Indonesia

Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh militer dan politik dalam sejarah Indonesia modern. Ia dikenal sebagai perwira Angkatan Darat  yang berperan dalam pembentukan doktrin militer nasional, sekaligus sebagai negarawan yang aktif dalam dinamika politik sejak masa Revolusi Nasional Indonesia hingga era Orde Baru. 

Dalam masa Revolusi Nasional Indonesia, Nasution berperan dalam strategi perang gerilya ketika menghadapi agresi militer Belanda.

Karier puncah Nasution ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Jabatan-jabatan strategis ini membuatnya turut memengaruhi arah kebijakan negara, seperti peran militer dalam sosial dan politik, Nasution merupakan konseptor Dwifungsi ABRI.

Nasution merupakan korban peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965. Dalam peristiwa tersebut, ia menjadi salah satu target penculikan, namun berhasil lolos meski putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, gugur akibat tembakan. 

Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Abdul Haris Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di Desa Hutapungkut, sebuah daerah di wilayah Mandailing, kini termasuk Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga Batak Mandailing yang beragama Islam.

Ayahnya dikenal sebagai seorang pedagang sekaligus aktif dalam organisasi pergerakan Sarekat Islam. Keterlibatan sang ayah dalam Sarekat Islam memperkenalkan Nasution kecil pada wacana kebangsaan dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme sejak usia dini. 

Orang tua Nasution menginginkan ia untuk menjadi pegawai pemerintahan yang stabil secara ekonomi, namun karena dinamika sosial politik pada masa Hindia Belanda justru membawa Nasution ke dunia militer dan perjuangan kemerdekaan.

Pendidikan formal Nasution dimulai di HIS (Hollandsch-Inlandsche School), lalu berlanjut ke Sekolah Raja Bukittinggi/Sekolah Guru (Kweekschool) di Bukittinggi. Di lembaga pendidikan guru ini, ia memperoleh dasar intelektual yang kuat sekaligus disiplin akademik yang ketat. 

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Bandung dan kemudian ke AMS (Algemene Middelbare School) di Jakarta. Pada masa inilah ia mulai terpapar gagasan-gagasan nasionalisme modern. Pemikiran Soekarno, terutama mengenai kemerdekaan dan persatuan bangsa, memberi pengaruh besar pada cara pandangnya terhadap perjuangan politik dan masa depan Indonesia. 

Sebelum sepenuhnya terjun ke dunia militer, Nasution sempat berprofesi sebagai guru di Bengkulu dan Tanjung Raja. Pengalaman mengajar ini memperlihatkan kecenderungannya pada dunia pendidikan sekaligus memperkuat kemampuannya dalam berpikir sistematis dan komunikatif. 

Karir Militer

Memasuki akhir dekade 1930-an, minat Abdul Haris Nasution terhadap dunia militer semakin menguat. Situasi internasional yang memanas menjelang Perang Dunia II membuka peluang bagi pemuda pribumi untuk memperoleh pendidikan militer formal. Nasution kemudian bergabung dengan korps perwira cadangan Hindia Belanda dan mengikuti pendidikan militer di Akademi Militer Bandung

Pada September 1940, setelah menyelesaikan pendidikan militer di Bandung, Nasution dipromosikan menjadi Kopral dan tiga bulan kemudian kembali dipromosikan menjadi Sersan lalu menjadi perwira di KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)

Namun, kekuasaan Belanda di Hindia Timur runtuh ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pendudukan Jepang mengubah lanskap politik dan militer secara drastis. Struktur KNIL dibubarkan, dan banyak perwira pribumi kehilangan posisi resminya. Dalam situasi ini, Nasution tidak secara formal menjadi bagian inti pemerintahan militer Jepang, tetapi tetap mengikuti perkembangan organisasi-organisasi semi-militer yang dibentuk untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

Salah satu organisasi penting pada masa itu adalah Pembela Tanah Air (PETA), yang dibentuk oleh Jepang pada 1943. Meski keterlibatan Nasution tidak selalu tercatat secara formal sebagai komandan utama dalam struktur PETA, ia menjalin hubungan dan komunikasi dengan tokoh militer pribumi yang tergabung di dalamnya.

Revolusi Nasional Indonesia (1945 – 1949)

Bergabung dengan TKR pasca proklamasi

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Abdul Haris Nasution segera bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Pengalaman militernya pada masa kolonial menjadikannya salah satu perwira yang siap dalam menghadapi kekosongan kekuasaan dan ancaman kembalinya Belanda. 

Dalam situasi revolusioner yang penuh ketidakpastian, Nasution sebagai figur organisator yang mampu mengonsolidasikan kekuatan bersenjata di Jawa Barat.

Ia kemudian diangkat sebagai Panglima Divisi Siliwangi, sebuah satuan yang kelak dikenal sebagai salah satu divisi paling disiplin dan solid pada TNI. Di bawah kepemimpinannya, Divisi Siliwangi tidak hanya menjadi kekuatan tempur, tetapi juga sebagai laboratorium pengembangan konsep perang teritorial atau sebuah gagasan yang menekankan keterlibatan rakyat dalam sistem pertahanan dan memperluas basis perlawanan di luar pertempuran konvensional.

Perjanjian Renville dan Long March Siliwangi

Situasi politik-militer berubah drastis setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville pada Januari 1948. Perjanjian ini menyebabkan pembagian wilayah Jawa dan memaksa pasukan Republik yang berada di wilayah pendudukan Belanda untuk ditarik ke daerah yang masih dikuasai Republik.

Sebagai konsekuensi, Divisi Siliwangi harus melakukan perpindahan besar-besaran menuju Jawa Tengah dalam peristiwa yang dikenal sebagai Long March Siliwangi. Nasution memimpin pasukannya menembus wilayah musuh, menjaga kohesi pasukan di tengah tekanan logistik dan ancaman serangan. 

Wakil Panglima TKR dan strategi gerilya

Pada 1948, Nasution dipercaya sebagai Wakil Panglima TKR. Bersama Panglima Besar Soedirman, ia terlibat dalam upaya reorganisasi militer untuk meningkatkan efektivitas komando dan koordinasi antarwilayah. Keduanya mendukung strategi perang gerilya sebagai respons atas superioritas persenjataan Belanda.

Nasution merumuskan pendekatan pertahanan rakyat, yang menekankan fleksibilitas, mobilitas, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung perjuangan bersenjata. Strategi ini terbukti krusial ketika Belanda melancarkan agresi militer lanjutan dan berusaha melumpuhkan pemerintahan Republik.

Peristiwa Madiun 1948

Pada September 1948, Republik Indonesia menghadapi krisis internal pada Peristiwa Madiun 1948. Konflik ini melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pengaruh Amir Sjarifuddin dan Musso.

Sebagai salah satu pimpinan militer, Nasution mendukung keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap gerakan tersebut. Operasi militer dilakukan untuk menumpas pemberontakan dan mengembalikan stabilitas di wilayah Jawa Timur. 

Keputusan ini memperlihatkan sikapnya yang keras terhadap ancaman disintegrasi internal, sekaligus mempertegas posisinya dalam konflik ideologis yang akan terus membayangi perjalanan politik Indonesia.

Agresi Militer Belanda II dan PDRI

Pada Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II dan berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik saat itu. Penangkapan sejumlah pemimpin nasional tidak menghentikan perlawanan. Di berbagai daerah, strategi gerilya dijalankan secara intensif.

Nasution memastikan keberlangsungan struktur komando militer selama masa krisis. Sementara itu, di Sumatra Barat dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk menjaga legitimasi negara. Sinergi antara perjuangan gerilya di Jawa dan PDRI di Sumatra memperlihatkan ketahanan institusional Republik.

Demokrasi Parlementer (1950 – 1959)

Periode pertama sebagai KSAD

Memasuki era Demokrasi Parlementer, Abdul Haris Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pada periode pertamanya ini, ia berupaya melakukan restrukturisasi dan modernisasi Angkatan Darat yang baru saja keluar dari masa revolusi. 

Salah satu tantangan terbesar adalah konflik internal antara perwira berlatar belakang KNIL dan  PETA. Perbedaan latar pendidikan, pengalaman, dan kultur militer memunculkan gesekan dalam tubuh Angkatan Darat. Nasution berusaha menjembatani perbedaan tersebut melalui konsolidasi organisasi dan penegasan sistem komando yang lebih terstruktur.

Peristiwa 17 Oktober 1952

Ketegangan antara militer dan sipil mencapai puncaknya dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Pada saat itu, sejumlah perwira Angkatan Darat memobilisasi pasukan dan kendaraan lapis baja ke sekitar Istana Negara sebagai bentuk tekanan terhadap parlemen yang dianggap terlalu mencampuri urusan militer.

Meskipun Nasution tidak secara eksplisit melakukan kudeta, peristiwa tersebut menunjukkan memburuknya hubungan sipil-militer. Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Nasution dari jabatan KSAD. Keputusan ini menandai berakhirnya periode pertama kepemimpinannya di Angkatan Darat sekaligus memperlihatkan rapuhnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem parlementer saat itu.

Masa nonaktif dan pokok-pokok gerilya

Selama masa nonaktif, Nasution tidak sepenuhnya menjauh dari dunia militer dan intelektual. Ia menulis buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya, yang berisi refleksi dan analisisnya tentang strategi perang rakyat berdasarkan pengalaman Revolusi Nasional Indonesia. Buku ini membahas pentingnya dukungan rakyat, fleksibilitas komando, serta adaptasi terhadap kondisi geografis Indonesia.

Karya tersebut tidak hanya berpengaruh di dalam negeri, tetapi juga dikenal di kalangan militer internasional sebagai salah satu referensi mengenai strategi gerilya. Melalui tulisan ini, Nasution menegaskan dirinya bukan sekadar praktisi militer, melainkan juga pemikir strategis.

Periode kedua sebagai KSAD 

Pada 1955, Nasution kembali diangkat sebagai KSAD. Dalam periode keduanya, ia melanjutkan reformasi struktur organisasi dan memperkuat profesionalisasi tentara. Penataan ulang komando teritorial menjadi prioritas, sekaligus memperjelas rantai komando dari pusat hingga daerah.

Di sisi lain, periode ini menandai awal peningkatan peran militer dalam politik nasional. Nasution mulai merumuskan gagasan bahwa militer tidak dapat sepenuhnya terlepas dari dinamika politik negara, terutama dalam situasi krisis nasional yang berulang.

Pemberontakan PRRI 

Pada 1958, di Sumatra terjadi pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah tokoh daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah merespons dengan operasi militer untuk memulihkan integrasi nasional.

Sebagai KSAD, Nasution merancang dan mengoordinasikan penumpasan gerakan tersebut. Operasi militer terhadap PRRI memperlihatkan konsolidasi kekuatan Angkatan Darat sekaligus mempertegas peran militer sebagai penjaga keutuhan negara.

Dwifungsi ABRI

Pada tahun yang sama, Nasution merumuskan konsep yang dikenal sebagai “Jalan Tengah” ABRI, yang kemudian berkembang menjadi doktrin Dwifungsi ABRI. Gagasan ini menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang turut bertanggung jawab menjaga stabilitas nasional.

Konsep Dwifungsi menjadi dasar keterlibatan militer dalam pemerintahan dan kehidupan politik Indonesia selama beberapa dekade berikutnya. Bagi Nasution, pendekatan ini dianggap sebagai solusi atas ketidakstabilan sistem politik parlementer yang dinilainya lemah dan terfragmentasi.

Kembali ke UUD 1945

Krisis konstitusional yang berkepanjangan akhirnya berujung pada dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekret tersebut membubarkan Konstituante dan mengembalikan berlakunya UUD 1945, sekaligus menandai berakhirnya era Demokrasi Parlementer.

Dalam konfigurasi politik baru tersebut, Nasution diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Penunjukan ini memperkuat posisinya sebagai figur utama hubungan antara militer dan negara, serta membuka babak baru dalam perjalanan politik Indonesia menuju era Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin

Pemberantasan korupsi dan kasus Soeharto

Memasuki era Demokrasi Terpimpin, posisi Abdul Haris Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus figur senior Angkatan Darat semakin strategis. Salah satu isu penting pada awal 1960-an adalah upaya pemberantasan korupsi di lingkungan militer.

Dalam konteks ini, muncul investigasi terhadap aktivitas ekonomi di wilayah Kodam Diponegoro yang saat itu dipimpin oleh Soeharto. Dugaan penyimpangan keuangan dan praktik nonprosedural menjadi sorotan. Nasution terlibat dalam proses evaluasi tersebut. 

Meski Soeharto sempat dicopot dari jabatan Panglima Kodam Diponegoro, keputusan akhir tidak sepenuhnya memutus karier militernya. Ia kemudian tetap berada dalam struktur Angkatan Darat dan bahkan memperoleh penugasan baru di kemudian hari.

Irian Barat dan pembentukan Kostrad

Konfrontasi Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat menjadi agenda nasional pada awal 1960-an. Dalam rangka memperkuat kesiapan tempur, dibentuklah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Caduad) yang kemudian dikenal sebagai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pembentukan satuan ini merupakan bagian dari kebijakan militer yang menekankan mobilitas dan kesiapsiagaan tinggi.

Dalam dinamika ini, Soeharto ditunjuk memimpin Caduad/Kostrad. Penunjukan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pusat kekuatan di Angkatan Darat. Sementara Nasution tetap berada dalam posisi senior, muncul figur-figur baru yang memiliki pengaruh operasional lebih besar di lapangan. Operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat turut memperkuat posisi militer dalam politik nasional.

Rivalitas dengan PKI

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) meningkat secara signifikan. PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang mendapat ruang dalam konfigurasi Nasakom yang digagas Presiden Soekarno. Situasi ini menciptakan rivalitas ideologis yang tajam antara Angkatan Darat dan PKI.

Penunjukan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup semakin memperkuat sentralisasi kekuasaan. Dalam struktur ABRI, posisi Nasution secara bertahap mengalami pelemahan relatif, terutama setelah restrukturisasi komando yang mengurangi perannya dalam kendali operasional langsung. Meski tetap berpengaruh sebagai tokoh senior, ruang geraknya dalam menentukan arah kebijakan militer tidak lagi sebesar sebelumnya.

Ketegangan dengan Ahmad Yani

Ketegangan juga muncul antara Nasution dan Ahmad Yani, yang saat itu menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat. Perbedaan sikap terhadap Presiden Soekarno dan pendekatan terhadap PKI menjadi salah satu sumber ketidaksepahaman. Ahmad Yani cenderung menunjukkan loyalitas terbuka kepada Soekarno, sementara Nasution mengambil posisi yang lebih berhati-hati dan strategis.

Menjelang 1965, beredar isu mengenai adanya “Dewan Jenderal” yang dituduh merencanakan tindakan terhadap presiden. Isu ini dikaitkan pula dengan apa yang dikenal sebagai Dokumen Gilchrist, yang disebut-sebut memuat dugaan campur tangan asing dalam politik Indonesia. 

Atmosfer kecurigaan dan persaingan internal ini memperburuk hubungan antara kekuatan politik dan militer, serta menjadi latar belakang menjelang peristiwa besar yang akan mengguncang Indonesia pada akhir 1965.

Peristiwa G30S/PKI 1965 

Upaya penculikan dan penyerangan rumah

Pada dini hari 1 Oktober 1965, situasi politik Indonesia berubah drastis dengan terjadinya gerakan yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Rumah Abdul Haris Nasution di Jakarta menjadi salah satu target operasi penculikan terhadap jenderal Angkatan Darat.

Pasukan bersenjata mendatangi kediamannya dengan tujuan menangkap Nasution. Dalam kekacauan tersebut terjadi baku tembak. Nasution berhasil meloloskan diri dengan cara melompati pagar dan bersembunyi di lingkungan sekitar Kedutaan Irak. 

Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dan kemudian wafat akibat luka yang dideritanya. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah keluarganya sekaligus simbol kekerasan politik pada masa itu.

Koordinasi dengan Soeharto

Setelah berhasil selamat, Nasution segera berupaya membangun koordinasi dengan pimpinan militer yang masih bebas. Pada saat yang sama, Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) bergerak cepat mengambil alih kendali situasi di Jakarta.

Nasution memberikan dukungan moral dan legitimasi sebagai perwira paling senior yang selamat. Soeharto memimpin operasi pengamanan ibu kota dan secara bertahap merebut kendali komando Angkatan Darat setelah gugurnya Jenderal Ahmad Yani dan sejumlah perwira tinggi lainnya. 

Kehilangan momentum politik

Meski secara senioritas dan reputasi Nasution memiliki peluang besar untuk mengambil posisi puncak dalam transisi kekuasaan, momentum politik justru bergeser ke tangan Soeharto. Nasution tidak mengambil langkah untuk menempatkan diri sebagai wakil presiden atau pemimpin eksekutif baru dalam situasi krisis.

Selanjutnya ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan luas kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dokumen ini menjadi titik balik pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.

Ketua MPRS 

Pasca peristiwa 1965, Abdul Haris Nasution menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), sebuah posisi strategis dalam menentukan arah konstitusional negara. Dalam kapasitas ini, ia berperan dalam proses transisi kekuasaan dari era Demokrasi Terpimpin menuju Orde Baru.

Salah satu langkah krusial MPRS adalah meratifikasi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Ratifikasi tersebut memberi legitimasi konstitusional atas tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Soeharto dalam memulihkan keamanan dan stabilitas nasional. Dengan pengesahan ini, kewenangan Soeharto tidak lagi sekadar bersifat administratif, melainkan memperoleh dasar hukum dari lembaga tertinggi negara saat itu.

Dalam Sidang Umum MPRS 1966 – 1967, laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Nawaksara ditolak. Penolakan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa laporan itu tidak secara memadai menjelaskan situasi politik dan keamanan pasca-G30S serta tidak memberikan pertanggungjawaban yang dianggap memuaskan oleh mayoritas anggota MPRS.

Langkah berikutnya adalah pencabutan status Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Keputusan ini menandai berakhirnya legitimasi politik istimewa yang melekat pada Soekarno. Tidak lama kemudian, MPRS mencabut mandatnya sebagai presiden, membuka jalan bagi perubahan kepemimpinan nasional secara formal.

Sebagai puncaknya, MPRS melantik Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 1967 dan kemudian sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1968. Dalam seluruh proses tersebut, Nasution sebagai Ketua MPRS menjadi figur yang mengawal transisi kekuasaan melalui mekanisme konstitusional.

Masa Orde Baru

Memasuki konsolidasi Orde Baru, posisi Abdul Haris Nasution secara perlahan tersisih dari pusat kekuasaan. Meski memiliki kontribusi besar dalam transisi 1966 – 1968, pengaruhnya di lingkungan militer dan politik tidak lagi dominan. Ia akhirnya tidak lagi memegang jabatan strategis dalam struktur Angkatan Bersenjata maupun lembaga negara.

Situasi ini membuat Nasution dijuluki sebagai “gelandangan politik,” sebuah istilah yang mencerminkan posisinya yang berada di luar lingkaran inti kekuasaan Orde Baru. Julukan tersebut bukan sekadar metafora, tetapi menggambarkan realitas bahwa ia, salah satu arsitek awal politik militer, justru mengalami marginalisasi dalam sistem yang ikut ia bentuk.

Pada 1980, Nasution menjadi salah satu tokoh penandatangan Petisi 50, sebuah dokumen kritik terhadap penggunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk membungkam oposisi politik. Petisi ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh nasional dari latar belakang militer dan sipil.

Nasution juga terlibat dalam pembentukan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB), yang bertujuan mengawal praktik kehidupan bernegara agar tetap sejalan dengan UUD 1945. Isi Petisi 50 menekankan pentingnya penafsiran Pancasila secara konstitusional dan menolak monopoli tafsir oleh pemerintah.

Respons pemerintah terhadap para penandatangan cukup keras. Mereka mengalami pembatasan hak politik dan sosial, termasuk kesulitan dalam akses ekonomi serta pembatasan kegiatan publik. Meski demikian, Petisi 50 menjadi simbol perlawanan moral terhadap kekuasaan Orde Baru dan menegaskan posisi Nasution sebagai tokoh kritis di luar pemerintahan.

Memasuki awal 1990-an, terjadi pelonggaran kebijakan terhadap tokoh-tokoh Petisi 50. Hubungan antara Nasution dan Soeharto secara perlahan membaik. Pada 1993, keduanya diketahui melakukan pertemuan yang menandai mencairnya ketegangan politik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Nasution menunjukkan sikap terbuka terhadap rekonsiliasi nasional. Baginya, stabilitas dan persatuan bangsa tetap menjadi prioritas, meskipun perbedaan pandangan politik pernah memisahkan dirinya dari pemerintahan Orde Baru. 

Pada 1997, ketika Nasution dianugerahi pangkat Jenderal Besar, yaitu pangkat tertinggi dalam hierarki militer Indonesia. Gelar ini menegaskan pengakuan negara atas jasa-jasanya dalam sejarah perjuangan dan pembentukan Angkatan Darat.

Keluarga dan Akhir Hayat

Dalam kehidupan pribadinya, Abdul Haris Nasution menikah dengan Johana Sunarti Gondokusumo. Di tengah dinamika revolusi, konflik internal, hingga pergolakan nasional, keluarga menjadi ruang privat yang relatif terjaga dari sorotan publik.

Dari pernikahan tersebut, Nasution dikaruniai dua anak, yakni Hendrianti Saharah Nasution dan Ade Irma Suryani Nasution. Nama Irma Suryani kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah nasional setelah peristiwa G30S 1965. Dalam penyerangan ke rumah Nasution, Irma yang masih kecil tertembak dan wafat akibat luka yang dideritanya. Tragedi ini menjadi luka mendalam bagi keluarga Nasution sekaligus simbol kekerasan politik pada masa itu.

Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta dalam usia 81 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, sebuah tempat peristirahatan terakhir bagi para tokoh bangsa yang berjasa besar bagi negara.

Atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan militer nasional, Nasution dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Sumber:

(Artikel ini ditulis ulang pada 22 Februari 2026)

Share Article:

arsipmanusia.com

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he. Me or produce besides hastily up as pleased. 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like:

Baru Terbit

  • All Post
  • Biodata
  • Biografi
  • Blog
  • Daftar Tokoh
  • Lembaga
  • Penghargaan
  • Peristiwa
  • Time Line

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Jenderal AH Nasution

Jenderal Abdul Haris Nasution, lahir pada 3 Desember 1918, adalah sosok kunci dalam sejarah Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara.

[tokoh_ulang_tahun}
Edit Template

Terbaru

TEAM:

©Maret 2023 – 2025 arsipmanusia.com

Scroll to Top